Posts

HUKUM PEJABAT DAN PEGAWAI BAWAHANNYA MENERIMA UANG TIPS DAN HADIAH KHIANAT

HUKUM PEJABAT DAN PEGAWAI BAWAHANNYA MENERIMA UANG TIPS DAN HADIAH KHIANAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

#DakwahSunnah

HUKUM PEJABAT DAN PEGAWAI BAWAHANNYA MENERIMA UANG TIPS DAN HADIAH KHIANAT

>> Tidak Selamanya Hadiah itu Halal

>> Terlarangnya Hadiah Bagi Pejabat dan Pegawai Bawahannya

Segala puji bagi Allah, Rabb se mesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Seringnya kita lihat di hari raya, tumpukan parsel dan bingkisan hari raya hadir di rumah pejabat. Lebih-lebih lagi jika ia pejabat tinggi. Seandainya pejabat tersebut bukanlah pejabat, tentu ia tidak akan mendapat hadiah atau parsel istimewa semacam itu. Hadiah ini diberikan karena ia adalah pejabat. Bagaimana status hadiah semacam ini? Pembahasan ini sebenarnya sudah dibahas oleh Nabi ﷺ dalam beberapa hadis. Simak dalam tulisan berikut ini:

Hadis Hadayal ‘Ummal

Di dalam Shohih Bukhari yang sudah kita kenal, dibawakan bab ‘Hadayal ‘Ummal’. Begitu pula dalam Shohih Muslim, An Nawawi rahimahullah membawakan bab ‘Tahrimu Hadayal ‘Ummal (Diharamkannya Hadayal ‘Ummal)’.

Hadaya berarti hadiah, bentuk plural dari kata hadiyah. Sedangkan ‘Ummal berarti pekerja, bentuk plural (jamak) dari kata ‘aamil.

Dalam kedua kitab shahih tersebut dibawakan hadis berikut, dan ini adalah lafal dari Bukhari:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri, ia mendengar ‘Urwah telah mengabarkan kepada kami, Abu Humaid As Sa’idi mengatakan:

Pernah Nabi ﷺ memekerjakan seseorang dari Bani Asad yang namanya Ibnul Lutbiyyah untuk mengurus zakat. Orang itu datang sambil mengatakan: “Ini bagimu, dan ini hadiah bagiku.” Secara spontan Nabi ﷺ berdiri di atas mimbar -sedang Sufyan mengatakan dengan redaksi ‘naik minbar’-, beliau ﷺ memuja dan memuji Allah kemudian bersabda:

مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ ، فَيَأْتِى يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِى . فَهَلاَّ جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يَأْتِى بِشَىْءٍ إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ

“Ada apa dengan seorang pengurus zakat yang kami utus, lalu ia datang dengan mengatakan: “Ini untukmu dan ini hadiah untukku!” Cobalah ia duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, dan cermatilah, apakah ia menerima hadiah ataukah tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang datang dengan mengambil hadiah seperti pekerja tadi, melainkan ia akan datang dengannya pada Hari Kiamat, lalu dia akan memikul hadiah tadi di lehernya. Jika hadiah yang ia ambil adalah unta, maka akan keluar suara unta. Jika hadiah yang ia ambil adalah sapi betina, maka akan keluar suara sapi. Jika yang dipikulnya adalah kambing, maka akan keluar suara kambing.”

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَىْ إِبْطَيْهِ « أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ » ثَلاَثًا

Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiaknya seraya mengatakan: ”Ketahuilah, bukankah telah kusampaikan?” (beliau ﷺ mengulang-ulanginya tiga kali). [HR. Bukhari no. 7174 dan Muslim no. 1832]

Ada hadis pula dari Abu Humaid As Sa’idiy. Rasulullah ﷺ bersabda:

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

“Hadiah bagi pejabat (pekerja) adalah ghulul (khianat).” [HR. Ahmad 5/424. Syaikh Al Albani menshahihkan hadis ini sebagaimana disebutkan dalam Irwa’ul Gholil no. 2622]

Keterangan Ulama

Dalam Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah disebutkan: “Para ulama tidak berselisih pendapat mengenai TERLARANGNYA hadiah bagi pejabat.” [Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, Asy Syamilah, 2/2183, pada index “Imamatush Sholah”, point 28]

Ibnu Habib menjelaskan: “Para ulama tidaklah berselisih pendapat tentang terlarangnya hadiah yang diberikan kepada penguasa, hakim, pekerja (bawahan) dan penarik pajak.” Demikianlah pendapat Imam Malik dan ulama Ahlus Sunnah sebelumnya. [Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, Asy Syamilah, 2/2183, pada index “Imamatush Sholah”, point 28]

Dari sini menunjukkan, bahwa hadiah yang terlarang tadi tidak khusus bagi hakim saja, tetapi bagi pejabat dan yang menjadi bawahan pun demikian.

Ibnu Hajar Al Asqolani rahimahullah mengatakan: “Adapun hadis Abu Humaid, maka di sana Nabi ﷺ menjelek-jelekkan Ibnul Lutbiyyah yang menerima hadiah yang dihadiahkan kepadanya. Padahal kala itu dia adalah seorang pekerja saja (ia pun sudah diberi jatah upah oleh atasannya, pen).” [Fathul Bari, Ibnu Hajar Al Asqolani, Darul Ma’rifah, 1379, 5/221]

An Nawawi rahimahullah mengatakan: “Dalam hadis Abu Humaid terdapat penjelasan, bahwa Hadayal ‘Ummal (Hadiah untuk pekerja) adalah HARAM dan GHULUL (khianat). Karena uang seperti ini termasuk PENGKHIANATAN DALAM PEKERJAAN DAN AMANAH. Oleh karena itu, dalam hadis di atas disebutkan mengenai hukuman, yaitu pekerja seperti ini akan memikul hadiah yang dia peroleh pada Hari Kiamat nanti, sebagaimana hal ini juga disebutkan pada masalah khianat.

Dan beliau ﷺ sendiri telah menjelaskan dalam hadis tadi mengenai sebab diharamkannya hadiah seperti ini, yaitu karena hadiah semacam ini sebenarnya masih KARENA SEBAB PEKERJAAN. Berbeda halnya dengan hadiah yang bukan sebab pekerjaan. Hadiah yang kedua ini adalah hadiah yang dianjurkan (mustahab). Dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan mengenai hukum pekerja yang diberi semacam ini dengan disebut hadiah. Pekerja tersebut harus mengembalikan hadiah tadi kepada orang yang memberi. Jika tidak mungkin, maka diserahkan ke Baitul Mal (Kas Negara).” [Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, Yahya bin Syarf An Nawawi, Dar Ihya’ At Turots Al ‘Arobi, Beirut, cetakan kedua, 1392, 12/219]

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan hal ini dalam fatwanya. Beliau mengatakan:

“Hadiah bagi pekerja termasuk ghulul (pengkhianatan), yaitu jika seseorang sebagai pegawai pemerintahan, dia diberi hadiah oleh seseorang yang BERKAITAN DENGAN PEKERJAANNYA. Hadiah semacam ini termasuk pengkhianatan (ghulul). Hadiah seperti ini TIDAK boleh diambil sedikit pun oleh pekerja tadi, walaupun dia menganggapnya baik.”

Lalu Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah mengatakan lagi: “Tidak boleh bagi seorang pegawai di wilayah pemerintahan menerima hadiah berkaitan dengan pekerjaannya. Seandainya kita membolehkan hal ini, maka akan terbukalah pintu riswah (suap/sogok). Uang sogok amatlah berbahaya dan termasuk dosa besar (karena ada hukuman yang disebutkan dalam hadis tadi, pen). Oleh karena itu, wajib bagi setiap pegawai, jika dia diberi hadiah yang berkaitan dengan pekerjaannya, maka hendaklah dia MENGEMBALIKAN hadiah tersebut. Hadiah semacam ini TIDAK boleh dia terima. Baik dinamakan hadiah, sedekah, dan zakat, tetap tidak boleh diterima. Lebih-lebih lagi jika dia adalah orang yang mampu, zakat tidak boleh bagi dirinya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama.” [Majmu’ Fatawa wa Rosa’il Ibni Utsaimin, Asy Syamilah, 18/232]

Mengapa Dikatakan Khianat?

Hadiah bagi pekerja atau pejabat yang di mana hadiah tersebut berkaitan dengan pekerjaannya (seandainya ia bukan pejabat, tentu saja tidak akan diberi parsel atau hadiah semacam itu), ini bisa dikatakan khianat, dapat kita lihat dalam penjelasan berikut ini. Dalam Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah disebutkan:

“Nabi ﷺ pernah menerima hadiah (sebagaimana layaknya hadiah untuk penguasa/pejabat). Perlu diketahui, bahwa hadiah ini karena menjadi kekhususan pada beliau. Karena Nabi ﷺ adalah ma’shum, beliau bisa menghindarkan diri dari hal terlarang. Berbeda dengan orang lain (termasuk dalam hadiah tadi, tidak mungkin dengan hadiah tersebut beliau berbuat curang atau khianat, pen). Lantas ketika ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz mengembalikan hadiah (sebagaimana hadiah untuk pejabat), beliau tidak mau menerimanya. Lantas ada yang mengatakan pada ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, “Nabi ﷺ sendiri pernah menerima hadiah semacam itu!” ‘Umar pun memberikan jawaban yang sangat mantap: “Bagi Nabi ﷺ bisa jadi itu hadiah. Namun bagi kita itu adalah suap. Beliau ﷺ mendapatkan hadiah semacam itu lebih tepat karena kedudukan beliau sebagai nabi, bukan karena jabatan beliau sebagai penguasa. Sedangkan kita mendapatkan hadiah semacam itu karena jabatan kita.” [Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, Asy Syamilah, 2/2183, pada index “Imamatush Sholah”, point 28]

Kami rasa sudah jelas mengapa hadiah semacam parsel bagi pejabat dan uang tips bagi karyawan yang kaitannya dengan pekerjaannya, itu dikatakan khianat. Jelas sekali, bahwa uang tips atau hadiah semacamm tadi diberikan karena KAITANNYA dengan PEKERJAAN DIA SEBAGAI PEJABAT, KARYAWAN atau PEKERJA. Seandainya bukan demikian, tentu ia tidak diberikan hadiah semacam itu. Seandainya ia hanya duduk-duduk di rumahnya, bukan sebagai pekerja atau pejabat, tentu ia tidak mendapatkan bingkisan istimewa seperti parsel dan uang tips tadi. Inilah yang namanya khianat, karena ia telah mengkhianati atasannya. Inilah jalan menuju suap yang sesungguhnya. Inilah suap terselubung. Orang yang memberi hadiah semacam tadi, tidak menutup kemungkinan ia punya maksud tertentu. Barangkali ia berikan hadiah, agar jika ingin mengurus apa-apa lewat pejabat akan semakin mudah, semakin cepat di-ACC dan sebagainya. Inilah sekali lagi suap terselubung di balik pemberian bingkisan.

Tidak Selamanya Hadiah itu Halal

Perlu diketahui, bahwa tidak semua hadiah itu halal, atau tidak dalam setiap kondisi kita saling memberikan hadiah satu sama lain. Nabi ﷺ benar bersabda:

وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا

“Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan timbul rasa cinta di antara kalian.” [HR. Malik secara Mursal.]

Benar sabda di atas. Namun ada beberapa kondisi halalnya hadiah atau tidak, sebagaimana dapat dilihat dalam rincian berikut:

  1. Hadiah yang halal untuk penerima dan pemberi. Itulah hadiah yang diberikan bukan untuk hakim dan pejabat, misalnya hadiah seorang teman untuk temannya. Seorang hakim atau pejabat negara tidak boleh menerima hadiah jenis pertama ini dari orang lain. Dengan kata lain, menerima hadiah yang hukumnya halal untuk umumnya orang. Itu hukumnya berubah menjadi haram dan berstatus suap, jika untuk hakim dan pejabat. Hadiah yang jadi topik utama kita saat ini adalah hadiah jenis ini.
  2. Hadiah yang haram untuk pemberi dan penerima, misalnya hadiah untuk mendukung kebatilan. Penerima dan pemberi hadiah jenis ini berdosa, karena telah melakukan suatu yang haram. Hadiah semisal ini wajib dikembalikan kepada yang memberikannya. Hadiah jenis ini haram untuk seorang hakim maupun orang biasa.
  3. Hadiah yang diberikan oleh seorang yang merasa takut terhadap gangguan orang yang diberi, seandainya tidak diberi, baik gangguan badan ataupun harta. Perbuatan ini boleh dilakukan oleh yang memberi, namun haram diterima oleh orang yang diberi. Karena tidak mengganggu orang lain itu hukumnya wajib, dan tidak boleh menerima kompensasi finansial untuk melakukan sesuatu yang hukumnya wajib. [Faidah dari guru kami, Ustadz Aris Munandar pada link: http://ustadzaris.com/hadiah-untuk-pejabat]

Mengembalikan Hadiah Khianat

Seorang hakim dan pejabat WAJIB MEMULANGKAN hadiah kepada orang yang memberikannya. Jika hadiah tersebut telah dikomsumsi, maka wajib diganti dengan barang yang serupa.

Jika yang memberi hadiah tidak diketahui keberadaannya, atau diketahui namun memulangkan hadiah adalah suatu yang tidak mungkin karena posisinya yang terlalu jauh, maka barang tersebut hendaknya dinilai sebagai barang temuan (luqothoh) dan diletakkan di Baitul Maal.

Pemberian hadiah kepada seorang hakim itu karena posisinya sebagai hakim, sehingga hadiah tersebut merupakan hak masyarakat umum. Oleh karena itu, wajib diletakkan di Baitul Maal, yang memang dimaksudkan untuk kepentingan umum. Namun status barang ini di Baitul Maal adalah barang temuan. Artinya, jika yang punya sudah diketahui, maka barang tersebut akan diserahkan kepada pemiliknya.

Jika seorang hakim atau pejabat berkeyakinan, bahwa menolak hadiah yang diberikan oleh orang yang punya hubungan baik dengannya itu menyebabkan orang tersebut tersakiti, maka hakim boleh menerima hadiah tersebut, asalkan setelah menyerahkan uang senilai barang tersebut kepada orang yang memberi hadiah. [Faidah dari guru kami, Ustadz Aris Munandar pada link: http://ustadzaris.com/hadiah-untuk-pejabat]

Itu tadi hadiah bagi hakim dan pejabat yang bekerja di bawah pemerintahan. Bagaimana dengan hadiah bagi bawahan dari perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan? Artinya ia dapat hadiah dari orang lain karena status dia sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Hadiah tersebut harus dikembalikan kepada atasannya atau bosnya. Terserah di situ, bosnya rida ataukah tidak. Jika bosnya rida kalau hadiah itu untuk bawahannya, maka silakan ia gunakan.

Wallahu a’lam bish showab.

Semoga para pembaca diberi kemudahan untuk memahami hal ini. Semoga sajian ini bermanfaat.

Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat.

 

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

[Artikel www.rumaysho.com]

Sumber: https://rumaysho.com/1267-uang-tips-dan-hadiah-khianat.html

MENGENAL ALIRAN LDII

MENGENAL ALIRAN LDII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#DakwahTauhid

MENGENAL ALIRAN LDII

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, amma ba’du,

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ

Akan datang di tengah umat manusia, tahun-tahun penuh penipuan. Pendusta dianggap jujur, orang jujur dituduh pendusta. Pengkhianat diberi amanah, orang amanah dituduh pengkhianat, dan ruwaibidhah angkat bicara.

Nabi ﷺ ditanya: ‘Apa itu Ruwaibidhah?’

Jawab beliau ﷺ: ’Orang bodoh yang berbicara masalah umat Islam.’ (HR. Ahmad 7912, Ibnu Majah 4036, dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).

Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ di atas. Betapa banyak kaum Muslimin awam, yang saat ini menjadi mangsa berbagai aliran menyimpang. Mulai dari Syiah, Ahmadiyah, nabi palsu Mushodiq, tak terkecuali LDII. Hampir semua pengikutnya adalah orang awam agama, korban ideologi.

Sekilas tentang LDII

LDII didirikan oleh Nur Hasan Ubaidah Lubis, sekitar tahun 1951 di desa Burengan Banjaran, Kediri, Jawa Timur. Pertama berdiri, kelompok ini bernama Darul-Hadits.

Kemudian di tahun 1968, Darul Hadits dilarang dan dibubarkan oleh PAKEM (Pengurus Aliran Kepercayaan Masyarakat) Jawa Timur. Setelah dibubarkan, Darul Hadis mereka ganti nama dengan Islam Jama’ah (IJ).

Karena menyimpang dan meresahkan masyarakat, terutama di Jakarta, secara resmi IJ dilarang di seluruh Indonesia, dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep. 08/D.4/W.1971 tanggal 29 Oktober 1971.

Setelah dibubarkan, Madigol mencari taktik dengan mendekati Letjen Ali Murtopo (Wakil Kepala Bakin dan staf Opsus – Operasi Khusus Presiden Suharto). Padahal seperti yang kita kenal, Ali Murtopo sangat anti terhadap Islam.

Dengan perlindungan Ali Murtopo, tanggal 1 Januari 1972, IJ ganti nama ‘Lemkari’ (Lembaga Karyawan Islam atau Lembaga Karyawan Dakwah Islam) di bawah payung Golkar.

Karena menyimpang dan menyusahkan masyarakat, tahun 1988, Lemkari dibekukan oleh Gubernur Jawa Timur, Soelarso, dengan SK No. 618 tahun 1988. Kemudian pada November 1990, diadakan Musyawarah Besar Lemkari di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, dan berganti nama menjadi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) atas anjuran Menteri Dalam Negeri, Rudini, dengan alasan agar tidak rancu dengan Lembaga Karatedo Republik Indonesia.

Mengenal Sosok Pendiri LDII, Nur Hasan Ubaidah?

  • Nur Hasan lahir tahun 1915 di desa Bangi, Purwosari, Kediri. Pendapat lain yang mengatakan, dia lahir tahun 1908.
  • Nama kecil Madikal atau Madigol.
  • Pendidikan formal hanya setingkat kelas 3 SD sekarang.
  • Pernah belajar di pondok Semelo Nganjuk, lalu pindah ke pondok Jamsaren Solo yang hanya bertahan sekitar tujuh bulan.
  • Dia dikenal suka terhadap perdukunan. Hingga dia belajar di pondok yang khusus mendalami pencak silat di Dresmo Surabaya.
  • Dari Dresno dia melanjutkan belajar kepada Kyai Ubaidah di Sampang, Madura. Karena ngefans dengan gurunya, dia gunakan nama gurunya menjadi nama dirinya.
  • Kegiatannya: mengaji dan melakukan wiridan di sebuah kuburan yang dikeramatkan.
  • Dia juga pernah mondok di Lirboyo, Kediri dan Tebu Ireng, Jombang.
  • Lalu berangkat naik haji tahun 1929.
  • Sepulang haji namanya diganti dengan Haji Nur Hasan. Jadilah Haji Nur Hasan Ubaidah.
  • Sementara nama ’Lubis’ konon itu panggilan murid-muridnya, singkatan dari luar biasa.

Nur Hasan Ubaidah Belajar Hadis di Mekah?

Dua Versi tentang Kegiatan Nur Hasan Ketika di Mekah:

Pertama: Dia berangkat naik haji ke Makkah 1933, kemudian belajar Hadis Bukhari dan Muslim kepada Syaikh Abu Umar Hamdan dari Maroko. Lalu belajar lagi di Madrasah Darul-Hadits yang tidak jauh dari Masjidil Haram.

Nama Darul-Hadits ini yang dipakai untuk pesantrennya.

Kedua: Dia pergi ke Makkah bukan pada 1933, tetapi sekitar 1937/1938 untuk melarikan diri setelah terjadi keributan di Madura. Dia juga tidak pernah belajar di Darul-Hadits, berdasarkan keterangan oleh pihak Darul-Hadits, tatkala ada orang yang tabayyun (klarifikasi) ke sana.

Salah satu versi menyebutkan tentang kegiatan Nur Hasan di Makkah, konon menurut teman dekatnya waktu di Mekah, dia belajar perdukunan kepada orang Baduwi dari Iran, dan dia tinggal di Makkah selama lima tahun.

Nur Hasan Pulang ke Indonesia

Ketika pulang ke Indonesia pada 1941, dia membuka pengajian di Kediri dan dia mengaku sudah bermukim di Mekkah selama 18 tahun.

Pada mulanya pondoknya biasa-biasa saja, hingga tahun 1951, ia memroklamirkan nama pondoknya dengan nama Darul-Hadits.

Dia mengaku memiliki sanad semua kitab induk hadis. Dan hanya dia satu-satunya yang berhak diambil ilmunya oleh masyarakat.

Nur Hasan meninggal 31 Maret 1982 dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya Tegal–Cirebon, tatkala ia ingin menghadiri kampanye Golkar di lapangan Banteng Jakarta.

Kemudian status imam digantikan putranya Abdu Dhahir yang di-bai’at sebelum mayat bapaknya dikuburkan, di hadapan tokoh-tokoh LDII. Sebagai saksi bahwa putranya yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan LDII.

Fatwa dan Pernyataan Sesat untuk LDII

Berikut beberapa keputusan MUI dan beberapa organisasi yang menyatakan kesesatan LDII dan aliran yang memiliki ajaran serupa:

  1. MUI dalam Musyawarah Nasional VII di Jakarta, 21-29 Juli 2005, merekomendasikan, bahwa aliran sesat seperti LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan Ahmadiyah agar ditindak tegas dan dibubarkan oleh pemerintah karena sangat meresahkan masyarakat.

Bunyi teks rekomendasi itu sebagai berikut:

“Ajaran Sesat dan Pendangkalan Aqidah. MUI mendesak Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap munculnya berbagai ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam, dan membubarkannya, karena sangat meresahkan masyarakat, seperti Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan sebagainya. MUI supaya melakukan kajian secara kritis terhadap paham Islam Liberal dan sejenisnya, yang berdampak terhadap pendangkalan akidah, dan segera menetapkan fatwa tentang keberadaan paham tersebut. Kepengurusan MUI hendaknya bersih dari unsur aliran sesat dan paham yang dapat mendangkalkan akidah. Mendesak kepada pemerintah untuk mengaktifkan Bakor PAKEM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun daerah.” (Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia, Tahun 2005, halaman 90, Rekomendasi MUI poin 7, Ajaran Sesat dan Pendangkalan Aqidah).

  1. Surat 21 orang keluarga R. Didi Garnadi dari Cimahi Bandung menyatakan sadar, insyaf, taubat dan mencabut Bai’at mereka terhadap LDII, Oktober 1999. Dalam surat itu dinyatakan, di antara kejanggalan LDII hingga mereka bertaubat dan keluar dari LDII, karena: Dilarang menikah dengan orang luar Kerajaan Mafia Islam jama’ah, LEMKARI, LDII karena dihukumi Najis dan dalam kefahaman Kerajaan Mafia Islam Jama’ah, LEMKARI, LDII bahwa mereka itu BINATANG. (Lihat surat 21 orang dari Cimahi Bandung yang mencabut bai’atnya terhadap LDII alias keluar ramai-ramai dari LDII, surat ditujukan kepada DPP LDII, Imam Amirul Mu’minin Pusat , dan pimpinan cabang LDII Cimahi Bandung, Oktober 1999, dimuat di buku Bahaya Islam Jama’ah Lemkari LDII, LPPI Jakarta, cetakan 10, 2001, halaman 276- 280).
  1. Penipuan Triliunan Rupiah: Kasus tahun 2002/2003 ramai di Jawa Timur tentang banyaknya korban apa yang disebut investasi yang dikelola dan dikampanyekan oleh para tokoh LDII dengan iming-iming bunga 5% perbulan. Ternyata investasi itu ada tanda-tanda duit yang telah disetor sangat sulit diambil, apalagi bunga yang dijanjikan. Padahal dalam perjanjian, duit yang disetor bisa diambil kapan saja. Jumlah duit yang disetor para korban mencapai hampir 11 triliun rupiah. Di antara korban itu ada yang menyetornya ke istri amir LDII Abdu Dhahir yakni Umi Salamah sebesar Rp169 juta dan Rp70 juta dari penduduk Kertosono Jawa Timur. Dan korban dari Kertosono pula ada yang menyetor ke cucu Nurhasan Ubaidah bernama M Ontorejo alias Oong sebesar Rp22 miliar, Rp959 juta, dan Rp800 juta. Korban bukan hanya sekitar Jawa Timur, namun ada yang dari Pontianak Rp2 miliar, Jakarta Rp2,5 miliar, dan Bengkulu Rp1 miliar. Paling banyak dari penduduk Kediri Jawa Timur, ada kelompok yang sampai jadi korban sebesar Rp900 miliar. (Sumber Radar Minggu, Jombang, dari 21 Februari sampai Agustus 2003, dan akar Kesesatan LDII dan Penipuan Triliunan Rupiah karya H.M.C. Shodiq, LPPI Jakarta, 2004. ).
  1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat: Bahwa ajaran Islam Jama’ah, Darul Hadits (atau apapun nama yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarannya itu adalah memancing-mancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. (Jakarta, 06 Rabiul Awwal 1415H/ 13 Agustus 1994M, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum: K.H. Hasan Basri, Sekretaris Umum: H.S. Prodjokusumo.
  1. Fatwa Majelis Ulama DKI Jakarta: Bahwa ajaran Islam Jama’ah, Darul Hadits (atau apapun nama yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarannya itu adalah memancing-mancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. (Jakarta, 20 Agustus 1979, Dewan Pimpinan Majelis Ulama DKI Jakarta, K.H. Abdullah Syafi’ie ketua umum, H. Gazali Syahlan sekretaris umum.
  1. Pelarangan Islam Jama’ah dengan nama apapun dari Jaksa Agung tahun 1971: Surat Keputusan Jaksa Agung RI No: Kep-089/D.A./10/1971 tentang: Pelarangan terhadap Aliran- Aliran Darul Hadits, Djama’ah jang bersifat/ beradjaran serupa.

Menetapkan: Pertama: Melarang aliran Darul Hadits, Djama’ah Qur’an Hadits, Islam Djama’ah, Jajasan Pendidikan Islam Djama’ah (JPID), Jajasan Pondok Peantren Nasional (JAPPENAS), dan aliran-aliran lainnya yang memunyai sifat dan memunjai adjaran jang serupa itu di seluruh wilajah Indonesia. Kedua: Melarang semua adjaran aliran-aliran tersebut pada bab pertama dalam keputusan ini jang bertentangan dengan/ menodai adjaran-adjaran Agama. Ketiga: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan: Djakarta pada tanggal: 29 Oktober 1971, Djaksa Agung R.I. tjap. Ttd (Soegih Arto).

  1. Kesesatan, penyimpangan, dan tipuan LDII diuraikan dalam buku-buku LPPI tentang Bahaya Islam Jama’ah, Lemkari, LDII (1999); Akar Kesesatan LDII dan Penipuan Triliunan Rupiah (2004).
  2. LDII aliran sempalan yang bisa membahayakan akidah umat, ditegaskan dalam teks pidato Staf Ahli Menhan Bidang Ideologi dan

Agama Ir. Soetomo, SA, Mayor Jenderal TNI bahwa “Beberapa contoh aliran sempalan Islam yang bisa membahayakan akidah Islamiyah, yang telah dilarang seperti: Lemkari, LDII, Darul Hadis, Islam Jama’ah.” (Jakarta 12 Februari 2000, Staf Ahli Menhan Bidang Ideologi dan Agama, Ir. Soetomo, SA, Mayor Jendral TNI).

  1. LDII dinyatakan sesat oleh MUI karena penjelmaan dari Islam Jamaah. Ketua Komisi fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) KH Ma’ruf Amin menyatakan, Fatwa MUI: LDII sesat. Dalam wawancara dengan Majalah Sabili, KH Ma’ruf Amin menegaskan: Kita sudah mengeluarkan fatwa terbaru pada acara Munas MUI (Juli 2005) yang menyebutkan secara jelas bahwa LDII sesat. Maksudnya, LDII dianggap sebagai penjelamaan dari Islam Jamaah. Itu jelas!” (Sabili, No 21 Th XIII, 4 Mei 2006/ 6 Rabi’ul Akhir 1427, halaman 31).

Simbol Lambang LDII

Simbol, lambang atau nama yang biasa dipakai LDII di antaranya MADIGOL, ISLAM JAMA’AH, LEMKARI, ASAD, GALIPAT, MBAHMAN, JOKAM dan 354.

Referensi:

Bahaya Islam Jama’ah Lemkari LDII, LPPI Jakarta

Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, Pustaka Kautsar

 

Sumber: https://konsultasisyariah.com/22454-mengenal-aliran-ldii.html