Posts

,

HUKUM DROPSHIPPING MENURUT ISLAM DAN SOLUSINYA

HUKUM DROPSHIPPING MENURUT ISLAM DAN SOLUSINYA
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ
HUKUM DROPSHIPPING MENURUT ISLAM DAN SOLUSINYA
 
Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.
 
Mengenal Dropshipping
 
Pada dasarnya, menjadi seorang pengusaha sukses adalah cita-cata banyak orang. Walau demikian sering kali mereka beranggapan, bahwa cita-cita ini tak ubahnya impian di siang bolong alias serasa mustahil tewujud. Masyarakat berpikiran demikian karena mereka beranggapan, bahwa dunia usaha hanyalah milik orang-orang yang berkantong tebal, atau paling kurang dilahirkan di tengah keluarga kaya raya.
 
Hadirnya sistem Dropshipping di tengah masyarakat bak hembusan angin surga bagi banyak orang untuk dapat mewujudkan impian besar mereka.
 
Betapa tidak, dengan sistem “Dropshipping” kita dapat menjual produk, bahkan berbagai produk, ke konsumen. Semua itu tanpa butuh modal atau berbagai piranti keras lainnya. Yang dibutuhkan hanyalah foto-foto produk yang berasalkan dari supplier/toko. Kita dapat menjalankan usaha dengan sistem ini walau tanpa membeli barang terlebih dahulu. Namun demikian kita dapat menjual produk dimaksud ke konsumen dengan harga yang ditentukan oleh Dropshipper (orang yang melakulan Dropshipping).
 
Dalam sistem Dropshipping konsumen terlebih dahulu melakukan pembayaran, baik tunai atau via transfer ke rekening Dropshipper. Selanjutnya Dropshipper melakukan pembayaran kepada supplier sesuai dengan harga beli Dropshipper disertai dengan ongkos kirim barang ke alamat konsumen. Sebagaimana Dropshipper berkewajiban menyerahkan data konsumen; berupa nama, alamat, dan nomor telpon kepada supplier. Bila semua prosedur di atas telah selesai, maka supplier bertugas mengirimkan barang yang dibeli kepada konsumen.
 
Namun perlu dicatat, walau supplier yang mengirimkan barang, akan tetapi nama Dropshipperlah yang dicantumkan sebagai pengirim barang. Dengan demikian konsumen tidak mengetahui, bahwa sejatinya ia membeli barang dari supplier (pihak ke dua), dan bukan dari Dropshipper (pihak pertama).
 
Keuntungan Sistem Dropshipping
 
Semua orang pasti menyadari, bahwa salah satu tujuan utama setiap kegiataan wirausaha ialah mendapatkan keuntungan. Karena itu sudah sepantasnya bila kita menanyakan, apa saja kuntungan mengikuti sistem ini.
Secara umum, menjalankan Dropshipping memiliki banyak sisi positifnya, di antaranya sebagai berikut:
1. Dropshipper, mendapatkan keuntungan atau fee atas jasanya memasarkan barang milik supplier.
2. Tidak butuh modal besar untuk dapat mengikuti sistem ini.
3. Sebagai Dropshipper, kita tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang.
4. Walau tanpa berbekalkan pendidikan tinggi, asalkan kita cakap dalam berselancar di dunia maya (berinternet), maka kita dapat menjalankan sistem ini.
5. Kita terbebas dari beban pengemasan dan pengantaran produk.
6. Sistem ini tidak kenal batas waktu atau ruang, alias kita dapat menjalankan usaha ini kapan pun dan di mana pun kita berada.
 
Hukum Dropshipping
Sebagai pengusaha Muslim tentu kita bukan hanya memilikirkan kemudahan atau besarnya keuntungan suatu jenis kewirausahaan. Status halal dan haram setiap jenis usaha yang hendak dijalankan pastilah menempati urutan pertama dari sekian banyak pertimbangan kita . Sikap ini selaras dengan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla:
 
للَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
 
“Ya Allah cukupkanlah aku dengan rezeki-Mu yang halal, sehingga aku tidak membutuhkan kepada hal-hal yang Engkau haramkan. Dan jadikanlah aku merasa puas dengan kemurahan-Mu, sehingga aku tidak mengharapkan kemurahan selain kemurahan-Mu.
 
Dan untuk mengetahui status hukum halal haram suatu perniagaan, maka kita harus melihat tingkat keselarasan sistem tersebut dengan prinsip-prinsip dasar perniagaan dalam syariat. Bila perniagaan tersebut selaras dengan prinsip syariat, maka halal untuk kita jalankan. Namun bila terbukti menyeleweng dari salah satu prinsip, atau bahkan lebih, maka sudah sepantasnya kita mewaspadainya.
Berikut beberapa prinsip syariat dalam perniagaan yang perlu dicermati, karena berkaitan erat dengan sistem Dropshipping:
 
Prinsip Pertama: Kejujuran
Berharap mendapat keuntungan dari suatu perniagaan bukan berarti menghalalkan dusta. Karena itu Rasulullah ﷺ dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya arti kejujuran dalam perniagaan, di antaranya melalui sabda beliau ﷺ:
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه
“Kedua orang yang terlibat transaksi jual-beli, selama belum berpisah, memiliki hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akadnya. Bila keduanya berlaku jujur dan transparan, maka akad jual-beli mereka diberkahi. Namun bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya keberkahan penjualannya dihapuskan.” Muttafaqun ‘alaih.
 
Prinsip Kedua: Jangan Menjual Barang Yang Tidak Kita Miliki
 
Islam begitu menekankan kehormatan harta kekayaan umatnya. Karena itu, Islam mengharamkan atas umat Islam berbagai bentuk tindakan merampas atau pemanfaatan harta orang lain tanpa izin atau kerelaan darinya. Allah taala berfirman:
 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” [QS. An Nisa’ 29]
 
(لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)
 
“Tidak halal harta orang Muslim, kecuali atas dasar kerelaan jiwa darinya”. Riwayat Ahmad, dan lainnya.
Begitu besar penekanan Islam tentang hal ini, sehingga Islam menutup segala celah yang dapat menjerumuskan umat Islam kepada praktik memakan harta saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan.
 
Prinsip Ketiga: Hindari Riba dan Berbagai Celahnya
Sejarah umat manusia telah membuktikan, bahwa praktik riba senantiasa mendatangkan menghancurkan tatanan ekonomi masyarakat. Wajar bila Islam mengharamkan praktik riba dan berbagai praktik niaga yang dapat menjadi celah terjadinya praktik riba.
 
Di antara celah riba yang telah ditutup dalam Islam adalah: “Menjual kembali barang yang telah kita beli, namun secara fisik belum sepenuhnya kita terima dari penjual”. Belum sepenuhnya kita terima bisa jadi:
 
a. Kita masih satu majlis dengan penjualnya.
b. Atau fisik barang belum kita terima, walaupun kita telah berpisah tempat dengan penjual. Pada kedua kondisi ini kita BELUM DIBENARKAN menjual kembali barang yang telah kita beli, mengingat kedua kondisi ini menyisakan celah terjadinya praktik riba. Sahabat Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma mengisahkan:
 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والحاكم
 
Rasulullah ﷺ melarang dari menjual kembali setiap barang di tempat barang itu dibeli, hingga barang itu dipindahkan oleh para pembeli ke tempat mereka masing-masing.” [Riwayat Abu dawud dan Al Hakim]
 
Dan pada hadis lain beliau ﷺ bersabda:
 
(مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ(. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه
 
“Barang siapa membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali, hingga ia benar-benar telah menerimanya” Ibnu ‘Abbas berkata: Dan saya berpendapat, bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan. [Muttafaqun ‘alaih]
 
Sahabat Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma ditanya lebih lanjut tentang alasan larangan ini menyatakan:
 
ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.
 
”Yang demikian itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual Dirham dengan Dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda (sekadar kedok belaka).” [Muttafaqun ‘alaih]
 
Sistem Dropshipping pada tahapan praktiknya bisa saja melanggar ketiga prinsip di atas, atau salah satunya, sehingga keluar dari aturan syariat alias HARAM. Seorang Dropshipper bisa saja mengaku sebagai pemiliki barang, atau paling kurang sebagai agen, padahal pada kenyataannya tidak demikian. Karena dusta ini bisa jadi konsumen menduga, bahwa ia mendapatkan barang dengan harga murah dan terbebas dari praktik percaloan, padahal kenyataannya tidak demikian. Andai ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang agen atau pihak kedua, bisa saja ia mengurungkan pembeliannya.
 
Pelanggaran bisa juga berupa Dropshipper menawarkan lalu menjual barang yang belum ia terima, walaupun ia telah membelinya dari supplier. Dengan demikian Dropshipper melanggar larangan Nabi ﷺ di atas.
 
Atau bisa jadi Dropshipper menentukan keuntungan melebihi yang diizinkan oleh supplier. Jelaslah ulah Dropshipper ini merugikan supplier, karena barang dagangan miliknya telat laku, atau bahkan kehilangan pasarnya.
 
Solusi:
Agar terhindar dari berbagai pelanggaran di atas, maka kita dapat saja melakukan salah dari beberapa alternatif berikut:
 
Alternatif Pertama: Sebelum menjalankan sistem Dropshipping, terlebih dahulu kita menjalin kesepakatan kerjasama dengan supplier. Atas kerjasama ini kita mendapatkan wewenang untuk turut memasarkan barang dagangannya. Dan atas partisipasi kita dalam pemasaran ini, kita berhak mendapatkan fee alias upah yang nominalnya telah disepakati bersama pula.
 
Penentuan fee atas jasa pemasaran ini bisa saja dihitung berdasarkan waktu kerjasama, atau berdasarkan jumlah barang yang berhasil kita jual. Bila alternatif ini yang menjadi pilihan kita , berarti kita bersama supplier menjalin akad “JU’ALAH” (jual jasa). Yaitu salah satu model dari akad jual-beli jasa yang upahnya ditentukan sesuai dengan hasil kerja, bukan waktu kerja.
 
Alternatif Kedua: Kita juga dapat mengadakan kesepakatan dengan para calon konsumen yang membutuhkan berbagai macam barang. Dan atas jasa kita mengadakan barang, kita mensyaratkan imbalan dalam nominal tertentu. Dengan demikian kita menjalankan model usaha jual beli jasa, atau semacam biro jasa pengadaan barang.
 
Alternatif Ketiga: Kita juga dapat menggunakan skema akad salam dalam aktivitas kita . Dengan demikian kita berkewajiban menyebutkan berbagai kriteria barang kepada calon konsumen, baik dilengkapi dengan gambar barang atau tidak. Dan setelah ada calon konsumen yang berminat terhadap barang yang kita tawarkan dengan harga yang disepakati pula, maka kita baru mengadakan barang. Skema salam samacam ini barang kali yang paling mendekati sistem Dropshipping, walau demikian perlu dicatatkan dua hal penting yang mungkin membedakan antara keduanya:
 
1. Dalam skema akad salam calon konsumen harus melakukan pembayaran secara tunai dan lunas pada awal akad.
2. Semua resiko selama pengiriman barang hingga barang tiba di tangan konsumen menjadi tanggung jawab Dropshipper dan bukan supplier.
 
Alternatif Keempat: Kita menggunakan skema akad MURABAHAH LIL ‘AMIRI BISSYIRA’ (Pemesanan Tidak Mengikat). Yaitu ketika ada calon konsumen yang tertarik dengan barang yang kita pasarkan, segera kita mengadakan barang tersebut sebelum ada kesepakatan harga dengan calon pembeli. Setelah mendapatkan barang yang diinginkan, segera kita mengirimkannya ke calon pembeli. Setiba barang di tempat calon pembeli, kita baru mengadakan negoisasi penjualan dengannya. Dan sudah dapat diduga bahwa calon pembeli memiliki wewenang oenuh untuk membeli atau mengurungkan rencana pembeliannya.
 
Mungkin kita berkata; bila alternatif ini yang saya pilih, betapa besar resiko yang harus saya pikul, dan betapa susahnya kerja saya, terlebih bila calon pembeli berdomisi jauh dari tempat tinggal saya?
 
Apa yang kita utarakan benar adanya. Karena itu mungkin alternatif ini paling sulit untuk diterapkan, terutama bila kita menjalankan bisnis secara online.
 
Walau demikian, bukan berarti besarnya resiko tidak dapat ditanggulangi. Untuk menanggulangi besarnya resiko yang harus kita tanggung, kita sebagai penjual dapat mensyaratkan hak khiyar (hak pilih membatalkan pembelian) kepada supplier dalam batas waktu tertentu. Dengan demikian, bila calon pembeli kita batal membeli, kita dapat mengembalikan barang tersebut kepada supplier . Sebagaimana kita juga dapat mensyaratkan kepada calon pembeli, bahwa batal membeli ia menanggung seluruh biaya mendatangkan barang, dan mengembalikannya kepada supplier.
 
Penutup:
Semoga paparan singkat tentang skema Dropshipping di atas dapat menambah khazanah ilmu agama kita . Dan besar harapan saya semoga Allah taala memudahkan dan memberkahi perniagaan kita . Wallahu taala a’alam bisshawab.
 
 
 
Penulis: Ustadz M. Arifin Badri hafizahullah
#jualbelionline #fikihjualbeli #fiqihjualbeli #hukum #dropshipping #doorshipping #doorshiping #dropshiping #akadjualbeli #agen #calo #sistem #solusidropshipping #jalankeluar #riba #menjualbarangyangtidakadaditangankita #riba #menjualbarangyangtidakadadikita #bisnis #perniagaan #perdagangan #dagang #niaga #dalamIslam #penjualdanpembeli
,

BOLEHKAH JUAL BELI DENGAN SEKADAR MEMAJANG KATALOG DI INTERNET?

BOLEHKAH JUAL BELI DENGAN SEKADAR MEMAJANG KATALOG DI INTERNET?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#FikihJualBeli

BOLEHKAH JUAL BELI DENGAN SEKADAR MEMAJANG KATALOG DI INTERNET?

Segala puji bagi Allah, Rabb pemberi segala nikmat. Shalawat dan Salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Sebagian orang agak sedikit rancu dengan jual beli Salam dan jual beli barang yang belum dimiliki. Ada yang masih bingung, sehingga ia anggap, bahwa jual beli Salam semacam di internet, yang hanya dengan memajang katalog barang yang akan dijual, itu tidak dibolehkan, karena dianggap termasuk larangan Nabi ﷺ menjual barang yang tidak dimiliki ketika akad. Inilah bahasan yang ingin kami angkat pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan singkat ini bisa menjawab kerancuan yang ada.

Pengertian Transaksi Salam

Jual beli Salam (biasa pula disebut “Salaf”) adalah jual beli dengan uang di muka secara kontan, sedangkan barang dijamin diserahkan tertunda. Istilahnya adalah, pembeli itu pesan dengan menyerahkan uang terlebih dahulu, sedangkan penjual mencarikan barangnya, walaupun saat itu barang tersebut belum ada di tangan penjual.

Jual beli Salam DIBOLEHKAN, berdasarkan dalil Alquran, As Sunnah, dan Ijma’ (kesepakatan ulama).

Bolehnya Transaksi Salam

Ayat yang menyebutkan bolehnya hal ini adalah firman Allah ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah  tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah: 282)

Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma mengatakan:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى)

“Aku bersaksi bahwa Salaf (transaksi Salam) yang dijamin hingga waktu yang ditentukan, telah dihalalkan oleh Allah ‘azza wa jalla. Allah telah mengizinkannya”. Setelah itu Ibnu ‘Abbas menyebutkan firman Allah ta’ala (yang artinya):

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah  tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah: 282) [HR. Al Baihaqi 6/18, Al Hakim 2/286 dan Asy Syafi’i dalam Musnadnya no. 597. Al Hakim mengatakan bahwa hadis ini Shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya]

Ibnu’ Abbas radhiyallahu ‘anhuma juga mengatakan:

قَدِمَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ ، فَقَالَ « مَنْ أَسْلَفَ فِى شَىْءٍ فَفِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ »

“Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) memraktikan jual beli buah-buahan dengan sistem Salaf (Salam), yaitu membayar di muka, dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian. Lantas Nabi ﷺ bersabda: “Siapa yang memraktikkan Salam dalam jual beli buah-buahan, hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui.” (HR. Bukhari no. 2240 dan Muslim no. 1604)

Adapun dalil ijma’ (kesepakatan para ulama) sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundzir, beliau rahimahullah mengatakan:

أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ السّلم جائز.

“Setiap ulama yang kami mengetahui perkataannya telah bersepakat (berijma’) tentang bolehnya jual beli Salam.” [Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq, 3/122, Darul Kutub Al ‘Arobi, Beirut, Lebanon]

Sayyid Sabiq rahimahullah menjelaskan:

“Jual beli Salam dibolehkan berdasarkan kaidah syariat yang telah disepakati. Jual beli semacam ini tidaklah menyelisihi qiyas. Sebagaimana dibolehkan bagi kita untuk melakukan pembayaran tertunda, begitu pula dibolehkan barangnya yang diserahkan tertunda seperti yang ditemukan dalam akad Salam, dengan syarat tanpa ada perselisihan antara penjual dan pembeli. Allah ta’ala berfirman (yang artinya):

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al Baqarah: 282).

Utang termasuk pembayaran tertunda, dari harta yang dijaminkan. Maka selama barang yang dijual disebutkan ciri-cirinya yang jelas dan dijaminkan oleh penjual, begitu pula pembeli sudah percaya, sehingga ia pun rela menyerahkan uang sepenuhnya kepada penjual, namun barangnya tertunda, maka ketika itu barang tersebut boleh diserahkan tertunda. Inilah yang dimaksud dalam surat Al Baqarah ayat 282, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma.” [Fiqh Sunnah, 3/123]

Apakah Akad Salam Sama Dengan Jual Beli Barang yang Bukan Milikmu?

Mengenai larangan menjual barang yang tidak dimiliki, telah disebutkan dalam hadis Hakim bin Hizam. Ia berkata pada Rasulullah ﷺ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِى الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ « لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ».

“Wahai Rasulullah, seseorang mendatangiku, lantas ia menginginkan dariku menjual barang yang bukan milikku. Apakah aku harus membelikan untuknya dari pasar?” Nabi ﷺ bersabda: “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, At Tirmidzi)

Perlu diketahui, bahwa maksud larangan hadis di atas adalah jual beli sesuatu yang sudah tertentu yang bukan miliknya, ketika akad itu berlangsung. Sebagaimana diterangkan dalam Syarhus Sunnah:

“Yang dimaksud dalam hadis di atas adalah jual beli barang yang sudah tertentu (namun belum dimiliki ketika akad berlangsung). Dan ini bukanlah dimaksudkan larangan jual beli dengan menyebutkan ciri-ciri barang (sebagaimana terdapat dalam akad Salam). Oleh karena itu, transaksi Salam itu dibolehkan dengan menyebutkan ciri-ciri barang yang akan dijual, asalkan terpenuhi syarat-syaratnya, walaupun belum dimiliki ketika akad berlangsung. Sedangkan contoh jual beli barang yang tidak dimiliki yang terlarang, seperti jual beli budak yang kabur, jual beli barang sebelum diserahterimakan, dan yang semakna dengannya, adalah jual beli barang orang lain tanpa seizinnya, karena pada saat ini tidak diketahui, bahwa yang memiliki barang tersebut mengizinkan ataukah tidak.” [‘Aunul Ma’bud, Al ‘Azhim Abadi, 9/291, Darul Kutub Al ‘Ilmiyyah-Beirut, 1415]

Sayyid Sabiq, rahimahullah, menjelaskan: “Jual beli Salam tidaklah masuk dalam larangan Rasulullah ﷺ mengenai jual beli yang bukan miliknya. Larangan tersebut terdapat dalam hadis Hakim bin Hizam: “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.”

Yang dimaksud larangan yang disebutkan dalam hadis ini adalah larangan menjual harta yang mampu diserahterimakan ketika akad. Karena barang yang mampu diserahterimakan ketika akad, dan ia tidak memilikinya saat itu, maka jika ia jual, berarti hakikatnya barang tersebut tidak ada. Sehingga jual beli semacam ini menjadi jual beli ghoror (ada unsur ketidakjelasan).

Sedangkan jual beli barang yang disebutkan ciri-cirinya dan sudah dijaminkan oleh penjual, serta penjual mampu menyerahkan barang yang sudah dipesan sesuai waktu yang ditentukan, maka jual beli semacam ini tidaklah masalah.” [Fiqh Sunnah, 3/123-124]

Contoh riil jual beli Salam adalah seperti kita lihat pada jual beli di internet, baik dengan brosur, katalog atau toko online. Jual beli semacam ini menganut jual beli sistem Salam. Penjual hanya memajang kriteria atau ciri-ciri barang yang akan dijual, sedangkan pembeli diharuskan untuk menyerahkan uang pembayaran lebih dahulu, dan barangnya akan dikirim setelah itu. Jual beli semacam ini tidaklah masalah selama syarat-syarat transaksi Salam dipenuhi.

Sedangkan jual beli barang yang tidak dimiliki ketika akad berlangsung, seperti ketika seseorang meminjam HP milik si A, lalu ia katakan pada si B (tanpa izin si A): “Saya jual HP ini untukmu”. Ini tidak dibolehkan karena si pemilik HP (si A) belum tentu mengizinkan HP tersebut dijual kepada yang lain (si B). Ini sama saja orang tersebut menjual HP yang bukan miliknya, karena tidak adanya izin dari si pemilik barang. Namun jika dengan izin si pemilik, beda lagi statusnya. Semoga contoh yang sederhana ini dapat memberikan kepahaman.

Jadi jual beli Salam dimaksudkan, yang dijual adalah ciri-ciri atau sifat barang, sedangkan larangan jual beli barang yang belum dimiliki yang dimaksud adalah, barang tersebut sudah ditentukan, namun belum jadi milik si penjual. Semoga Allah beri kepahaman.

Syarat Transaksi Salam

Setelah kita mengetahui bolehnya transaksi Salam, transaksi dibolehkan tentu saja dengan memenuhi syarat-syarat. Syarat yang dipenuhi adalah berkenaan dengan upah yang diserahkan pembeli dan berkaitan dengan akad Salam.

Syarat yang berkaitan dengan upah yang diserahkan pembeli adalah:

[1] Jelas jenisnya;
[2] Jelas jumlahnya,
[3] Diserahkan secara tunai ketika akad berlangsung (tidak boleh dengan pembayaran tertunda) [Syarat ketiga ini wajib dipenuhi, karena inilah syarat yang disepakati oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh Asy Syaukani dan muridnya, Shidiq Hasan Khon. (Lihat Ar Roudhotun Nadiyah, 182, Darul ‘Aqidah, cetakan pertama, tahun 1422)].

Syarat yang berkaitan dengan akad Salam adalah:

[1] Sudah dijamin oleh penjual;
[2] Barang yang dijual diketahui ciri-cirinya dan jumlahnya, sehingga bisa dibedakan dengan yang lain;
[3] Kapan barang tersebut sampai ke pembeli harus jelas waktunya. [Lihat Fiqh Sunnah, 3/124]

Demikian sedikit penjelasan kami mengenai akad Salam dan sedikit kerancuan mengenai jual beli barang yang tidak dimiliki. Semoga bermanfaat.

Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat.

 

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Sumber: https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html

,

SISTEM DROPSHIPPING DAN SOLUSINYA

SISTEM DROPSHIPPING DAN SOLUSINYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#FikihJualBeli

SISTEM DROPSHIPPING DAN SOLUSINYA

Sistem Dropshipping banyak diterapkan saat ini oleh para penggiat toko online. Mereka tidak mesti memiliki barang. Cukup mereka memasang iklan di website atau blog, lalu jika ada pesanan, mereka tinggal menghubungi pihak produsen atau grosir. Setelah itu pihak produsen atau grosir selaku Dropshipper yang mengirimkan barang langsung kepada buyer (pembeli). Bagaimana hukum jual beli dengan sistem Dropshipping semacam ini? Padahal bentuknya adalah menjual barang yang tidak dimiliki, dan ini dilarang dalam hadis. Adakah solusi syarinya?

Bentuk Dropshipping dan Siapakah Dropshipper?

Dropshipping adalah teknik manajemen rantai pasokan di mana reseller atau retailer (pengecer) tidak memiliki stok barang. Pihak produsen atau grosir selaku Dropshipper yang nantinya akan mengirim barang secara langsung pada pelanggan. Keuntungan didapat dari selisih harga antara harga grosir dan eceran. Tetapi beberapa reseller ada yang mendapatkan komisi yang disepakati dari penjualan yang nanti dibayarkan langsung oleh pihak grosir kepada reseller. Inilah bentuk bisnis yang banyak diminati dalam bisnis online saat ini.

Berikut ilustrasi mengenai sistem Dropshipping:

Barang dipasarkan lewat toko online atau dengan hanya memasang ‘display items’ atau ‘katalog. Lalu pihak buyer (pembeli) melakukan transaksi lewat toko online kepada reseller dropship. Setelah uang ditransfer, pihak Dropshipper (grosir) yang mengirim barang kepada buyer. Artinya, pihak reseller sebenarnya tidak memiliki barang saat itu, barangnya ada di pihak supplier, yaitu produsen atau grosir.

Menjual Barang yang Bukan Miliknya

Asalnya, yang dilakukan reseller adalah menjual barang yang bukan miliknya. Mengenai jual beli semacam ini termasuk dalam larangan dalam jual beli. Karena di antara syarat jual beli, orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau alat tukar, atau bertindak sebagai wakil. Jual beli barang yang bukan miliknya telah termaktub dalam beberapa hadis larangan jual beli sebagai berikut.

Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah ﷺ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah ﷺ menjawab: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, Tirmidzi no. 1232 dan Ibnu Majah no. 2187. Syaikh Al Albani mengatakan hadis ini Shahih).

Di antara salah satu bentuk dari menjual belikan barang yang belum menjadi milik kita ialah, menjual barang yang belum sepenuhnya diserahterimakan kepada kita, walaupun barang itu telah kita beli, dan mungkin saja pembayaran telah lunas. Larangan ini berdasarkan hadis Ibnu ‘Abbas, Nabi ﷺ bersabda:

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

“Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.” Ibnu ‘Abbas mengatakan:

وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَهُ

“Aku berpendapat, bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan.” (HR. Bukhari no. 2136 dan Muslim no. 1525).

Ibnu ‘Umar mengatakan:

وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

“Kami biasa membeli bahan makanan dari orang yang berkendaraan tanpa diketahui ukurannya. Kemudian Rasulullah ﷺ melarang kami menjual barang tersebut, sampai barang tersebut dipindahkan dari tempatnya” (HR. Muslim no. 1527).

Dalam riwayat lain, Ibnu ‘Umar juga mengatakan:

كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.

“Kami dahulu di zaman Rasulullah ﷺ membeli bahan makanan. Lalu seseorang diutus pada kami. Dia disuruh untuk memerintahkan kami, agar memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli tadi ke tempat yang lain, sebelum kami menjualnya kembali” (HR. Muslim no. 1527).

Bentuk serah terima di sini tergantung dari jenis barang yang dijual. Untuk rumah, cukup dengan nota pembelian atau balik nama. Untuk motor adalah dengan balik nama kepada pemilik yang baru; barang lain mesti dengan dipindahkan dan semisalnya. Lihat pembahasan syarat jual beli tersebut di sini: https://rumaysho.com/2306-aturan-jual-beli-2-syarat-bagi-orang-yang-melakukan-akad-jual-beli.html

Namun ada solusi yang ditawarkan oleh syariat untuk mengatasi perihal di atas. Silakan perhatikan fatwa dari Islamweb berikut ini.

Fatwa Islamweb (English Translation)

Pertanyaan:
Saya ingin bertanya mengenai sistem Dropshipping. Dalam masalah ini saya bertindak sebagai retailer (pengecer). Saya mendapatkan produk dari Dropshipper. Kemudian saya meminta pada pihak Dropshipper untuk mengirimkan gambar, dan saya akan mengiklankannya via eBay. Akan tetapi saya tidak memilki produk tersebut. Produk tersebut masih berada di pihak supplier.  Apakah situasi semacam ini termasuk dalam larangan hadis yang diceritakan oleh Hakim bin Hizaam, ia berkata bahwa ia bertanya pada Rasulullah ﷺ: “Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah ﷺ menjawab: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Abu Daud no. 3503, Tirmidzi no. 1232, dan An Nasai no. 4613. Syaikh Al Albani mengatakan hadis ini Shahih dalam Shahih An Nasai).

Perlu diketahui, bahwa saya punya surat kesepakatan dengan pihak supplier untuk mengiklankan dan menjualkan produknya. Oleh karena itu, bisakah saya dianggap sebagai agen dalam kondisi semacam ini? Jika saya sebagai agen, apakah berarti dibolehkan dalam sistem ini?

Jawaban:
Segala pujian yang sempurna bagi Allah, Rabb semesta alam. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Apa yang kami pahami dari pertanyaan Anda, bahwa Anda tidak membeli barang, baik dari pihak grosir maupun dari pihak produsen. Anda lebih berminat mengiklankan gambar produknya. Dan jika Anda menemukan seseorang yang memiliki keinginan untuk membeli barang tersebut, Anda akan menjualnya kepadanya dengan harga ecerean. Kemudian Anda membelinya dari pedagang grosir dengan harga grosir. Keuntungan yang diperoleh adalah dari selisih antara harga eceran dan harga grosir. Padahal dalam syariat Islam seperti itu dilarang, karena menjual apa yang tidak Anda miliki di tangan Anda, dan membuat keuntungan dari apa yang belum menjadi milik Anda (yaitu Anda tidak menanggung risiko dan bertanggung jawab pada barang tersebut).

Solusi syariat untuk permasalahan di atas adalah retailer (reseller) bertindak sebagai broker (makelar atau calo) atas nama pemilik barang dari produsen atau grosir. Dalam kondisi ini diperbolehkan bagi Anda untuk meminta komisi sebagai broker, sesuai yang disepakati dengan penjual (produsen atau grosir), atau dengan pembeli atau dengan kedua-duanya.

Jika Anda membeli barang dari produsen atau grosir untuk diri sendiri, dan kemudian ingin menjualnya, Anda harus terlebih dahulu memegangnya di tangan Anda. Perlu diketahui, bahwa kepemilikan apa pun berbeda sesuai dengan kenaturalan barang tersebut.

Solusi lain, Anda juga bisa bertindak sebagai agen sebagaimana yang Anda sebutkan, sehingga seakan-akan Anda memiliki barang tersebut atas nama Anda. Jika sebagai agen, Anda bisa menyimpan barang di tempat terpisah, di gudang pihak Dropshipper (produsen atau grosir) yang nanti bisa dipisahkan (dibedakan) dengan barang-barang mereka. Kemudian jika Anda menemukan seseorang yang ingin membelinya, Anda bisa menjualnya kepada dia dengan harga apa pun yang Anda dan grosir sepakati. Anda bisa mengirimkan barang tersebut kepada pembeli, atau bisa pula pihak Dropshipper (produsen atau grosir) yang melakukannya, jika ia merasa tidak masalah, dan ia memang yang menyediakan layanan pengiriman tersebut.

Fatwa Islamweb mengenai “Rulling on Dropshipping”.

Solusi Syari untuk Sistem Dropshipping

Ada tiga solusi yang ditawarkan dalam Fatwa di atas bagi pihak pengecer:

1- Bertindak sebagai calo atau broker. Dalam kondisi ini bisa mengambil keuntungan dari pihak pembeli atau produsen (grosir), atau keduanya sekaligus, sesuai kesepakatan. Lihat bahasan mengenai komisi makelar (broker): https://rumaysho.com/1671-hukum-komisi-bagi-broker-makelar.html

2- Bertindak sebagai agen atau wakil. Dalam kondisi ini barang masih boleh berada di tempat produsen (grosir), dan mereka pun bisa bertindak sebagai pengirim barang (Dropshipper) ke tangan konsumen atau buyer. Jika sebagai agen, berarti sudah disetujui oleh pihak produsen atau grosir, ada hitam di atas putih.

3- Jika menjual sendiri (misal atas nama toko online), tidak atas nama produsen, maka seharusnya barang sampai ke tangan, lalu boleh dijual pada pihak lain.

Bentuk dari solusi ketiga ini bisa menempuh dua cara:

a- Menggunakan sistem Bai’ Al Murabahah Lil Amir Bisy Syira’ (Memerintah untuk membelikan barang dengan keuntungan yang disepakati bersama). Sistem ini bentuknya adalah buyer (pembeli) melihat suatu barang yang ia tertarik di katalog toko online. Lalu buyer memerintahkan pada pihak toko online untuk membelikan barang tersebut dengan keuntungannya yang telah disepakati. Barang tersebut dibelikan dari pihak produsen (grosir). Namun catatan yang perlu diperhatikan, sistem Al Aamir Bisy Syiro’ tidak bersifat mengikat. Pihak buyer bisa saja membatalkan transaksi sebelum barang dikirimkan. Kemudian dalam sistem ini menunjukkan, bahwa barang tersebut sudah jadi milik penuh pihak toko online. Dalam sistem ini sebagai Dropshipper adalah pihak toko online itu sendiri, atau bisa jadi ia menyuruh pada supplier, namun ia yang bertanggungjawab penuh terhadap kerusakan barang. Lihat bahasan mengenai bai’ al murabahah lil amir bisy syira’: https://rumaysho.com/2201-murabahah-yang-mengandung-riba.html

b- Menggunakan sistem Bai’ Salam (uang tunai terlebih dahulu diserahkan, tidak bisa dicicil, lalu barang belakangan). Bentuknya adalah buyer (pembeli) mengirimkan uang tunai kepada pihak toko online seharga barang yang hendak dia beli, kemudian pihak toko online mencarikan barang pesanan pembeli. Lalu pihak toko online membeli barang, dan selanjutnya barang dikirim ke pembeli, tanpa disyaratkan pemilik toko online tersebut yang mengirimnya. Bisa saja pihak produsen (grosir) yang mengirimnya secara langsung pada buyer. Lihat bahasan mengenai jual beli salam: https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html

Sebelumnya tertulis demikian dalam tulisan Rumaysho.com ini: Lalu pihak toko online membeli barang, dan selanjutnya barang dikirim ke pembeli oleh pihak toko online. Semua risiko selama pengiriman barang ditanggung oleh pihak toko online. Intinya di sini, toko online sudah membeli barang tersebut dari supplier. Ini KELIRU, karena jual beli salam yang terpenting adalah pihak toko online bersedia menyediakan barang, setelah uang tunai diberikan, tidak dipersyaratkan siapakah yang mesti mengirim. Jazakumullah khoiron kepada yang telah mengingatkan atas kekeliruan ini. Lihat sekali lagi keterangan lebih lanjut mengenai jual beli salam: https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html

Semoga Allah senantiasa menunjuki kita pada penghidupan yang halal. Berilmulah sebelum beramal dan terjun dalam jual beli.

Imam Syafi’i juga berkata: “Siapa yang ingin dunia, wajib baginya memiliki ilmu. Siapa yang ingin Akhirat, wajib baginya pula memiliki ilmu.” (Dinukil dari Mughnil Muhtaj)

Umar bin ‘Abdul ‘Aziz berkata: “Barang siapa beribadah pada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada mendatangkan maslahat.” (Dinukil dari Majmu’ Al Fatawa Ibnu Taimiyah, 2: 382)

Kami sangat mengharapkan masukan dan saran jika ada yang menemukan kekeliruan dalam tulisan di atas. Wallahu waliyyut taufiq was sadaad, hanya Allah yang memberikan taufik dan petunjuk.

 

Referensi:
1- http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=161689
2- http://en.wikipedia.org/wiki/Drop_shipping
3- http://www.blog.epathchina.com/tag/dropship-distributor/
4- http://topDropshipping.blogspot.com/
5- http://www.gorilladropship.net/the-basics-of-drop-shipping/
6- http://pengusahamuslim.com/Dropshipping-usaha-tanpa-modal-dan-alternatif-transaksinya-yang-sesuai-syariat
7- http://islamqa.org/hanafi/askimam/58344

 

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

[www.rumaysho.com]

Sumber: https://rumaysho.com/3035-sistem-Dropshipping-dan-solusinya.html

,

PENGARUH GHARAR JUAL BELI DALAM SYARIAT ISLAM

PENGARUH GHARAR JUAL BELI DALAM SYARIAT ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#Fikih_Jual_Beli

PENGARUH GHARAR JUAL BELI DALAM SYARIAT ISLAM

Islam melarang setiap akad jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan status). Para ulama menegaskan, bahwa ketentuan ini juga berlaku pada berbagai akad yang semakna dengan jual beli. Sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu anhu meriwayatkan:

أنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهىَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Bahwasanya Nabi ﷺ melarang jual beli gharar (tidak jelas statusnya).” [iwayat Muslim hadis no. 3881]

Model perniagaan yang tercakup oleh hadis ini sangatlah banyak, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Namun secara global, ketidakpastian pada suatu akad dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok.

Al-Baji menjelaskan: “Bila hal ini telah diketahui dengan baik, maka ketahuilah, bahwa gharar dapat terjadi dari tiga arah: akad, harga, atau barang yang diperjualbelikan dan tempo pembayaran atau penyerahan barang.” [al-Muntaqa. Karya. Al-Baji:5/41]

Ibnu Rusyd al-Maliki lebih terperinci menegaskan: “Di antara akad jual beli yang terlarang ialah berbagai jenis akad jual beli yang berpotensi menimbulkan kerugian pada orang lain, karena adanya ketidakjelasan status. Dan ketidakjelasan status dalam akad jual beli dapat ditemukan pada:

  1. Ketidakpastian dalam penentuan barang yang diperjualbelikan
  2. Ketidakpastian akad
  3. Ketidakpastian harga
  4. Ketidakpastian barang yang diperjualbelikan
  5. Ketidakpastian kadar harga atau barang
  6. Ketidakpastian tempo pembayaran atau penyerahan barang (bila pembayaran atau penyerahan barang ditunda)
  7. Ketidakpastian ada atau tidaknya barang, atau ketidakpastian apakah penjual kuasa menyerahkan barang yang ia jual
  8. Dan ketidakpastian utuh tidaknya barang yang diperjualbelikan. [Bidayah al-Mujtahid: 2/148]

Tidak diragukan, bahwa adanya ketidakpastian pada salah satu hal di atas rentan memicu terjadinya persengketaan dan permusuhan antara sesama Muslim. Tentu syariat Islam tidak menginginkan terjadinya perpecahan dan perselisihan semacam ini. Oleh karena itu, syariat Islam menutup pintu ini, guna menjaga utuhnya persatuan dan terjaganya hubungan yang harmonis, antara seluruh komponen umat Islam.

Ibnu Rusyd al-Maliki berkata: “Secara global, seluruh ulama ahli fiqih sepakat, bahwa tidak dibenarkan adanya ketidakpastian (gharar) yang besar pada setiap akad jual beli. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa gharar yang kecil dimaafkan. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam beberapa bentuk akad jual beli, apakah gharar yang terdapat padanya termasuk gharar yang besar sehingga terlarang, atau termasuk yang kecil sehingga dimaafkan? Perbedaan itu terjadi dikarenakan gharar yang ada berada di tengah-tengah antara gharar yang besar dan ghoror yang kecil.” [Bidayah al-Mujtahid: 2/154-155]

Penjelasan senada juga dipaparkan oleh al-Baji al-Maliki dalam kitabnya, al-Muntaqa (5/41).

Kadang kala sebagian gharar dimaafkan, terutama bila ada alasan yang dibenarkan. Contoh gharar yang dibenarkan: Kita dibolehkan membeli atau menjual rumah, walaupun kita atau pembeli tidak mengetahui fondasinya. Contoh lain, kita dibolehkan membeli atau menjual kambing yang sedang bunting- sehingga dalam kambingnya terdapat susu- walaupun kita tidak mengetahui seberapa kadar susu yang ada didalamnya. Yang demikian itu dikarenakan status dan hukum fondasi mengikuti bagian dari rumah, agar fondasi rumah mengikuti bagian dari rumah yang tampak oleh penglihatan. Andai disyaratkan agar fondasi rumah diketahui oleh kedua pihak, pasti merepotkan mereka berdua. Demikian juga halnya dengan menjual hewan bunting yang telah mengeluarkan susu dari kambingnya.

Walau demikian, bukan berarti kita bebas sesuka hati dalam membuat kesimpulan, karena ternyata para ulama telah meletakkan kaidah yang jelas dalam menilai, apakah gharar yang ada termasuk yang terlarang atau yang dimaafkan.

Al-Imam al-Mawardi asy-Syafi’i rahimahullah memberikan pedoman kepada kita metode yang benar-benar bagus dan jelas dalam mengidentifikasi gharar yang ada pada suatu akad. Beliau berkata:

وَحَقِيْقَةُ الْغَرَرِ فَيْ الْبَيْعِ، مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ جَائِزَيْنِ أَخْوَفُهُمَا أَغْلَبُهُمَا

“Hakikat gharar yang terlarang dalam akad jual beli ialah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya.” [al-Hawi al-Kabir: 5/25]

Dan pada kesempatan lain beliau berkata:

الْغَرَرُ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ جَائِزَيْنِ عَلَىسَوَاءٍ، أَوْ بِتَرَجُّحِ اْلأَخْوَفِ مِنْهُمَا

“Gharar ialah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, dengan peluang yang sama-sama besar, atau kemungkinan buruknya lebih besar peluangnya.” [al-Hawi al-Kabir:7/869]

Dari keterangan al-Mawardi dan juga lainnya dapat disimpulkan, bahwa batasan gharar yang terlarang dari yang dimaafkan ialah: Bila keadaan mengharuskan kita untuk mengesampingkan unsur gharar yang ada, dikarenakan gharar itu tidak mungkin untuk dihindari kecuali dengan mendatangkan hal-hal yang sangat menyusahkan. Maka gharar yang demikian itu adanya dianggap gharar yang remeh, sehingga tidak memengaruhi hukum jual beli. Sebaliknya, bila gharar itu dapat dihindarkan tanpa mendatangkan kesusahan yang besar, maka jual beli yang mengandung gharar menjadi terlarang alias batal.

Perselisihan para ulama pada sebagian akad yang ada kaitannya dengan masalah ini bersumber dari perbedaan mereka dalam menerapkan ketentuan ini. Sebagian mereka beranggapan, bahwa unsur gharar yang terdapat pada akad itu adalah kecil, sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan, dan hasilnya, akadnya pun dianggap sah. Sebaliknya, sebagian lainnya menganggap besar gharar itu, sehingga ia pun menganggap tidak sah akad itu. Wallahu A’lam.

Beberapa Contoh Nyata Akad Yang Mengandung Unsur Gharar

  1. Sistem Ijon

Di antara bentuk jual beli yang mengandung gharar dan yang nyata-nyata telah dilarang oleh Nabi ﷺ ialah jual beli dengan sistem ijon.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَى تَزْهِىَ قَالُوا وَمَاتُزْهِىَ قَالَ تَحْمَرُّ فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيْكَ؟

Dari sahabat Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua. Para Sahabat bertanya:” Apa maksudnya telah menua?” Beliau ﷺ menjawab:”Bila telah berwarna merah.” Kemudian beliau ﷺ bersabda,”Bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa engkau memakan harta saudaramu (uang pembeli)?” [Riwayat al-Bukhari hadis no. 1488 dan Muslim hadis no. 4061]

Dan pada riwayat lain sahabat Anas bin Malik Radhiyallahu anhu juga meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يشْتَدَّ

“Bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan anggur hingga berbuah menjadi kehitam-hitaman, dan penjualan biji-bijian hingga mengeras.” [Riwayat Abu Dawud hadis no.3371]

Dengan demikian jelaslah, bahwa sistem ijon adalah penjualan yang TERLARANG dalam syariat Islam, baik sistem ijon yang hanya untuk sekali panen, atau untuk berkali-kali, hingga beberapa tahun lamanya.

  1. Membeli Janin Hewan

Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur gharar sehingga terlarang dalam syariat ialah memerjualbelikan janin hewan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًايَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَإِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِى فِى بَطْنِهَا

Sahabat Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhu mengisahkan, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli janin (hewan) yang masih ada dalam perut induknya. Akad ini dahulu biasa dilakukan di zaman jahiliah. Dahulu seseorang membeli seekor unta, dan tempo penyerahannya ialah bila unta yang ia miliki telah melahirkan seekor anak, dan selanjutnya anaknya tersebut juga telah beranak. [Riwayat al-Bukhari hadis no.2143 dan Muslim hadis no.3882]

Para ulama pensyarah hadis ini menjelaskan, bahwa jual beli gharar semacam ini dapat terwujud dalam dua model:

  1. Model Pertama

Bila terlahirnya janin kedua ini dijadikan sebagai tempo pembayaran atau penyerahan barang yang dibeli, tentu ini adalah tempo yang tidak jelas, karena bisa saja unta betina yang ia miliki tidak pernah bunting. Dan kalaupun bunting, bisa saja ia tidak pernah melahirkan janin betina. Dan kalaupun berhasil melahirkan janin betina, belum tentu janin tersebut bertahan hidup dan melahirkan janin, dan seterusnya.

Oleh karena itu, di antara etika utang piutang yang seyogianya diindahkan oleh setiap Muslim ialah senantiasa menentukan batas pembayaran atau penyerahan barang. Dengan demikian, tidak ada peluang untuk terjadinya persengketaan masalah waktu pelunasan atau penyerahan barang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. [Al-Baqarah (2):282]

Dan ketika Nabi ﷺ menjelaskan tentang akad pemesanan dengan pembayaran lunas di muka, atau yang disebut dengan akad salam, beliau ﷺ bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِى شَيْ ءٍ فَفِي كَيْلِ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعلُومٍ

“Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” [Riwayat al-Bukhari hadis no. 2240 dan Muslim hadis no. 4202]

  1. Model Kedua

Bila yang dijadikan objek jual beli ialah janin yang akan dilahirkan oleh janin yang sekarang masih berada dalam perut induknya. Tentu ini gharar yang besar, karena barang yang dijadikan objek akad jual beli tidak jelas. Bisa saja janin tersebut mati sebelum terlahirkan. Dan kalaupun terlahirkan, bisa saja terlahirkan dalam keadaan cacat, atau ternyata berkelamin jantan, dan seterusnya.

Akad jual beli seperti ini masih didapati pada sebagian masyarakat di negeri kita, terutama pada para pemilik kuda pacuan, sapi jenis tertentu di sebagian daerah.

  1. Jual Beli Mulamasah dan Munabadzah

Di antara akad yang mengandung unsur gharar ialah akad Melamasah dan Munabadzah, sehingga keduanya termasuk akad yang diharamkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلاَ مَسَةِ وَالْمُنَا بَذَةِ

Dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu anhu ia menuturkan, “Rasulullah ﷺ melarang dari penjualan dengan cara Mulamasah (Hanya dengan cara saling menyentuh) dan dengan cara Munabadzah (Saling melempar).” [Riwayat al-Bukhari hadis no. 2146 dan Muslim hadis no. 3874]

Yang dimaksud dengan penjualan dengan cara Mulamasah ialah seperti yang disebutkan oleh sahabat Abu Sa’id al-Khudri Radhiyallahu anhu berikut:

وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْطُرُ إِلَيْهِ، وَفَيْ رِوَايَةٍ : أَمَّا أَلْمُلاَ مَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَؤْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ

“Mulamasah ialah (berjual beli dengan hanya) menyentuh baju tanpa melihatnya.” Dan pada riwayat lain: “Adapun mulamasah ialah masing-masing dari penjual dan pembeli hanya menyentuh pakaian milik lawan transaksinya tanpa diamati.” [Riwayat al-Bukhari hadis no. 2144 dan Muslim hadis no. 3879]

Adapun penjualan dengan cara Munabadzah ialah seperti yang ditafsiri oleh Abu Sa’id al-Khudri Radhiyallahu anhu berikut ini:

وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَؤْبَهُ إِلَى اْلآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَؤْبِ صَاحِبِهِ

“Dan munabadzah ialah masing-masing dari keduanya saling melemparkan pakaiannya kepada lawan transaksinya, dan keduanya tidak melihat dengan seksama pakaian lawan transaksinya tersebut.” [Riwayat al-Bukhari hadis no. 5820 dan Muslim hadis no. 3879].

Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah setelah menyebutkan penafsiran tentang kedua bentuk akad ini mengatakan: “Tentu ini termasuk dalam perjudian.” [Fath al-Bari: 4/359]

Mungkin Saudara akan bertanya-tanya: “Mungkinkah pada zaman sekarang akad semacam ini masih bisa terjadi, karena penerangan telah begitu mudah di dapat?”

Benar, akad semacam ini masih mungkin terjadi. Sebagai salah satu contohnya ialah apa yang dilakukan oleh para pedagang pakaian bekas. Mereka membeli pakaian dalam jumlah besar yang dibungkus. Dan mereka membeli dengan hitungan per bungkus, padahal di dalam bungkus tersebut terdapat berbagai jenis pakaian, ada yang masih bagus, ada yang jelek, dan seterusnya.

  1. Menjual Barang Yang Belum Menjadi Miliknya

Di antara bentuk akad penjualan yang terlarang karena mengandung gharar ialah menjual barang yang belum menjadi milik penjual. Hal ini berdasarkan hadis berikut:

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَاْ تِيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِى الْبَيْعِ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيْعُهُ مِنْهُ ثَمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ لاَتَنِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Dari sahabat Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu ia mengisahkan: “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: “Wahai Rasulullah, ada sebagian orang yang datang kepadaku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya dari pasar? “Rasulullah ﷺ menjawab: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”[ Riwayat Ahmad Abu Dawud hadis no. 3505]

Di antara salah satu bentuk dari menjual barang yang belum menjadi milik kita ialah menjual barang yang belum sepenuhnya diserahterimakan kepada kita, walaupun barang itu telah kita beli, dan mungkin saja pembayaran telah lunas. Larangan (pengaharaman) ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

عَنْ ابْنِ عَبَّا سٍ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامَا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ زَادَأبو بَكْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّا سٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ

Dari sahabat Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu ia menuturkan, “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.’”Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu berkata: “Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan.” [Riwayat al-Bukhari hadis no 2132 dan Muslim hadis no. 3915]

Pemahaman Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu ini didukung oleh riwayat Zaid bin Tsabit Radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut: Dari sahabat Ibnu Umar Radhiyallah anhuma ia mengisahkan:

“Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar. Dan ketika saya telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemui saya dan menawar minyak tersebut. Kemudian ia memberi saya keuntungan yang cukup banyak. Saya pun hendak menyalami tangannya (guna menerima tawaran dari orang tersebut). Namun tiba-tiba ada seseorang dari belakang saya yang memegang lengan saya. Saya pun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit, kemudian ia berkata: ’Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya, hingga engkau pindahkan ke tempatmu, karena Rasulullah ﷺ melarang dari menjual kembali barang di tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut DIPINDAHKAN oleh para pedagang ke tempat mereka masing-masing.’” [Riwayat Abu Dawud hadis no. 3501. pada sanadnya ada Muhammad bin Ishaq, tetapi ia telah menyatakan dengan tegas bahwa ia mendengar langsung hadis ini dari gurunya, sebaagaimana hal ini dinyatakan dalam kitab al-Tahqiq. Baca Nasbu al-Rayah: 4/43, dan al-Tahqiq:2/181].

Para ulama menyebutkan hikmah dari larangan ini, di antaranya ialah karena barang yang belum diterimakan kepada pembeli bisa saja batal, karena suatu sebab, misalnya barang tersebut hancur terbakar, atau rusak terkena air, dan lain-lain, sehingga ketika ia telah menjualnya kembali, ia tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli kedua tersebut.

Hikmah kedua, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu, ketika muridnya yaitu Thawus memertanyakan sebab larangan ini:

قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذََاكَ قالَ ذّاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ

“Saya bertanya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu ‘Bagaimana kok demikian?’ Ia menjawab: ‘Itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual Dirham dengan Dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda.’” [Riwayat al-Bukhori hadis no. 2132 dan Muslim hadis no. 3916].

Ibnu Hajar menjelaskan perkataan Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu di atas sebagaimana berikut:

”Bila seseorang membeli bahan makanan seharga 100 Dinar-misalnya- dan ia telah membayarkan uang tersebut kepada penjual, sedangkan ia belum menerima bahan makanan yang ia beli. Kemudian ia menjualnya kembali kepada orang lain seharga 120 Dinar dan ia langsung menerima uang pembayaran tersebut, padahal bahan makanan masih tetap berada di penjual pertama. Maka seakan-akan orang ini telah menjual (menukar) uang 100 Dinar dengan harga 120 Dinar. Dan berdasarkan penafsiran ini, maka larangan ini tidak hanya berlaku pada bahan makanan saja.” [Fath al-Bari kar. Ibnu Hajar al-Asqalani: 4/348-349]

Oleh: Dr. Muhammad Arifin Badri MA

[Disalin dari Majalah Al-Furqon, Edisi 08, Tahun ke-10/Rabi’ul Awal 1432 (Feb – 2011. Diterbitkan Oleh Lajnah Dakwah Ma’had Al-Furqon Al-Islami, Alamat : Ma’had Al-Furqon, Srowo Sidayu Gresik Jatim]

Sumber: https://almanhaj.or.id/3255-kejelasan-status-dalam-jual-beli.html

 

,

SYARAT-SYARAT ORANG YANG MELAKUKAN AKAD JUAL BELI

SYARAT-SYARAT ORANG YANG MELAKUKAN AKAD JUAL BELI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#Fikih_Jual_Beli

SYARAT-SYARAT ORANG YANG MELAKUKAN AKAD JUAL BELI

Ada tujuh syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad jual beli:

Pertama: Ridho antara penjual dan pembeli

Jual beli tidaklah sah jika di dalamnya terdapat paksaan tanpa jalan yang benar. Jual beli baru sah jika ada saling ridho di dalamnya, sebagaiamana firman Allah Ta’ala:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka (saling ridho) di antara kalian” (QS. An Nisa’: 29).

Dari Abu Sa’id Al Khudri, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli dituntut adanya keridhoan” (HR. Ibnu Majah no. 2185. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini Shahih).

Namun jika ada pemaksaan dalam jual beli dengan cara yang benar, semisal seorang hakim memutuskan untuk memaksa menjual barang orang yang jatuh pailit untuk melunasi utang-utangnya, maka semisal itu dibolehkan.

Kedua: Orang yang melakukan akad jual beli diizinkan oleh syariat untuk membelanjakan harta. Mereka yang diizinkan adalah:

(1) Merdeka,

(2) Mukallaf (telah terbebani syari’at),

(3) Akil, akalnya waras,

(3) Memiliki sifat rusydu/rasyid (dapat membelanjakan harta dengan baik atau memiliki kemampuan dalam mengatur uang)

Kedua belah pihak harus berkompeten dalam melakukan praktik jual beli. Sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang kurang akal (idiot), orang yang dipaksa, atau orang yang tidak bisa membelanjakan harta dengan benar. Begitu pula dengan seorang budak, kecuali dengan seizin tuannya. Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini, yang berupaya melindungi hak milik manusia dari kezaliman. Karena seseorang yang gila, safiih (tidak cakap dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya, diri mereka rentan dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan. Wallahu a’lam.

Catatan: Rusydu/rasyid menurut mayoritas ulama adalah ketika telah mencapi masa baligh. Ketika telah mencapai baligh atau telah tua renta namun belum memiliki sifat rusydu, maka keadaannya di-hajr, yaitu dilarang untuk melakukan jual beli. Sifat rusydu ini datang bersama masa baligh, namun pada sebagian orang sifat rusydu ini datang telat, ada yang sebentar atau lama setelah baligh (Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 22: 212-214).

Ketiga: Orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau alat tukar, atau bertindak sebagai wakil

Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah ﷺ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya dari pasar” Rasulullah ﷺ menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, Tirmidzi no. 1232 dan Ibnu Majah no. 2187. Syaikh Al Albani mengatakan hadis ini Shahih).

Di antara salah satu bentuk dari menjual belikan barang yang belum menjadi milik kita ialah menjual barang yang belum sepenuhnya diserahterimakan kepada kita, walaupun barang itu telah kita beli, dan mungkin saja pembayaran telah lunas. Larangan ini berdasarkan hadis Ibnu ‘Abbas, Nabi ﷺ bersabda:

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

“Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.” Ibnu ‘Abbas mengatakan:

وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَهُ

“Aku berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan.” (HR. Bukhari no. 2136 dan Muslim no. 1525).

Ibnu ‘Umar mengatakan:

وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

“Kami biasa membeli bahan makanan dari orang yang berkendaraan tanpa diketahui ukurannya. Kemudian Rasulullah ﷺ melarang kami menjual barang tersebut, sampai barang tersebut dipindahkan dari tempatnya” (HR. Muslim no. 1527).

Dalam riwayat lain, Ibnu ‘Umar juga mengatakan:

كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.

“Kami dahulu di zaman Rasulullah ﷺ membeli bahan makanan. Lalu seseorang diutus pada kami. Dia disuruh untuk memerintahkan kami agar memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli tadi ke tempat yang lain, sebelum kami menjualnya kembali” (HR. Muslim no. 1527).

Bentuk serah terima di sini tergantung dari jenis barang yang dijual. Untuk rumah, cukup dengan nota pembelian atau balik nama; untuk motor adalah dengan balik nama kepada pemilik yang baru; barang lain mesti dengan dipindahkan dan semisalnya.

Bentuk pelanggaran dalam syarat jual beli ini adalah seperti yang terjadi dalam jual beli kredit dengan deskripsi sebagai berikut:

Pihak bank menelpon showroom dan berkata “Kami membeli mobil X dari Anda.” Selanjutnya pembayarannya dilakukan via transfer, lalu pihak bank berkata kepada pemohon: “Silakan Anda datang ke showroom tersebut dan ambil mobilnya.”

Bank pada saat itu menjual barang yang belum diserahterimakan secara sempurna, belum ada pindah nama atau pemindahan lainnya. Ini termasuk pelanggaran dalam jual beli seperti yang diterangkan dalam hadis Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar di atas.

Keempat: Barang yang diperjual-belikan dan harganya harus diketahui oleh pembeli dan penjual

Barang bisa diketahui dengan cara melihat fisiknya, atau mendengar penjelasan dari si penjual, kecuali untuk barang yang bila dibuka bungkusnya akan menjadi rusak seperti; telur, kelapa, durian, semangka dan selainnya. Maka sah jual beli tanpa melihat isinya dan si pembeli tidak berhak mengembalikan barang yang dibelinya, seandainya didapati isi rusak. Kecuali dia mensyaratkan di saat akad jual-beli, akan mengembalikan barang tersebut, bilamana isinya rusak. Atau si penjual bermaksud menipu si pembeli dengan cara membuka sebuah semangka yang bagus, atau jeruk yang manis rasanya dan memajangnya sebagai contoh. Padahal dia tahu, bahwa sebagian besar semangka dan jeruk yang dimilikinya bukan dari jenis contoh yang dipajang. Maka ini termasuk jual-beli gharar (penipuan) yang diharamkan syariat. Karena Nabi ﷺ  melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidak jelasan/penipuan). (HR. Muslim)

Adapun harga barang bisa diketahui dengan cara menanyakan langsung kepada si penjual atau dengan melihat harga yang tertera pada barang, kecuali bila harga yang ditulis pada barang tersebut direkayasa dan bukan harga sesungguhnya, ini juga termasuk jual-beli gharar (penipuan). wallahu a’lamu bish-showab.

Kelima: Barang yang diperjual-belikan memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, bukan najis dan bukan benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَىْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya Allah, apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya”. (HR. Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad shahih)

Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang haram sebagai berikut: Minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, bangkai, babi, anjing dan patung. Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan patung”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Mas’ud beliau berkata:

“Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang (makan) harga anjing, bayaran pelacur dan hasil perdukunan”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Termasuk dalam barang-barang yang haram diperjual-belikan ialah kaset atau DVD musik dan porno. Maka uang hasil keuntungan menjual barang ini tidak halal dan tentunya tidak berkah, karena musik telah diharamkan Allah dan rasul-Nya. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

“Akan ada di antara umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat musik”. (HR. Bukhari no.5590)

Keenam: Objek jual beli dapat diserahterimakan

Sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya, atau menjual ikan yang masih di kolam dan belum ditangkap. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan, karena mengandung gharar (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan. Abu Said berkata: “Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang membeli hamba sahaya yang kabur”. (HR.Ahmad)

Ketujuh: Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari gharar

Abu Hurairah berkata: “Rasulullah ﷺ melarang jual beli Hashaath (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan, untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli gharar.” (HR. Muslim: 1513)

Selain itu, tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ

“Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama Muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah nomor 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320; dishahihkan Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilali)

Beliau ﷺ juga bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di Neraka” (HR. Ibnu Hibban 567, Thabrani dalam Mu’jamul Kabiir 10234, Abu Nu’aim dalam Al Hilyah IV/189; dihasankan Syaikh Salim Al Hilaly)

Sumber:

https://rumaysho.com/2306-aturan-jual-beli-2-syarat-bagi-orang-yang-melakukan-akad-jual-beli.html

http://Muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html

MEMAHAMI RUKUN DAN SYARAT SAHNYA JUAL BELI

,

HUKUM JUAL BELI ONLINE

Hukum Jual Beli Online

Hukum Jual Beli Online (Ringkasan Materi Kajian)

Oleh: Ustadz Arifin Baderi

  1. Jual beli emas/perak secara tertunda itu boleh, asal dibayar dengan barang selain uang/emas/perak.
  1. Uang kertas/kartal hukumnya disamakan Dinar dan Dirham sebagai alat transaksi, menyimpan kekayaan dan standar nilai barang.
  1. Hak Khiyar (membatalkan transaksi) tetap ada selama masih dalam satu majelis (belum terpisah), kecuali ada kesepakatan bahwa tidak boleh batal.
  1. Kalau harus menampilkan gambar, seadanya saja. Jangan direkayasa diphotosop, karena ini bisa termasuk penipuan.
  1. Jika stok habis, jujur saja. Atau, pembeli diminta membayar cash dulu, supaya jadi transaksi salam.
  1. Dibolehkan dropshipping, menaikkan harga, mengirim atas nama, kita asal ada kesepakatan dengan pemilik barang. Karena yang dijaga adalah hak pemilik barang, bukan pembeli.
  1. DP hangus sudah berlaku sejak zaman Umar bin Khathab dan itu sah. Karena hikmahnya, saat transaksi dibatalkan maka akan merugikan penjual sebab kehilangan market, penawaran lain sudah hilang. Maka untuk memberi ganti rugi terhadap hal tersebut maka dibolehkan DP hangus. Namun lebih utama jika memaafkan, karena itu lebih dekat dengan ketakwaan.
  1. Boleh menjual dengan katalog, asal tunai di muka (Akad Salam / pesanan).
  1. Jual beli properti boleh kredit / cash asal hanya dua pihak yang terlibat: Pembeli dan Penjual. Developer adalah produsen. Jadi transaksinya adalah pesan buat (Istisna’). Kalau ada pihak ketiga yang terlibat, maka itu riba. Dosa riba yang paling ringan seperti menzinai ibu sendiri.
  1. Jual beli jasa boleh. Misal jasa membuat kerajinan dan lain sebagainya, asal bukan kerajinan emas/perak. Jumhur Fuqoha berpendapat jual beli emas/perak harus tunai. Tidak boleh memesan perhiasan emas/perak dengan bayar di muka. Solusinya, kita beli bahan emas/perak, terus sewa jasa tukang perhiasan. Ibnul Qoyyim Al Jauziyah menyelisihi jumhur, beliau berpendapat boleh, dengan alasan sejak zaman dulu tukang emas sebenarnya menjual emas juga, karena pasti ambil untung. Tapi pendapat tersebut lemah.
  1. Jual beli online produk KW yang sudah diberitahukan. Jual belinya boleh, tapi mencuri desain yang sudah dipatenkan haram. Menjual boleh. Membuatnya tidak boleh. Yang bertanggungjawab adalah pembuatnya.
  1. Tidak boleh jual beli online saat adzan Jumat dikumandangkan dan saat di dalam masjid.
  1. Jasa apapun yang melayani lokalisasi/diskotek/gereja adalah haram. Kita tidak boleh berkontribusi dalam perbuatan dosa kesyirikan dan kemaksiatan. Karena diharamkan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.
  1. Jual beli kredit boleh, asal tidak ada denda keterlambatan dan tidak melibatkan pihak ketiga (finance/bank/dlsb). Menawarkan kredit ataupun cash boleh saja, asalkan saat akad/sepakat harus satu harga. Kalau kredit, harus jelas dicicil berapa, kapan dst.
  1. Tidak boleh bersepakat atas transaksi riba, misal kartu utang (kredit). Solusi: akun virtual Paypal atau kartu kredit dirubah jadi kartu debet. Kartu kredit bermasalah karena klien diminta bertransaksi dengan skema utang, baru membayar, kalau telat didenda. Jadi harus dibalik, rekeningnya diisi duit dulu, baru belanja (skema kartu debet).
  1. Software bajakan haram. Pake yang gratisan.
  1. Simpan Pinjam Koperasi menggunakan sistem riba. Hukumnya tetep haram, walaupun di belakang ada pembagian SHU.
  1. Pulsa adalah jasa layanan komunikasi. Vouchernya bukan uang. Hanya istilah untuk memermudah memahami, daripada pakai istilah byte, mb dlsb. Sehingga menjual voucher pulsa halal, tidak sama dengan menjual uang.

 

https://pengusahamuslim.com/4792-ringkasan-materi-kajian-hukum-jual-beli-online-oleh-ust-arifin-baderi.html