Posts

,

HUKUM DROPSHIPPING MENURUT ISLAM DAN SOLUSINYA

HUKUM DROPSHIPPING MENURUT ISLAM DAN SOLUSINYA
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ
HUKUM DROPSHIPPING MENURUT ISLAM DAN SOLUSINYA
 
Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.
 
Mengenal Dropshipping
 
Pada dasarnya, menjadi seorang pengusaha sukses adalah cita-cata banyak orang. Walau demikian sering kali mereka beranggapan, bahwa cita-cita ini tak ubahnya impian di siang bolong alias serasa mustahil tewujud. Masyarakat berpikiran demikian karena mereka beranggapan, bahwa dunia usaha hanyalah milik orang-orang yang berkantong tebal, atau paling kurang dilahirkan di tengah keluarga kaya raya.
 
Hadirnya sistem Dropshipping di tengah masyarakat bak hembusan angin surga bagi banyak orang untuk dapat mewujudkan impian besar mereka.
 
Betapa tidak, dengan sistem “Dropshipping” kita dapat menjual produk, bahkan berbagai produk, ke konsumen. Semua itu tanpa butuh modal atau berbagai piranti keras lainnya. Yang dibutuhkan hanyalah foto-foto produk yang berasalkan dari supplier/toko. Kita dapat menjalankan usaha dengan sistem ini walau tanpa membeli barang terlebih dahulu. Namun demikian kita dapat menjual produk dimaksud ke konsumen dengan harga yang ditentukan oleh Dropshipper (orang yang melakulan Dropshipping).
 
Dalam sistem Dropshipping konsumen terlebih dahulu melakukan pembayaran, baik tunai atau via transfer ke rekening Dropshipper. Selanjutnya Dropshipper melakukan pembayaran kepada supplier sesuai dengan harga beli Dropshipper disertai dengan ongkos kirim barang ke alamat konsumen. Sebagaimana Dropshipper berkewajiban menyerahkan data konsumen; berupa nama, alamat, dan nomor telpon kepada supplier. Bila semua prosedur di atas telah selesai, maka supplier bertugas mengirimkan barang yang dibeli kepada konsumen.
 
Namun perlu dicatat, walau supplier yang mengirimkan barang, akan tetapi nama Dropshipperlah yang dicantumkan sebagai pengirim barang. Dengan demikian konsumen tidak mengetahui, bahwa sejatinya ia membeli barang dari supplier (pihak ke dua), dan bukan dari Dropshipper (pihak pertama).
 
Keuntungan Sistem Dropshipping
 
Semua orang pasti menyadari, bahwa salah satu tujuan utama setiap kegiataan wirausaha ialah mendapatkan keuntungan. Karena itu sudah sepantasnya bila kita menanyakan, apa saja kuntungan mengikuti sistem ini.
Secara umum, menjalankan Dropshipping memiliki banyak sisi positifnya, di antaranya sebagai berikut:
1. Dropshipper, mendapatkan keuntungan atau fee atas jasanya memasarkan barang milik supplier.
2. Tidak butuh modal besar untuk dapat mengikuti sistem ini.
3. Sebagai Dropshipper, kita tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang.
4. Walau tanpa berbekalkan pendidikan tinggi, asalkan kita cakap dalam berselancar di dunia maya (berinternet), maka kita dapat menjalankan sistem ini.
5. Kita terbebas dari beban pengemasan dan pengantaran produk.
6. Sistem ini tidak kenal batas waktu atau ruang, alias kita dapat menjalankan usaha ini kapan pun dan di mana pun kita berada.
 
Hukum Dropshipping
Sebagai pengusaha Muslim tentu kita bukan hanya memilikirkan kemudahan atau besarnya keuntungan suatu jenis kewirausahaan. Status halal dan haram setiap jenis usaha yang hendak dijalankan pastilah menempati urutan pertama dari sekian banyak pertimbangan kita . Sikap ini selaras dengan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla:
 
للَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
 
“Ya Allah cukupkanlah aku dengan rezeki-Mu yang halal, sehingga aku tidak membutuhkan kepada hal-hal yang Engkau haramkan. Dan jadikanlah aku merasa puas dengan kemurahan-Mu, sehingga aku tidak mengharapkan kemurahan selain kemurahan-Mu.
 
Dan untuk mengetahui status hukum halal haram suatu perniagaan, maka kita harus melihat tingkat keselarasan sistem tersebut dengan prinsip-prinsip dasar perniagaan dalam syariat. Bila perniagaan tersebut selaras dengan prinsip syariat, maka halal untuk kita jalankan. Namun bila terbukti menyeleweng dari salah satu prinsip, atau bahkan lebih, maka sudah sepantasnya kita mewaspadainya.
Berikut beberapa prinsip syariat dalam perniagaan yang perlu dicermati, karena berkaitan erat dengan sistem Dropshipping:
 
Prinsip Pertama: Kejujuran
Berharap mendapat keuntungan dari suatu perniagaan bukan berarti menghalalkan dusta. Karena itu Rasulullah ﷺ dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya arti kejujuran dalam perniagaan, di antaranya melalui sabda beliau ﷺ:
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه
“Kedua orang yang terlibat transaksi jual-beli, selama belum berpisah, memiliki hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akadnya. Bila keduanya berlaku jujur dan transparan, maka akad jual-beli mereka diberkahi. Namun bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya keberkahan penjualannya dihapuskan.” Muttafaqun ‘alaih.
 
Prinsip Kedua: Jangan Menjual Barang Yang Tidak Kita Miliki
 
Islam begitu menekankan kehormatan harta kekayaan umatnya. Karena itu, Islam mengharamkan atas umat Islam berbagai bentuk tindakan merampas atau pemanfaatan harta orang lain tanpa izin atau kerelaan darinya. Allah taala berfirman:
 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” [QS. An Nisa’ 29]
 
(لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)
 
“Tidak halal harta orang Muslim, kecuali atas dasar kerelaan jiwa darinya”. Riwayat Ahmad, dan lainnya.
Begitu besar penekanan Islam tentang hal ini, sehingga Islam menutup segala celah yang dapat menjerumuskan umat Islam kepada praktik memakan harta saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan.
 
Prinsip Ketiga: Hindari Riba dan Berbagai Celahnya
Sejarah umat manusia telah membuktikan, bahwa praktik riba senantiasa mendatangkan menghancurkan tatanan ekonomi masyarakat. Wajar bila Islam mengharamkan praktik riba dan berbagai praktik niaga yang dapat menjadi celah terjadinya praktik riba.
 
Di antara celah riba yang telah ditutup dalam Islam adalah: “Menjual kembali barang yang telah kita beli, namun secara fisik belum sepenuhnya kita terima dari penjual”. Belum sepenuhnya kita terima bisa jadi:
 
a. Kita masih satu majlis dengan penjualnya.
b. Atau fisik barang belum kita terima, walaupun kita telah berpisah tempat dengan penjual. Pada kedua kondisi ini kita BELUM DIBENARKAN menjual kembali barang yang telah kita beli, mengingat kedua kondisi ini menyisakan celah terjadinya praktik riba. Sahabat Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma mengisahkan:
 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والحاكم
 
Rasulullah ﷺ melarang dari menjual kembali setiap barang di tempat barang itu dibeli, hingga barang itu dipindahkan oleh para pembeli ke tempat mereka masing-masing.” [Riwayat Abu dawud dan Al Hakim]
 
Dan pada hadis lain beliau ﷺ bersabda:
 
(مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ(. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه
 
“Barang siapa membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali, hingga ia benar-benar telah menerimanya” Ibnu ‘Abbas berkata: Dan saya berpendapat, bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan. [Muttafaqun ‘alaih]
 
Sahabat Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma ditanya lebih lanjut tentang alasan larangan ini menyatakan:
 
ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.
 
”Yang demikian itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual Dirham dengan Dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda (sekadar kedok belaka).” [Muttafaqun ‘alaih]
 
Sistem Dropshipping pada tahapan praktiknya bisa saja melanggar ketiga prinsip di atas, atau salah satunya, sehingga keluar dari aturan syariat alias HARAM. Seorang Dropshipper bisa saja mengaku sebagai pemiliki barang, atau paling kurang sebagai agen, padahal pada kenyataannya tidak demikian. Karena dusta ini bisa jadi konsumen menduga, bahwa ia mendapatkan barang dengan harga murah dan terbebas dari praktik percaloan, padahal kenyataannya tidak demikian. Andai ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang agen atau pihak kedua, bisa saja ia mengurungkan pembeliannya.
 
Pelanggaran bisa juga berupa Dropshipper menawarkan lalu menjual barang yang belum ia terima, walaupun ia telah membelinya dari supplier. Dengan demikian Dropshipper melanggar larangan Nabi ﷺ di atas.
 
Atau bisa jadi Dropshipper menentukan keuntungan melebihi yang diizinkan oleh supplier. Jelaslah ulah Dropshipper ini merugikan supplier, karena barang dagangan miliknya telat laku, atau bahkan kehilangan pasarnya.
 
Solusi:
Agar terhindar dari berbagai pelanggaran di atas, maka kita dapat saja melakukan salah dari beberapa alternatif berikut:
 
Alternatif Pertama: Sebelum menjalankan sistem Dropshipping, terlebih dahulu kita menjalin kesepakatan kerjasama dengan supplier. Atas kerjasama ini kita mendapatkan wewenang untuk turut memasarkan barang dagangannya. Dan atas partisipasi kita dalam pemasaran ini, kita berhak mendapatkan fee alias upah yang nominalnya telah disepakati bersama pula.
 
Penentuan fee atas jasa pemasaran ini bisa saja dihitung berdasarkan waktu kerjasama, atau berdasarkan jumlah barang yang berhasil kita jual. Bila alternatif ini yang menjadi pilihan kita , berarti kita bersama supplier menjalin akad “JU’ALAH” (jual jasa). Yaitu salah satu model dari akad jual-beli jasa yang upahnya ditentukan sesuai dengan hasil kerja, bukan waktu kerja.
 
Alternatif Kedua: Kita juga dapat mengadakan kesepakatan dengan para calon konsumen yang membutuhkan berbagai macam barang. Dan atas jasa kita mengadakan barang, kita mensyaratkan imbalan dalam nominal tertentu. Dengan demikian kita menjalankan model usaha jual beli jasa, atau semacam biro jasa pengadaan barang.
 
Alternatif Ketiga: Kita juga dapat menggunakan skema akad salam dalam aktivitas kita . Dengan demikian kita berkewajiban menyebutkan berbagai kriteria barang kepada calon konsumen, baik dilengkapi dengan gambar barang atau tidak. Dan setelah ada calon konsumen yang berminat terhadap barang yang kita tawarkan dengan harga yang disepakati pula, maka kita baru mengadakan barang. Skema salam samacam ini barang kali yang paling mendekati sistem Dropshipping, walau demikian perlu dicatatkan dua hal penting yang mungkin membedakan antara keduanya:
 
1. Dalam skema akad salam calon konsumen harus melakukan pembayaran secara tunai dan lunas pada awal akad.
2. Semua resiko selama pengiriman barang hingga barang tiba di tangan konsumen menjadi tanggung jawab Dropshipper dan bukan supplier.
 
Alternatif Keempat: Kita menggunakan skema akad MURABAHAH LIL ‘AMIRI BISSYIRA’ (Pemesanan Tidak Mengikat). Yaitu ketika ada calon konsumen yang tertarik dengan barang yang kita pasarkan, segera kita mengadakan barang tersebut sebelum ada kesepakatan harga dengan calon pembeli. Setelah mendapatkan barang yang diinginkan, segera kita mengirimkannya ke calon pembeli. Setiba barang di tempat calon pembeli, kita baru mengadakan negoisasi penjualan dengannya. Dan sudah dapat diduga bahwa calon pembeli memiliki wewenang oenuh untuk membeli atau mengurungkan rencana pembeliannya.
 
Mungkin kita berkata; bila alternatif ini yang saya pilih, betapa besar resiko yang harus saya pikul, dan betapa susahnya kerja saya, terlebih bila calon pembeli berdomisi jauh dari tempat tinggal saya?
 
Apa yang kita utarakan benar adanya. Karena itu mungkin alternatif ini paling sulit untuk diterapkan, terutama bila kita menjalankan bisnis secara online.
 
Walau demikian, bukan berarti besarnya resiko tidak dapat ditanggulangi. Untuk menanggulangi besarnya resiko yang harus kita tanggung, kita sebagai penjual dapat mensyaratkan hak khiyar (hak pilih membatalkan pembelian) kepada supplier dalam batas waktu tertentu. Dengan demikian, bila calon pembeli kita batal membeli, kita dapat mengembalikan barang tersebut kepada supplier . Sebagaimana kita juga dapat mensyaratkan kepada calon pembeli, bahwa batal membeli ia menanggung seluruh biaya mendatangkan barang, dan mengembalikannya kepada supplier.
 
Penutup:
Semoga paparan singkat tentang skema Dropshipping di atas dapat menambah khazanah ilmu agama kita . Dan besar harapan saya semoga Allah taala memudahkan dan memberkahi perniagaan kita . Wallahu taala a’alam bisshawab.
 
 
 
Penulis: Ustadz M. Arifin Badri hafizahullah
#jualbelionline #fikihjualbeli #fiqihjualbeli #hukum #dropshipping #doorshipping #doorshiping #dropshiping #akadjualbeli #agen #calo #sistem #solusidropshipping #jalankeluar #riba #menjualbarangyangtidakadaditangankita #riba #menjualbarangyangtidakadadikita #bisnis #perniagaan #perdagangan #dagang #niaga #dalamIslam #penjualdanpembeli
,

BOLEHKAH JUAL BELI DENGAN SEKADAR MEMAJANG KATALOG DI INTERNET?

BOLEHKAH JUAL BELI DENGAN SEKADAR MEMAJANG KATALOG DI INTERNET?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#FikihJualBeli

BOLEHKAH JUAL BELI DENGAN SEKADAR MEMAJANG KATALOG DI INTERNET?

Segala puji bagi Allah, Rabb pemberi segala nikmat. Shalawat dan Salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Sebagian orang agak sedikit rancu dengan jual beli Salam dan jual beli barang yang belum dimiliki. Ada yang masih bingung, sehingga ia anggap, bahwa jual beli Salam semacam di internet, yang hanya dengan memajang katalog barang yang akan dijual, itu tidak dibolehkan, karena dianggap termasuk larangan Nabi ﷺ menjual barang yang tidak dimiliki ketika akad. Inilah bahasan yang ingin kami angkat pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan singkat ini bisa menjawab kerancuan yang ada.

Pengertian Transaksi Salam

Jual beli Salam (biasa pula disebut “Salaf”) adalah jual beli dengan uang di muka secara kontan, sedangkan barang dijamin diserahkan tertunda. Istilahnya adalah, pembeli itu pesan dengan menyerahkan uang terlebih dahulu, sedangkan penjual mencarikan barangnya, walaupun saat itu barang tersebut belum ada di tangan penjual.

Jual beli Salam DIBOLEHKAN, berdasarkan dalil Alquran, As Sunnah, dan Ijma’ (kesepakatan ulama).

Bolehnya Transaksi Salam

Ayat yang menyebutkan bolehnya hal ini adalah firman Allah ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah  tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah: 282)

Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma mengatakan:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى)

“Aku bersaksi bahwa Salaf (transaksi Salam) yang dijamin hingga waktu yang ditentukan, telah dihalalkan oleh Allah ‘azza wa jalla. Allah telah mengizinkannya”. Setelah itu Ibnu ‘Abbas menyebutkan firman Allah ta’ala (yang artinya):

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah  tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah: 282) [HR. Al Baihaqi 6/18, Al Hakim 2/286 dan Asy Syafi’i dalam Musnadnya no. 597. Al Hakim mengatakan bahwa hadis ini Shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya]

Ibnu’ Abbas radhiyallahu ‘anhuma juga mengatakan:

قَدِمَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ ، فَقَالَ « مَنْ أَسْلَفَ فِى شَىْءٍ فَفِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ »

“Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) memraktikan jual beli buah-buahan dengan sistem Salaf (Salam), yaitu membayar di muka, dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian. Lantas Nabi ﷺ bersabda: “Siapa yang memraktikkan Salam dalam jual beli buah-buahan, hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui.” (HR. Bukhari no. 2240 dan Muslim no. 1604)

Adapun dalil ijma’ (kesepakatan para ulama) sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundzir, beliau rahimahullah mengatakan:

أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ السّلم جائز.

“Setiap ulama yang kami mengetahui perkataannya telah bersepakat (berijma’) tentang bolehnya jual beli Salam.” [Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq, 3/122, Darul Kutub Al ‘Arobi, Beirut, Lebanon]

Sayyid Sabiq rahimahullah menjelaskan:

“Jual beli Salam dibolehkan berdasarkan kaidah syariat yang telah disepakati. Jual beli semacam ini tidaklah menyelisihi qiyas. Sebagaimana dibolehkan bagi kita untuk melakukan pembayaran tertunda, begitu pula dibolehkan barangnya yang diserahkan tertunda seperti yang ditemukan dalam akad Salam, dengan syarat tanpa ada perselisihan antara penjual dan pembeli. Allah ta’ala berfirman (yang artinya):

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al Baqarah: 282).

Utang termasuk pembayaran tertunda, dari harta yang dijaminkan. Maka selama barang yang dijual disebutkan ciri-cirinya yang jelas dan dijaminkan oleh penjual, begitu pula pembeli sudah percaya, sehingga ia pun rela menyerahkan uang sepenuhnya kepada penjual, namun barangnya tertunda, maka ketika itu barang tersebut boleh diserahkan tertunda. Inilah yang dimaksud dalam surat Al Baqarah ayat 282, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma.” [Fiqh Sunnah, 3/123]

Apakah Akad Salam Sama Dengan Jual Beli Barang yang Bukan Milikmu?

Mengenai larangan menjual barang yang tidak dimiliki, telah disebutkan dalam hadis Hakim bin Hizam. Ia berkata pada Rasulullah ﷺ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِى الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ « لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ».

“Wahai Rasulullah, seseorang mendatangiku, lantas ia menginginkan dariku menjual barang yang bukan milikku. Apakah aku harus membelikan untuknya dari pasar?” Nabi ﷺ bersabda: “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, At Tirmidzi)

Perlu diketahui, bahwa maksud larangan hadis di atas adalah jual beli sesuatu yang sudah tertentu yang bukan miliknya, ketika akad itu berlangsung. Sebagaimana diterangkan dalam Syarhus Sunnah:

“Yang dimaksud dalam hadis di atas adalah jual beli barang yang sudah tertentu (namun belum dimiliki ketika akad berlangsung). Dan ini bukanlah dimaksudkan larangan jual beli dengan menyebutkan ciri-ciri barang (sebagaimana terdapat dalam akad Salam). Oleh karena itu, transaksi Salam itu dibolehkan dengan menyebutkan ciri-ciri barang yang akan dijual, asalkan terpenuhi syarat-syaratnya, walaupun belum dimiliki ketika akad berlangsung. Sedangkan contoh jual beli barang yang tidak dimiliki yang terlarang, seperti jual beli budak yang kabur, jual beli barang sebelum diserahterimakan, dan yang semakna dengannya, adalah jual beli barang orang lain tanpa seizinnya, karena pada saat ini tidak diketahui, bahwa yang memiliki barang tersebut mengizinkan ataukah tidak.” [‘Aunul Ma’bud, Al ‘Azhim Abadi, 9/291, Darul Kutub Al ‘Ilmiyyah-Beirut, 1415]

Sayyid Sabiq, rahimahullah, menjelaskan: “Jual beli Salam tidaklah masuk dalam larangan Rasulullah ﷺ mengenai jual beli yang bukan miliknya. Larangan tersebut terdapat dalam hadis Hakim bin Hizam: “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.”

Yang dimaksud larangan yang disebutkan dalam hadis ini adalah larangan menjual harta yang mampu diserahterimakan ketika akad. Karena barang yang mampu diserahterimakan ketika akad, dan ia tidak memilikinya saat itu, maka jika ia jual, berarti hakikatnya barang tersebut tidak ada. Sehingga jual beli semacam ini menjadi jual beli ghoror (ada unsur ketidakjelasan).

Sedangkan jual beli barang yang disebutkan ciri-cirinya dan sudah dijaminkan oleh penjual, serta penjual mampu menyerahkan barang yang sudah dipesan sesuai waktu yang ditentukan, maka jual beli semacam ini tidaklah masalah.” [Fiqh Sunnah, 3/123-124]

Contoh riil jual beli Salam adalah seperti kita lihat pada jual beli di internet, baik dengan brosur, katalog atau toko online. Jual beli semacam ini menganut jual beli sistem Salam. Penjual hanya memajang kriteria atau ciri-ciri barang yang akan dijual, sedangkan pembeli diharuskan untuk menyerahkan uang pembayaran lebih dahulu, dan barangnya akan dikirim setelah itu. Jual beli semacam ini tidaklah masalah selama syarat-syarat transaksi Salam dipenuhi.

Sedangkan jual beli barang yang tidak dimiliki ketika akad berlangsung, seperti ketika seseorang meminjam HP milik si A, lalu ia katakan pada si B (tanpa izin si A): “Saya jual HP ini untukmu”. Ini tidak dibolehkan karena si pemilik HP (si A) belum tentu mengizinkan HP tersebut dijual kepada yang lain (si B). Ini sama saja orang tersebut menjual HP yang bukan miliknya, karena tidak adanya izin dari si pemilik barang. Namun jika dengan izin si pemilik, beda lagi statusnya. Semoga contoh yang sederhana ini dapat memberikan kepahaman.

Jadi jual beli Salam dimaksudkan, yang dijual adalah ciri-ciri atau sifat barang, sedangkan larangan jual beli barang yang belum dimiliki yang dimaksud adalah, barang tersebut sudah ditentukan, namun belum jadi milik si penjual. Semoga Allah beri kepahaman.

Syarat Transaksi Salam

Setelah kita mengetahui bolehnya transaksi Salam, transaksi dibolehkan tentu saja dengan memenuhi syarat-syarat. Syarat yang dipenuhi adalah berkenaan dengan upah yang diserahkan pembeli dan berkaitan dengan akad Salam.

Syarat yang berkaitan dengan upah yang diserahkan pembeli adalah:

[1] Jelas jenisnya;
[2] Jelas jumlahnya,
[3] Diserahkan secara tunai ketika akad berlangsung (tidak boleh dengan pembayaran tertunda) [Syarat ketiga ini wajib dipenuhi, karena inilah syarat yang disepakati oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh Asy Syaukani dan muridnya, Shidiq Hasan Khon. (Lihat Ar Roudhotun Nadiyah, 182, Darul ‘Aqidah, cetakan pertama, tahun 1422)].

Syarat yang berkaitan dengan akad Salam adalah:

[1] Sudah dijamin oleh penjual;
[2] Barang yang dijual diketahui ciri-cirinya dan jumlahnya, sehingga bisa dibedakan dengan yang lain;
[3] Kapan barang tersebut sampai ke pembeli harus jelas waktunya. [Lihat Fiqh Sunnah, 3/124]

Demikian sedikit penjelasan kami mengenai akad Salam dan sedikit kerancuan mengenai jual beli barang yang tidak dimiliki. Semoga bermanfaat.

Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat.

 

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Sumber: https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html

,

SISTEM DROPSHIPPING DAN SOLUSINYA

SISTEM DROPSHIPPING DAN SOLUSINYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#FikihJualBeli

SISTEM DROPSHIPPING DAN SOLUSINYA

Sistem Dropshipping banyak diterapkan saat ini oleh para penggiat toko online. Mereka tidak mesti memiliki barang. Cukup mereka memasang iklan di website atau blog, lalu jika ada pesanan, mereka tinggal menghubungi pihak produsen atau grosir. Setelah itu pihak produsen atau grosir selaku Dropshipper yang mengirimkan barang langsung kepada buyer (pembeli). Bagaimana hukum jual beli dengan sistem Dropshipping semacam ini? Padahal bentuknya adalah menjual barang yang tidak dimiliki, dan ini dilarang dalam hadis. Adakah solusi syarinya?

Bentuk Dropshipping dan Siapakah Dropshipper?

Dropshipping adalah teknik manajemen rantai pasokan di mana reseller atau retailer (pengecer) tidak memiliki stok barang. Pihak produsen atau grosir selaku Dropshipper yang nantinya akan mengirim barang secara langsung pada pelanggan. Keuntungan didapat dari selisih harga antara harga grosir dan eceran. Tetapi beberapa reseller ada yang mendapatkan komisi yang disepakati dari penjualan yang nanti dibayarkan langsung oleh pihak grosir kepada reseller. Inilah bentuk bisnis yang banyak diminati dalam bisnis online saat ini.

Berikut ilustrasi mengenai sistem Dropshipping:

Barang dipasarkan lewat toko online atau dengan hanya memasang ‘display items’ atau ‘katalog. Lalu pihak buyer (pembeli) melakukan transaksi lewat toko online kepada reseller dropship. Setelah uang ditransfer, pihak Dropshipper (grosir) yang mengirim barang kepada buyer. Artinya, pihak reseller sebenarnya tidak memiliki barang saat itu, barangnya ada di pihak supplier, yaitu produsen atau grosir.

Menjual Barang yang Bukan Miliknya

Asalnya, yang dilakukan reseller adalah menjual barang yang bukan miliknya. Mengenai jual beli semacam ini termasuk dalam larangan dalam jual beli. Karena di antara syarat jual beli, orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau alat tukar, atau bertindak sebagai wakil. Jual beli barang yang bukan miliknya telah termaktub dalam beberapa hadis larangan jual beli sebagai berikut.

Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah ﷺ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah ﷺ menjawab: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, Tirmidzi no. 1232 dan Ibnu Majah no. 2187. Syaikh Al Albani mengatakan hadis ini Shahih).

Di antara salah satu bentuk dari menjual belikan barang yang belum menjadi milik kita ialah, menjual barang yang belum sepenuhnya diserahterimakan kepada kita, walaupun barang itu telah kita beli, dan mungkin saja pembayaran telah lunas. Larangan ini berdasarkan hadis Ibnu ‘Abbas, Nabi ﷺ bersabda:

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

“Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.” Ibnu ‘Abbas mengatakan:

وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَهُ

“Aku berpendapat, bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan.” (HR. Bukhari no. 2136 dan Muslim no. 1525).

Ibnu ‘Umar mengatakan:

وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

“Kami biasa membeli bahan makanan dari orang yang berkendaraan tanpa diketahui ukurannya. Kemudian Rasulullah ﷺ melarang kami menjual barang tersebut, sampai barang tersebut dipindahkan dari tempatnya” (HR. Muslim no. 1527).

Dalam riwayat lain, Ibnu ‘Umar juga mengatakan:

كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.

“Kami dahulu di zaman Rasulullah ﷺ membeli bahan makanan. Lalu seseorang diutus pada kami. Dia disuruh untuk memerintahkan kami, agar memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli tadi ke tempat yang lain, sebelum kami menjualnya kembali” (HR. Muslim no. 1527).

Bentuk serah terima di sini tergantung dari jenis barang yang dijual. Untuk rumah, cukup dengan nota pembelian atau balik nama. Untuk motor adalah dengan balik nama kepada pemilik yang baru; barang lain mesti dengan dipindahkan dan semisalnya. Lihat pembahasan syarat jual beli tersebut di sini: https://rumaysho.com/2306-aturan-jual-beli-2-syarat-bagi-orang-yang-melakukan-akad-jual-beli.html

Namun ada solusi yang ditawarkan oleh syariat untuk mengatasi perihal di atas. Silakan perhatikan fatwa dari Islamweb berikut ini.

Fatwa Islamweb (English Translation)

Pertanyaan:
Saya ingin bertanya mengenai sistem Dropshipping. Dalam masalah ini saya bertindak sebagai retailer (pengecer). Saya mendapatkan produk dari Dropshipper. Kemudian saya meminta pada pihak Dropshipper untuk mengirimkan gambar, dan saya akan mengiklankannya via eBay. Akan tetapi saya tidak memilki produk tersebut. Produk tersebut masih berada di pihak supplier.  Apakah situasi semacam ini termasuk dalam larangan hadis yang diceritakan oleh Hakim bin Hizaam, ia berkata bahwa ia bertanya pada Rasulullah ﷺ: “Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah ﷺ menjawab: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Abu Daud no. 3503, Tirmidzi no. 1232, dan An Nasai no. 4613. Syaikh Al Albani mengatakan hadis ini Shahih dalam Shahih An Nasai).

Perlu diketahui, bahwa saya punya surat kesepakatan dengan pihak supplier untuk mengiklankan dan menjualkan produknya. Oleh karena itu, bisakah saya dianggap sebagai agen dalam kondisi semacam ini? Jika saya sebagai agen, apakah berarti dibolehkan dalam sistem ini?

Jawaban:
Segala pujian yang sempurna bagi Allah, Rabb semesta alam. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Apa yang kami pahami dari pertanyaan Anda, bahwa Anda tidak membeli barang, baik dari pihak grosir maupun dari pihak produsen. Anda lebih berminat mengiklankan gambar produknya. Dan jika Anda menemukan seseorang yang memiliki keinginan untuk membeli barang tersebut, Anda akan menjualnya kepadanya dengan harga ecerean. Kemudian Anda membelinya dari pedagang grosir dengan harga grosir. Keuntungan yang diperoleh adalah dari selisih antara harga eceran dan harga grosir. Padahal dalam syariat Islam seperti itu dilarang, karena menjual apa yang tidak Anda miliki di tangan Anda, dan membuat keuntungan dari apa yang belum menjadi milik Anda (yaitu Anda tidak menanggung risiko dan bertanggung jawab pada barang tersebut).

Solusi syariat untuk permasalahan di atas adalah retailer (reseller) bertindak sebagai broker (makelar atau calo) atas nama pemilik barang dari produsen atau grosir. Dalam kondisi ini diperbolehkan bagi Anda untuk meminta komisi sebagai broker, sesuai yang disepakati dengan penjual (produsen atau grosir), atau dengan pembeli atau dengan kedua-duanya.

Jika Anda membeli barang dari produsen atau grosir untuk diri sendiri, dan kemudian ingin menjualnya, Anda harus terlebih dahulu memegangnya di tangan Anda. Perlu diketahui, bahwa kepemilikan apa pun berbeda sesuai dengan kenaturalan barang tersebut.

Solusi lain, Anda juga bisa bertindak sebagai agen sebagaimana yang Anda sebutkan, sehingga seakan-akan Anda memiliki barang tersebut atas nama Anda. Jika sebagai agen, Anda bisa menyimpan barang di tempat terpisah, di gudang pihak Dropshipper (produsen atau grosir) yang nanti bisa dipisahkan (dibedakan) dengan barang-barang mereka. Kemudian jika Anda menemukan seseorang yang ingin membelinya, Anda bisa menjualnya kepada dia dengan harga apa pun yang Anda dan grosir sepakati. Anda bisa mengirimkan barang tersebut kepada pembeli, atau bisa pula pihak Dropshipper (produsen atau grosir) yang melakukannya, jika ia merasa tidak masalah, dan ia memang yang menyediakan layanan pengiriman tersebut.

Fatwa Islamweb mengenai “Rulling on Dropshipping”.

Solusi Syari untuk Sistem Dropshipping

Ada tiga solusi yang ditawarkan dalam Fatwa di atas bagi pihak pengecer:

1- Bertindak sebagai calo atau broker. Dalam kondisi ini bisa mengambil keuntungan dari pihak pembeli atau produsen (grosir), atau keduanya sekaligus, sesuai kesepakatan. Lihat bahasan mengenai komisi makelar (broker): https://rumaysho.com/1671-hukum-komisi-bagi-broker-makelar.html

2- Bertindak sebagai agen atau wakil. Dalam kondisi ini barang masih boleh berada di tempat produsen (grosir), dan mereka pun bisa bertindak sebagai pengirim barang (Dropshipper) ke tangan konsumen atau buyer. Jika sebagai agen, berarti sudah disetujui oleh pihak produsen atau grosir, ada hitam di atas putih.

3- Jika menjual sendiri (misal atas nama toko online), tidak atas nama produsen, maka seharusnya barang sampai ke tangan, lalu boleh dijual pada pihak lain.

Bentuk dari solusi ketiga ini bisa menempuh dua cara:

a- Menggunakan sistem Bai’ Al Murabahah Lil Amir Bisy Syira’ (Memerintah untuk membelikan barang dengan keuntungan yang disepakati bersama). Sistem ini bentuknya adalah buyer (pembeli) melihat suatu barang yang ia tertarik di katalog toko online. Lalu buyer memerintahkan pada pihak toko online untuk membelikan barang tersebut dengan keuntungannya yang telah disepakati. Barang tersebut dibelikan dari pihak produsen (grosir). Namun catatan yang perlu diperhatikan, sistem Al Aamir Bisy Syiro’ tidak bersifat mengikat. Pihak buyer bisa saja membatalkan transaksi sebelum barang dikirimkan. Kemudian dalam sistem ini menunjukkan, bahwa barang tersebut sudah jadi milik penuh pihak toko online. Dalam sistem ini sebagai Dropshipper adalah pihak toko online itu sendiri, atau bisa jadi ia menyuruh pada supplier, namun ia yang bertanggungjawab penuh terhadap kerusakan barang. Lihat bahasan mengenai bai’ al murabahah lil amir bisy syira’: https://rumaysho.com/2201-murabahah-yang-mengandung-riba.html

b- Menggunakan sistem Bai’ Salam (uang tunai terlebih dahulu diserahkan, tidak bisa dicicil, lalu barang belakangan). Bentuknya adalah buyer (pembeli) mengirimkan uang tunai kepada pihak toko online seharga barang yang hendak dia beli, kemudian pihak toko online mencarikan barang pesanan pembeli. Lalu pihak toko online membeli barang, dan selanjutnya barang dikirim ke pembeli, tanpa disyaratkan pemilik toko online tersebut yang mengirimnya. Bisa saja pihak produsen (grosir) yang mengirimnya secara langsung pada buyer. Lihat bahasan mengenai jual beli salam: https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html

Sebelumnya tertulis demikian dalam tulisan Rumaysho.com ini: Lalu pihak toko online membeli barang, dan selanjutnya barang dikirim ke pembeli oleh pihak toko online. Semua risiko selama pengiriman barang ditanggung oleh pihak toko online. Intinya di sini, toko online sudah membeli barang tersebut dari supplier. Ini KELIRU, karena jual beli salam yang terpenting adalah pihak toko online bersedia menyediakan barang, setelah uang tunai diberikan, tidak dipersyaratkan siapakah yang mesti mengirim. Jazakumullah khoiron kepada yang telah mengingatkan atas kekeliruan ini. Lihat sekali lagi keterangan lebih lanjut mengenai jual beli salam: https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html

Semoga Allah senantiasa menunjuki kita pada penghidupan yang halal. Berilmulah sebelum beramal dan terjun dalam jual beli.

Imam Syafi’i juga berkata: “Siapa yang ingin dunia, wajib baginya memiliki ilmu. Siapa yang ingin Akhirat, wajib baginya pula memiliki ilmu.” (Dinukil dari Mughnil Muhtaj)

Umar bin ‘Abdul ‘Aziz berkata: “Barang siapa beribadah pada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada mendatangkan maslahat.” (Dinukil dari Majmu’ Al Fatawa Ibnu Taimiyah, 2: 382)

Kami sangat mengharapkan masukan dan saran jika ada yang menemukan kekeliruan dalam tulisan di atas. Wallahu waliyyut taufiq was sadaad, hanya Allah yang memberikan taufik dan petunjuk.

 

Referensi:
1- http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=161689
2- http://en.wikipedia.org/wiki/Drop_shipping
3- http://www.blog.epathchina.com/tag/dropship-distributor/
4- http://topDropshipping.blogspot.com/
5- http://www.gorilladropship.net/the-basics-of-drop-shipping/
6- http://pengusahamuslim.com/Dropshipping-usaha-tanpa-modal-dan-alternatif-transaksinya-yang-sesuai-syariat
7- http://islamqa.org/hanafi/askimam/58344

 

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

[www.rumaysho.com]

Sumber: https://rumaysho.com/3035-sistem-Dropshipping-dan-solusinya.html

TOLAK UKUR DISEBUT NEGARA MUSLIM ATAU KAFIR

TOLAK UKUR DISEBUT NEGARA MUSLIM ATAU KAFIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#ManhajSalaf

TOLAK UKUR DISEBUT NEGARA MUSLIM ATAU KAFIR

Pertanyaan:

Ana masih kurang jelas mengenai istilah negara kafir dan negara Muslim. Apakah benar jika suatu negara itu dikatakan kafir, jika penduduknya mayoritas kafir, dan di situ tidak tegak syiar Islam?

Begitu juga sebaliknya, apakah benar jika suatu negara dikatakan negara Muslim, jika mayoritas Muslim dan tegak syiar Islam?

Bagaimana jika suatu negara dikatakan negara Muslim, tapi sistem pemerintahannya menggunakan sistem kafir? Yakni dari mulai keuangan, pajak, dan lain-lain.

Jawaban:

Alhamdulillah

Washshalatu wassalamu ‘ala Rasulillah, wa ‘ala alihi wa ash habihi ajma’in.

Salah satu kesalahan mendasar yang dipahami sebagian ikhwah tentang perbedaan negara kafir dan Muslim, adalah ketika tolok ukurnya HANYA penerapan undang-undang buatan siapa, apakah buatan Allah atau buatan manusia.

Perlu dipahami, bahwa tolok ukur negara dikatakan Muslim itu macam-macam, tidak hanya satu tolok ukur, dan para ulama pun berbeda-beda pendapat.

Jadi TIDAKLAH BENAR, jika berhukum dengan undang-undang buatan manusia, dijadikan sebagai tolok ukur untuk memvonis suatu negara Muslim atau kafir.

Berbagai tolok ukur negara Muslim dan kafir di antaranya:

  1. Kekuasaan di pihak kaum Muslimin atau kaum kafir. Jika di pihak kaum Muslimin, maka negara Muslim, dan jika di pihak kafir, maka negara kafir.

Ibnu Hazm rahimahullah berkata: “Suatu negara itu dilihat dari kekuasaan, mayoritas (penduduknya), dan penguasa atau pemimpinnya.” (lihat Al Muhalla:13/140)

2. Penampakkan hukum-hukum dan syiar Islam secara umum, seperti: Sholat Jumat, Iedul Fitri, Iedul Adha, puasa Ramadan, haji tanpa adanya larangan dan kesulitan. Dan bukanlah semua hukum Islam harus ditegakkan.

3. Dikumandangkan Azan dan Didirikan Sholat

Dari Anas bin Malik rodhiyallahu ‘anhu berkata: “Dahulu Rasulullah ﷺ menyerang (musuh) ketika azan dikumandangkan. Jika beliau ﷺ mendengar azan, maka beliau ﷺ tidak jadi menyerang. Tapi jika tidak terdengar azan, maka beliau ﷺ akan melancarkan serangan.” (HR. Bukhori: 610, Muslim: 1365)

4. Mayoritas Penduduknya

Ibnu Hazm rahimahullah berkata: “Suatu negara itu dilihat dari kekuasaan, mayoritas (penduduknya), dan penguasa atau pemimpinnya.” (lihat Al Muhalla: 13/140)

Adapun kaitannya dengan sistem kafir (buatan manusia), para ulama menerangkan, bahwa seseorang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, berarti dia telah melakukan sebuah kekafiran yang kecil, yang tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Tapi bisa jadi kekafiran kecil ini berubah menjadi besar, jika dia menganggap dan berkeyakinan halal atau bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, atau dia berkata: “Saya tidak merasa wajib, atau harus berhukum dengan hukum Allah”. Semisal mengatakan berhukum dengan selain hukum Allah lebih baik daripada berhukum dengan hukum Allah, atau hukum-hukum dan undang-undang lainnya sama saja dengan hukum Allah, dan perkataan semisalnya. Jika demikian, berarti ia telah melakukan kekafiran yang besar (keluar dari Islam).

WAllahu A’lam

Wabillahit Taufiq

 

Dijawab dengan ringkas oleh: Ustadz Rosyid Abu Rosyidah حفظه الله

Sumber: https://bimbinganislam.com/tolak-ukur-negara-Muslim-atau-kafir/

,

APA ITU HIZBUT TAHRIR? DAN BAGAIMANA MEREKA?

APA ITU HIZBUT TAHRIR? DAN BAGAIMANA MEREKA?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#ManhajSalaf

APA ITU HIZBUT TAHRIR? DAN BAGAIMANA MEREKA?

Bismillah,

Hizbut Tahrir (untuk selanjutnya disebut HT, atau di Indonesia dengan sebutan HTI) telah memroklamirkan diri sebagai kelompok politik (parpol), bukan kelompok yang berdasarkan kerohanian semata, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan (akademis) dan bukan pula lembaga sosial (Mengenal HT, hal. 1). Atas dasar itulah, maka seluruh aktivitas yang dilakukan HT bersifat politik, baik dalam mendidik dan membina umat, dalam aspek pergolakan pemikiran dan dalam perjuangan politik. (Mengenal HT, hal. 16)

Adapun aktivitas dakwah kepada tauhid dan akhlak mulia, sangatlah mereka ABAIKAN. Bahkan dengan terang-terangan mereka nyatakan: “Demikian pula, dakwah kepada akhlak mulia tidak dapat menghasilkan kebangkitan… Dakwah kepada akhlak mulia bukan dakwah (yang dapat) menyelesaikan problematika utama kaum Muslimin, yaitu menegakkan sistem Khilafah.”(Strategi Dakwah HT, hal. 40-41). Padahal dakwah kepada tauhid dan akhlak mulia merupakan misi utama para nabi dan rasul.

Allah subhanahu wa ta’ala menegaskan:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلاً أَنِ اُعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): ‘Beribadahlah hanya kepada Allah, dan jauhilah segala Sesembahan selain-Nya’.” (QS. An-Nahl: 36)

Rasulullah ﷺ juga menegaskan:

بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكاَرِمَ اْلأَخْلاَقِ

“Aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak yang bagus.” (HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Ahmad, dan Al-Hakim. Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 45)

Tujuan dan Latar Belakang Hizbut Tahrir

Mewujudkan kembali Daulah Khilafah Islamiyyah di muka bumi merupakan tujuan utama yang melatarbelakangi berdirinya HT dan segala aktivitasnya. Yang dimaksud Khilafah adalah kepemimpinan umat dalam suatu Daulah Islam yang universal di muka bumi ini, dengan dipimpin seorang pemimpin tunggal (Khalifah) yang dibaiat oleh umat. (Lihat Mengenal HT, hal. 2, 54 )

Para pembaca, tahukah Anda apa yang melandasi HT untuk mewujudkan Daulah Khilafah Islamiyyah di muka bumi? Landasannya adalah bahwa semua negeri kaum Muslimin dewasa ini, tanpa kecuali, termasuk kategori Darul Kufur (negeri kafir), sekalipun penduduknya kaum Muslimin. Karena dalam kamus HT, yang dimaksud Darul Islam adalah daerah yang di dalamnya diterapkan sistem hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pemerintahan, dan keamanannya berada di tangan kaum Muslimin, sekalipun mayoritas penduduknya bukan Muslim. Sedangkan Darul Kufur adalah daerah yang di dalamnya diterapkan sistem hukum kufur dalam seluruh aspek kehidupan, atau keamanannya bukan di tangan kaum Muslimin, sekalipun seluruh penduduknya adalah Muslim. (Lihat Mengenal HT, hal. 79)

Padahal tolok ukur suatu negeri adalah keadaan penduduknya, bukan sistem hukum yang diterapkan dan bukan pula sistem keamanan yang mendominasi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: “Keberadaan suatu bumi (negeri) sebagai Darul Kufur, Darul Iman, atau Darul Fasiqin, bukanlah sifat yang kontinu (terus-menerus/langgeng) bagi negeri tersebut, namun hal itu sesuai dengan keadaan penduduknya. Setiap negeri yang penduduknya adalah orang-orang Mukmin lagi bertakwa, maka ketika itu ia sebagai negeri wali-wali Allah. Setiap negeri yang penduduknya orang-orang kafir, maka ketika itu ia sebagai Darul Kufur. Dan setiap negeri yang penduduknya orang-orang fasiq, maka ketika itu ia sebagai Darul Fusuq. Jika penduduknya tidak seperti yang kami sebutkan dan berganti dengan selain mereka, maka ia disesuaikan dengan keadaan penduduknya tersebut.” (Majmu’ Fatawa, 18/282)

Para pembaca, mengapa menurut HT harus satu Khilafah? Jawabannya adalah, karena seluruh sistem pemerintahan yang ada dewasa ini tidak sah dan bukan sistem Islam. Baik itu sistem Kerajaan, Republik Presidentil (Dipimpin Presiden) ataupun Republik Parlementer (Dipimpin Perdana Menteri). Sehingga merupakan suatu kewajiban menjadikan Daulah Islam hanya satu negara (Khilafah), bukan negara serikat yang terdiri dari banyak negara bagian (Lihat Mengenal HT, hal. 49-55).

Ahlus Sunnah Wal Jamaah berkeyakinan, bahwa pada asalnya Daulah Islam hanya satu negara (Khilafah) dan satu Khalifah. Namun jika tidak memungkinkan, maka tidak mengapa berbilangnya kekuasaan dan pimpinan.

– Al-’Allamah Ibnul Azraq Al-Maliki, Qadhi Al-Quds (di masanya) berkata:

“Sesungguhnya persyaratan bahwa kaum Muslimin (di dunia ini) harus dipimpin oleh seorang pemimpin semata, bukanlah suatu keharusan, bila memang tidak memungkinkan.” (Mu’amalatul Hukkam, hal. 37)

– Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata:

“Para imam dari setiap madzhab bersepakat, bahwa seseorang yang berhasil menguasai sebuah negeri atau beberapa negeri, maka posisinya seperti imam (Khalifah) dalam segala hal. Kalaulah tidak demikian, maka (urusan) dunia ini tidak akan tegak, karena kaum Muslimin sejak kurun waktu yang lama sebelum Al-Imam Ahmad sampai hari ini, tidak berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin semata.” (Mu’amalatul Hukkam, hal. 34)

– Al-Imam Asy-Syaukani berkata:

“Adapun setelah tersebarnya Islam dan semakin luas wilayahnya serta perbatasan-perbatasannya berjauhan, maka dimaklumilah, bahwa kekuasaan di masing-masing daerah itu di bawah seorang imam atau penguasa yang menguasainya, demikian pula halnya daerah yang lain. Perintah dan larangan sebagian penguasa pun tidak berlaku pada daerah kekuasaan penguasa yang lainnya. Oleh karenanya (dalam kondisi seperti itu -pen), tidak mengapa berbilangnya pimpinan dan penguasa bagi kaum Muslimin (di daerah kekuasaan masing-masing -pen). Dan wajib bagi penduduk negeri yang terlaksana padanya perintah dan larangan (aturan -pen) pimpinan tersebut untuk menaatinya.” (As-Sailul Jarrar, 4/512)

– Demikian pula yang dijelaskan Al-Imam Ash-Shan’ani, sebagaimana dalam Subulus Salam (3/347), cet. Darul Hadis.

Kapan Hizbut Tahrir Didirikan?

Kelompok sempalan ini didirikan di kota Al-Quds (Yerusalem) pada tahun 1372 H (1953 M) oleh seorang alumnus Universitas Al-Azhar Kairo (Mesir) yang berakidah Maturidiyyah [Menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta’ala dengan ta`wil, kecuali beberapa sifat saja] dalam masalah Asma` dan Sifat Allah, dan berpandangan Mu’tazilah dalam sekian permasalahan agama. Dia adalah Taqiyuddin An-Nabhani, warga Palestina yang dilahirkan di Ijzim Qadha Haifa pada tahun 1909. Markas tertua mereka berada di Yordania, Syiria dan Lebanon (Lihat Mengenal HT, hal. 22, Al-Mausu’ah Al-Muyassarah, hal. 135, dan Membongkar Selubung Hizbut Tahrir (1) hal. 2, Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dimasyqi). Bila demikian akidah dan pandangan keagamaan pendirinya, lalu bagaimana keadaan HT itu sendiri?! Wallahul musta’an.

Landasan Berpikir Hizbut Tahrir

Landasan berpikir HT adalah Alquran dan As Sunnah, namun dengan pemahaman kelompok sesat Mu’tazilah; BUKAN dengan pemahaman Rasulullah ﷺ dan para shahabatnya. Mengedepankan akal dalam memahami agama, dan menolak Hadis Ahad dalam masalah akidah, merupakan ciri khas keagamaan mereka. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila ahli hadis zaman ini, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menjuluki mereka dengan Al-Mu’tazilah Al-Judud (Mu’tazilah Gaya Baru).

Padahal jauh-jauh hari, shahabat ‘Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu telah berkata:

“Kalaulah agama ini tolok ukurnya adalah akal, niscaya bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Dan sungguh aku telah melihat Nabi ﷺ mengusap pungggung khufnya.” (HR. Abu Dawud dalam Sunan-nya no. 162, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani)

Demikian pula mereka menolak Hadis Ahad dalam masalah akidah, berarti telah menolak sekian banyak akidah Islam yang telah ditetapkan oleh ulama kaum Muslimin. Di antaranya adalah: Keistimewaan Nabi Muhammad ﷺ atas para nabi, syafaat Rasulullah ﷺ untuk umat manusia dan untuk para pelaku dosa besar dari umatnya di Hari Kiamat, adanya siksa kubur, adanya Jembatan (Ash-Shirath), telaga dan timbangan amal di Hari Kiamat, munculnya Dajjal, munculnya Al-Imam Mahdi, turunnya Nabi ‘Isa ‘alaihis salam di akhir zaman, dan lain sebagainya.

Adapun dalam masalah fikih, akal dan rasiolah yang menjadi landasan. Maka dari itu HT memunyai sekian banyak fatwa nyeleneh. Di antaranya adalah:

– Boleh mencium wanita non Muslim,

– Boleh melihat gambar porno,

– Boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram,

– Boleh bagi wanita menjadi anggota dewan syura mereka,

– Boleh mengeluarkan jizyah (upeti) untuk negeri kafir,

– dan lain sebagainya. (Al-Mausu’ah Al-Muyassarah, hal. 139-140)

Langkah Operasional untuk Meraih Khilafah menurut Hizbut Tahrir

Bagi HT, Khilafah adalah segala-galanya. Untuk meraih Khilafah tersebut, HT menetapkan tiga langkah operasional berikut ini:

  1. Mendirikan Partai Politik

Dengan merujuk Surat Ali ‘Imran ayat 104, HT berkeyakinan wajibnya mendirikan partai politik. Untuk mendirikannya maka harus ditempuh tahapan pembinaan dan pengaderan (Marhalah At-Tatsqif) (Lihat Mengenal HT hal. 3). Pada tahapan ini perhatian HT tidaklah dipusatkan kepada pembinaan tauhid dan akhlak mulia. Akan tetapi mereka memusatkannya kepada pembinaan kerangka Hizb (partai), memerbanyak pendukung dan pengikut, serta membina para pengikutnya dalam halaqah-halaqah dengan tsaqafah (materi pembinaan) Hizb secara intensif, hingga akhirnya berhasil membentuk partai. (Lihat Mengenal HT hal. 22, 23)

Adapun pendalilan mereka dengan Surat Ali ‘Imran ayat 104 tentang wajibnya mendirikan partai politik, maka merupakan pendalilan yang JAUH DARI KEBENARAN. Adakah di antara para shahabat Rasulullah ﷺ, para tabi’in, para tabi’ut tabi’in dan para imam setelah mereka yang berpendapat demikian?! Kalaulah itu benar, pasti mereka telah mengatakannya dan saling berlomba untuk mendirikan parpol! Namun kenyataannya mereka tidak seperti itu. Apakah HT lebih mengerti tentang ayat tersebut daripada mereka?!

Cukup menunjukkan batilnya pendalilan ini adalah bahwa parpol terbangun di atas asas demokrasi, yang amat bertolak belakang dengan Islam. Bagaimana ayat ini dipakai untuk melegitimasi sesuatu yang bertolak belakang dengan makna yang dikandung ayat? Wallahu a’lam.

  1. Berinteraksi dengan Umat (Masyarakat)

Berinteraksi dengan umat (Tafa’ul Ma’al Ummah) merupakan tahapan yang harus ditempuh setelah berdirinya partai politik dan berhasil dalam tahapan pembinaan dan pengaderan. Pada tahapan ini, sasaran interaksinya ada empat:

– Pertama: Pengikut Hizb, dengan mengadakan pembinaan intensif agar mampu mengemban dakwah, mengarungi medan kehidupan dengan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik (Lihat Mengenal HT, hal. 24). Pembinaan intensif di sini tidak lain adalah doktrin ‘ashabiyyah (fanatisme) dan loyalitas terhadap HT.

-Kedua: Masyarakat, dengan mengadakan pembinaan kolektif/umum yang disampaikan kepada umat Islam secara umum, berupa ide-ide dan hukum-hukum Islam yang diadopsi oleh Hizb. Dan menyerang sekuat-kuatnya seluruh bentuk interaksi antar anggota masyarakat, tak luput pula interaksi antara masyarakat dengan penguasanya. Taqiyuddin An-Nabhani berkata: “Oleh karena itu, menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antar sesama anggota masyarakat dalam rangka memengaruhi masyarakat tidaklah cukup, kecuali dengan menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan rakyatnya, dan harus digoyang dengan kekuatan penuh, dengan cara diserang sekuat-kuatnya dengan penuh keberanian.” (Lihat Mengenal HT, hal. 24, Terjun ke Masyarakat, hal. 7)

Betapa ironisnya, Rasulullah ﷺ memerintahkan kita agar menjadi masyarakat yang bersaudara dan taat kepada penguasa, sementara HT justru sebaliknya. Mereka memecah belah umat dan memorakporandakan kekuatannya. Lebih parah lagi, bila hal itu dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu gerakan sebagaimana yang dinyatakan pendiri mereka: “Keberhasilan gerakan diukur dengan kemampuannya untuk membangkitkan rasa ketidakpuasan (kemarahan) rakyat, dan kemampuannya untuk mendorong mereka menampakkan kemarahannya itu, setiap kali mereka melihat penguasa atau rezim yang ada menyinggung ideologi, atau memermainkan ideologi itu sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu penguasa.” (Pembentukan Partai Politik Islam, hal. 35-36)

– Ketiga: Negara-negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negeri-negeri Islam, dengan berjuang menghadapi segala bentuk makar mereka (Lihat Mengenal HT, hal. 25).

Demikianlah yang mereka munculkan. Namun kenyataannya, di dalam upaya penggulingan para penguasa kaum Muslimin, tak segan-segan mereka meminta bantuan kepada orang-orang kafir dan meminta perlindungan dari negara-negara kafir. (Lihat Membongkar Selubung Hizbut Tahrir (1) hal. 5)

– Keempat: Para penguasa di negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam lainnya, dengan menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan rakyatnya dan harus digoyang dengan kekuatan penuh, dengan cara diserang sekuat-kuatnya dengan penuh keberanian. Menentang mereka, mengungkapkan pengkhianatan, dan persekongkolan mereka terhadap umat, melancarkan kritik, kontrol, dan koreksi terhadap mereka, serta berusaha menggantinya apabila hak-hak umat dilanggar, atau tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat, yaitu bila melalaikan salah satu urusan umat, atau mereka menyalahi hukum-hukum islam. (Terjun Ke Masyarakat, hal. 7, Mengenal HT, hal. 16,17).

Para pembaca, inilah hakikat manhaj Khawarij yang diperingatkan Rasulullah ﷺ. Tidakkah diketahui, bahwa Rasulullah ﷺ menjuluki mereka dengan “SEJAHAT-JAHAT MAKHLUK” dan “ANJING-ANJING PENDUDUK NERAKA”! Semakin parah lagi di saat mereka tambah berkomentar: “Bahkan inilah bagian terpenting dalam aktivitas amar ma’ruf nahi munkar.” (Mengenal HT, hal. 3)

Tidakkah mereka merenungkan sabda Rasulullah ﷺ:

“Akan ada sepeninggalku, para penguasa yang mereka itu tidak berpegang dengan petunjukku, dan tidak mengikuti cara/jalanku. Dan akan ada di antara para penguasa tersebut, orang-orang yang berhati setan dalam bentuk manusia.” Hudzaifah berkata: “Apa yang kuperbuat bila aku mendapatinya?” Rasulullah ﷺ bersabda (artinya): “Hendaknya engkau MENDENGAR dan MENAATI PENGUASA tersebut! Walaupun dicambuk punggungmu dan dirampas hartamu, maka (tetap) dengarkanlah (perintahnya) dan taatilah (dia).” (HR. Muslim dari shahabat Hudzaifah bin Al-Yaman a, 3/1476, no. 1847)?!

Demikian pula, tidakkah mereka renungkan sabda Rasulullah ﷺ:

“Barang siapa ingin menasihati penguasa tentang suatu perkara, maka janganlah secara terang-terangan. Sampaikanlah kepadanya secara pribadi. Jika ia menerima nasihat tersebut, maka itulah yang diharapkan. Namun jika tidak menerimanya, maka berarti ia telah menunaikan kewajibannya (dalam menasihatinya).” (HR. Ahmad dan Ibnu Abi ‘Ashim, dari shahabat ‘Iyadh bin Ghunmin radhiallahu ‘anhu, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Zhilalul Jannah, hadis no. 1096)?!

Namun sangat disayangkan, HT tetap menunjukkan sikap kepala batunya, sebagaimana yang mereka nyatakan: “Sikap HT dalam menentang para penguasa adalah menyampaikan pendapatnya secara terang-terangan, menyerang dan menentang. Tidak dengan cara nifaq (berpura-pura), menjilat, bermanis muka dengan mereka, simpang siur ataupun berbelok-belok, dan tidak pula dengan cara mengutamakan jalan yang lebih selamat. Hizb juga berjuang secara politik tanpa melihat lagi hasil yang akan dicapai dan tidak terpengaruh oleh kondisi yang ada.” (Mengenal HT, hal. 26-27)

Mereka gembar-gemborkan slogan “Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kata-kata haq di hadapan penguasa yang zalim.” Namun sayang sekali mereka TIDAK BISA memahaminya dengan baik. Buktinya, mereka mencerca para penguasa di mimbar-mimbar dan tulisan-tulisan. Padahal kandungan kata-kata tersebut adalah menyampaikan nasihat “di hadapan” sang penguasa, bukan di mimbar-mimbar dan lain sebagainya. Tidakkah mereka mengamalkan wasiat Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan shahabat ‘Iyadh bin Ghunmin di atas?! Dan JANGAN terkecoh dengan ucapan mereka: “Meskipun demikian, Hizb telah membatasi aktivitasnya dalam aspek politik tanpa menempuh cara-cara kekerasan (perjuangan bersenjata), dalam menentang para penguasa, maupun orang-orang yang menghalangi dakwahnya.” (Mengenal HT, hal. 28). Karena mereka pun akan menempuh cara tersebut pada tahapannya (tahapan akhir).

  1. Pengambilalihan Kekuasaan (Istilaamul Hukmi)

Tahapan ini merupakan puncak dan tujuan akhir dari segala aktivitas HT. Dengan tegasnya Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan: “Hanya saja setiap orang maupun syabab (pemuda) Hizb harus mengetahui, bahwasanya Hizb bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan secara praktis, dari tangan seluruh kelompok yang berkuasa, bukan dari tangan para penguasa yang ada sekarang saja. Hizb bertujuan untuk mengambil kekuasaan yang ada dalam negara dengan menyerang seluruh bentuk interaksi penguasa dengan umat, kemudian dijadikannya kekuasaan tadi sebagai Daulah Islamiyyah.” (Terjun ke Masyarakat, hal. 22-23)

Dalam tahapan ini, ada dua cara yang harus ditempuh:

1) Apabila negara itu termasuk kategori Darul Islam, di mana sistem hukum Islam ditegakkan, tetapi penguasanya menerapkan hukum-hukum kufur, maka caranya adalah melawan penguasa tersebut dengan mengangkat senjata.

2) Apabila negara itu termasuk kategori Darul Kufur, di mana sistem hukum Islam tidak diterapkan, maka caranya adalah dengan Thalabun Nushrah (meminta bantuan) kepada mereka yang memiliki kemampuan (kekuatan). (Lihat Strategi Dakwah HT, hal. 38, 39, 72)

Subhanallah! Lagi-lagi prinsip Khawarij si “SEJAHAT-JAHAT MAKHLUK” dan “ANJING-ANJING PENDUDUK NERAKA” yang mereka tempuh. Wahai HT, ambillah pelajaran dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berikut ini:

“Bahwasanya Nabi ﷺ mensyariatkan kepada umatnya kewajiban mengingkari kemungkaran agar terwujud melalui pengingkaran tersebut suatu kebaikan (ma’ruf) yang dicintai Allah subhanahu wa ta’ala dan Rasul-Nya ﷺ. Jika ingkarul mungkar mengakibatkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar darinya, dan lebih dibenci oleh Allah subhanahu wa ta’ala dan Rasul-Nya ﷺ, maka TIDAK BOLEH dilakukan, walaupun Allah subhanahu wa ta’ala membenci kemungkaran tersebut dan pelakunya. Hal ini seperti pengingkaran terhadap para raja dan penguasa dengan cara MEMBERONTAK. Sungguh yang demikian itu adalah sumber segala kejahatan dan fitnah hingga akhir masa… Dan barang siapa merenungkan apa yang terjadi pada (umat) Islam dalam berbagai fitnah yang besar maupun yang kecil, niscaya akan melihat, bahwa penyebabnya adalah mengabaikan prinsip ini, dan tidak sabar atas kemungkaran, sehingga berusaha untuk menghilangkannya, namun akhirnya justru muncul kemungkaran yang lebih besar darinya.” (I’lamul Muwaqqi’in, 3/6)

Mungkin HT berdalih, bahwa semua penguasa itu kafir, karena menerapkan hukum selain hukum Allah. Kita katakana, bahwa tidaklah semua yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullah: “Barang siapa berhukum dengan selain hukum Allah, maka tidak keluar dari empat keadaan:

  1. Seseorang yang mengatakan: “Aku berhukum dengan hukum ini, karena ia lebih utama dari syariat Islam”, maka dia kafir dengan kekafiran yang besar.
  2. Seseorang yang mengatakan: “Aku berhukum dengan hukum ini, karena ia sama/sederajat dengan syariat Islam, sehingga boleh berhukum dengannya dan boleh juga berhukum dengan syariat Islam,” maka dia kafir dengan kekafiran yang besar.
  3. Seseorang yang mengatakan: “Aku berhukum dengan hukum ini dan berhukum dengan syariat Islam lebih utama, akan tetapi boleh-boleh saja untuk berhukum dengan selain hukum Allah,” maka ia kafir dengan kekafiran yang besar.
  4. Seseorang yang mengatakan: “Aku berhukum dengan hukum ini,” namun dia dalam keadaan yakin, bahwa berhukum dengan selain hukum Allah tidak diperbolehkan. Dia juga mengatakan, bahwasanya berhukum dengan syariat Islam lebih utama, dan tidak boleh berhukum dengan selainnya, tetapi dia seorang yang bermudah-mudahan (dalam masalah ini), atau dia kerjakan karena perintah dari atasannya, maka dia kafir dengan kekafiran yang kecil, yang tidak mengeluarkannya dari keislaman, dan teranggap sebagai dosa besar. (At-Tahdzir Minattasarru’ Fittakfir, Muhammad Al-’Uraini hal. 21-22)

Demikian pula, kalaulah sang penguasa itu terbukti melakukan kekufuran, maka yang harus ditempuh terlebih dahulu adalah penegakan hujjah dan nasihat kepadanya, BUKAN PEMBERONTAKAN.

Adapun dalih mereka dengan hadis Auf bin Malik radhiallahu ‘anhu:

قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهُ! أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لا، مَا أَقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ.

Lalu dikatakan kepada Rasulullah ﷺ: “Wahai Rasulullah! Bolehkah kami memerangi mereka dengan pedang (memberontak)?” Beliau ﷺ bersabda: “Jangan, selama mereka masih mendirikan shalat di tengah-tengah kalian!” (HR. Muslim, 3/1481, no. 1855)

Bahwa “Mendirikan shalat di tengah-tengah kalian” adalah kinayah dari menegakkan hukum-hukum Islam secara keseluruhan, sehingga, menurut HT, walaupun seorang penguasa mendirikan shalat, namun dinilai belum menegakkan hukum-hukum Islam secara keseluruhan, maka dianggap kafir dan boleh untuk digulingkan! Ini adalah pemahaman SESAT dan MENYESATKAN.

Para pembaca, tahukah Anda dari mana ta‘wil semacam itu? Masih ingatkah dengan landasan berpikir mereka? Ya, ta`wil itu tidak lain dari akal mereka semata… Bukan dari bimbingan para ulama.

Wallahul musta’an.

Akhir kata, demikianlah gambaran ringkas tentang HT dan selubung sesatnya tentang Khilafah. Semoga menjadi titian jalan untuk meraih petunjuk Ilahi. Aamiin.

 

Sumber:

http://www.asysyariah.com/print.php?id_online=287

http://abuayaz.blogspot.ca/2011/03/apa-itu-hizbut-tahrir-dan-bagaimana.html

,

HUKUM GAJI PENSIUNAN

HUKUM GAJI PENSIUNAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HUKUM GAJI PENSIUNAN

Pertanyaan:

Bagaimana hukum pensiun bagi pegawai negeri yang sudah tidak kerja lagi?

Jawaban:

Hukum pensiun pegawai negeri tergantung kepada hukum pekerjaan yang dahulu dia kerjakan. Kalau pekerjaan itu halal semacam guru atau lainnya, maka pensiunannya pun halal. Adapun kalau pekerjaan yang dahulu dikerjakannya itu haram, maka pensiunnya pun haram.

Halalnya gaji pensiun dilihat dari beberapa sisi:

  1. Pada dasarnya muamalah adalah halal, kecuali kalau ada cara atau sistem yang membuatnya menjadi haram. Dan setahu kami, tidak ada yang membuat gaji pensiun menjadi haram.
  1. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Kaum Muslimin itu tergantung pada syarat mereka.” (HR. Bukhari 2273, Abu Dawud 3594).

Hadis ini menunjukkan, bahwa jika terjadi kesepakatan antara dua orang, dan keduanya saling menyetujui syarat yang diajukan pihak lainnya, sedangkan syarat itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Assunnah, maka berarti KESEPAKATAN KEDUANYA BOLEH DIJALANKAN.

Untuk masalah ini, seorang pegawai negeri saat diangkat menjadi pegawai telah terjadi kesepakatan antara pegawai tersebut dengan pihak instansi pemerintah, bahwa pekerjaannya demikian dengan gaji demikian, dan nantinya kalau sudah sampai pada umur demikian, maka akan tidak kerja lagi, namun tetap menerima uang pensiun dengan jumlah sekian persen dari gaji sampai waktu sekian.

Maka kalau kedua telah sepakat akan hal tersebut, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya tidak boleh dilaksakan.

  1. Sistem pensiun ini telah beredar di seluruh negeri kaum Muslimin, dan para ulama telah mengetahuinya, dan tidak kami temukan ada satu pun ulama yang melarangnya. Bahkan yang ada adalah mereka memerbolehkannya. Di antaranya adalah saat Lajnah Da’imah ditanya:

‘Saya adalah seorang pegawai instansi amar ma’ruf nahi munkar di kota Hanakiyah Saudi (semacam Kepolisian, red.) lalu sampai pada masa pension. Maka saya pun diberi uang pensiun dari badan keuangan kota tersebut. Lalu para pegawai memindahkan pengambilan uang pensiunku lewat sebuah bank swasta di kota itu, lalu saya pun mengambilnya lewat bank tersebut. Namun saya mendengar, bahwa bank itu tidak selamat dari irba. Dan hal itu baru saya pastikan, setelah saya mengambil sebagian uang pensiun dari bank tersebut. Lalu setelah itu saya pun tidak lagi mengambil dari bank tersebut. Maka apakah hukum uang pensiun yang telah saya ambil dan apa yang harus saya lakukan?’

Jawaban Lajnah Da’imah tentang gaji pensiunan:

‘Jika kenyataannya seperti yang disebutkan di atas, maka tidak ada masalah dengan uang yang telah engkau ambil, dan untuk selanjutnya boleh bagimu untuk menerima uang pensiun yang dialihkan penerimaannya lewat bank, dan insya Allah tidak tidak membahayakan bagimu, meskipun bank itu bermuamalah dengan riba karena engkau dalam keadaan seperti itu tidak ikut dalam proses riba tersebut. Adapun dosanya hanya ditanggung oleh yang bermuamalah dengan riba itu sendiri.’ (Fatwa Lajnah Da’imah 15/407, diambil dari CD Al-Maktabah Asy-Syamilah Vol. 2)

Dinukil dari: Majalah Al-Furqon, Edisi 8 Tahun 6, Robi’ul Awwal 1428 H. (Dipublikasikan ulang oleh www.KonsultasiSyariah.com)

 

Sumber: https://konsultasisyariah.com/7372-gaji-pensiunan.html

,

SYUBHAT-SYUBHAT SEKITAR MASALAH DEMOKRASI DAN PEMUNGUTAN SUARA (PEMILU)

SYUBHAT-SYUBHAT SEKITAR MASALAH DEMOKRASI DAN PEMUNGUTAN SUARA (PEMILU)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#ManhajSalaf

#DakwahTauhid

SYUBHAT-SYUBHAT SEKITAR MASALAH DEMOKRASI DAN PEMUNGUTAN SUARA (PEMILU)

Oleh: Ustadz Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari

Pemungutan suara atau voting sering digunakan oleh lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi, baik skala besar seperti sebuah negara, maupun kecil seperti sebuah perkumpulan, di dalam mengambil sebuah sikap, atau di dalam memilih pimpinan dan lain-lain. Sepertinya hal ini sudah lumrah dilangsungkan. Hingga dalam menentukan pimpinan umat harus dilakukan melalui pemungutan suara. Dan tentu saja masyarakat umum pun dilibatkan di dalamnya. Padahal banyak di antara mereka yang tidak tahu menahu apa dan bagaimana kriteria seorang pemimpin menurut Islam.

Dengan cara dan praktik seperti ini, bisa jadi seorang yang tidak layak menjadi pemimpin keluar sebagai pemenangnya. Adapun yang layak dan berhak, tersingkir atau tidak dipandang sama sekali! Tentu saja metode pemungutan suara seperti ini tidak sesuai menurut konsep Islam, ‘yang menekankan konsep Syura (Musyawarah) antara para ulama dan orang-orang saleh. Allah telah berfirman dalam Kitab-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil.[An-Nisaa/4: 58]

Kepemimpinan adalah sebuah amanat yang amat agung, yang menyangkut aspek-aspek kehidupan manusia yang amat sensitif. Oleh sebab itu, amanat ini harus diserahkan kepada yang berhak menurut kaca mata syariat. Proses pemungutan suara BUKANLAH cara/wasilah yang syari, untuk penyerahan amanat tersebut. Sebab hal ini tidak menjamin penyerahan amanat kepada yang berhak. Bahkan di atas kertas dan di lapangan terbukti, bahwa orang-orang yang tidak berhaklah yang memegang (diserahi) amanat itu. Di samping bahwa metoda pemungutan suara ini adalah metoda bid’ah yang tidak dikenal oleh Islam. Sebagaimana diketahui, bahwa tidak ada satu pun dari Khulafaur Rasyidin yaitu: Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali radhiyallahu ‘anhum, maupun yang sesudah mereka, yang dipilih atau diangkat menjadi khalifah, melalui cara pemungutan suara yang melibatkan seluruh umat.

Lantas dari mana sistem pemungutan suara ini berasal?! Jawabnya: Tidak lain dan tidak bukan, ia adalah produk demokrasi ciptaan Barat (baca: kafir).

Ada anggapan, bahwa pemungutan suara adalah bagian dari musyawarah. Tentu saja amat jauh perbedaannya antara musyawarah mufakat menurut Islam, dengan pemungutan suara ala demokrasi di antaranya:

  • Dalam musyawarah mufakat, keputusan ditentukan oleh dalil-dalil syari yang menempati al-haq, walaupun suaranya minoritas.
  • Anggota musyawarah adalah ahli ilmu (ulama) dan orang-orang saleh. Adapun di dalam pemungutan suara, anggotanya bebas siapa saja.
  • Musyawarah hanya perlu dilakukan, jika tidak ada dalil yang jelas dari al-Kitab dan as-Sunnah. Adapun dalam pemungutan suara, walaupun sudah ada dalil yang jelas seterang matahari, tetap saja dilakukan, karena yang berkuasa adalah suara terbanyak, bukan Alquran dan as-Sunnah.

Makna Pemungutan Suara

Pemungutan suara maksudnya adalah: pemilihan hakim atau pemimpin, dengan cara mencatat nama yang terpilih atau sejenisnya, atau dengan voting. Pemungutan suara ini, walaupun bermakna: Pemberian hak pilih, tidak perlu digunakan di dalam syariat untuk pemilihan hakim/pemimpin. Sebab ia berbenturan dengan istilah syari yaitu Syura (Musyawarah). Apalagi dalam istilah pemungutan suara itu terdapat konotasi haq dan batil. Maka penggunaan istilah pemungutan suara ini jelas BERSEBERANGAN JAUH dengan istilah syura. Sehingga tidak perlu menggunakan istilah tersebut, sebab hal itu merupakan sikap latah kepada mereka.

Mafsadat (Kerusakan) Pemungutan Suara

Amat banyak kerusakan yang ditimbulkan dari cara pemungutan suara ini, di antaranya:

  • Termasuk perbuatan syirik kepada Allah.
  • Menekankan suara terbanyak.
  • Anggapan dan tuduhan, bahwa dinul Islam kurang lengkap.
  • Pengabaian wala’ dan bara’.
  • Tunduk kepada undang-undang sekuler.
  • Mengecoh (memerdayai) orang banyak, khususnya kaum Muslimin.
  • Memberikan kepada demokrasi baju syariat.
  • Termasuk membantu dan mendukung musuh-musuh Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani.
  • Menyelisihi Rasulullah ﷺ dalam metoda menghadapi musuh.
  • Termasuk wasilah yang diharamkan.
  • Memecah belah kesatuan umat.
  • Menghancurkan persaudaraan sesama Muslim.
  • Menumbuhkan sikap terkutuk fanatisme golongan atau partai.
  • Menumbuhkan pembelaan membabi buta (jahiliyah) terhadap partai-partai di golongan mereka.
  • Rekomendasi yang diberikan hanya untuk kemaslahatan golongan.
  • Janji-janji tanpa realisasi dari para calon, hanya untuk menyenangkan para pemilih.
  • Pemalsuan-pemalsuan dan penipuan-penipuan serta kebohongan-kebohongan hanya untuk meraup simpati massa.
  • Menyia-nyiakan waktu hanya untuk berkampanye, bahkan terkadang meninggalkan kewajiban (shalat dan lain-lain).
  • Membelanjakan harta tidak pada tempat yang disyariatkan.
  • Money politic, si calon menyebarkan uang untuk memengaruhi dan membujuk para pemilih.
  • Terperdaya dengan kuantitas tanpa kualitas.
  • Ambisi merebut kursi tanpa perduli rusaknya akidah.
  • Memilih seorang calon tanpa memandang kelurusan akidahnya.
  • Memilih calon tanpa perduli dengan syarat-syarat syari seorang pemimpin.
  • Pemakaian dalil-dalil syari tidak pada tempatnya, di antaranya adalah ayat-ayat syura yaitu Asy-Syura’: 46.
  • Tidak diperhatikannya syarat-syarat syari di dalam persaksian, sebab pemberian amanat adalah persaksian.
  • Penyamarataan yang tidak syari, di mana disamaratakan antara wanita dan pria, antara seorang alim dengan si jahil, antara orang-orang saleh dan orang-orang fasiq, antara Muslim dan kafir.
  • Fitnah wanita yang terdapat dalam proses pemungutan suara, di mana mereka boleh dijadikan sebagai salah satu calon! Padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda: “Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita”. [Hadis Riwayat Bukhari dari Abu Bakrah]
  • Mengajak manusia untuk mendatangi tempat-tempat pemalsuan.
  • Termasuk bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
  • Melibatkan diri dalam perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat.
  • Janji-janji palsu dan semu yang disebar.
  • Memberi label pada perkara-perkara yang tidak ada labelnya, seperti label partai dengan partai Islam, pemilu Islami, kampanye Islami dan lain-lain.
  • Berkoalisi atau beraliansi dengan partai-partai menyimpang dan sesat, hanya untuk merebut suara terbanyak.
  • Sogok-menyogok dan praktik-praktik curang lainnya, yang digunakan untuk memenangkan pemungutan suara.
  • Pertumpahan darah yang kerap kali terjadi sebelum atau sesudah pemungutan suara, karena memanasnya suasana pasca pemungutan suara, atau karena tidak puas karena kalah, atau merasa diCurangi.

Sebenarnya masih banyak lagi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari proses pemungutan suara ini. Kebanyakan dari kerusakan-kerusakan yang disebutkan tadi adalah suatu yang sering nampak atau terdengar melalui media massa atau lainnya!

Lalu apakah pantas seorang Muslim, apalagi seorang Salafi, ikut-ikutan latah seperti orang-orang jahil tersebut?!

Sungguh SANGAT TIDAK PANTAS bagi seorang Muslim Salafi yang bertakwa kepada Rabb-Nya melakukan hal itu, padahal ia mendengar firman Rabb-Nya:

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Maka apakah patut bagi Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (kafir). Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu membuat keputusan? [Al-Qalam/68: 35-36]

Pada saat bangsa ini sedang menghadapi bencana, yang seharusnya mereka lakukan adalah memerbaiki kekeliruannya dengan KEMBALI KEPADA DIEN YANG MURNI, sebagaimana firman Allah:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan buah tangan perbuatan manusia, agar mereka merasakan sebagian perbuatan mereka, dan agar mereka kembali. [Ar-Ruum: 41]

Yaitu, agar mereka kembali kepada dien (agama) ini, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ

”Jika kalian telah berjual beli dengan cara Al-‘Inah, dan kalian telah mengikuti ekor-ekor sapi, telah puas dengan bercocok tanam, dan telah kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang (Allah) tidak akan mencabutnya, sampai kalian kembali kepada agama kalian [HR. Abu Daud dan lain-lainnya dan dishohihkan oleh Syaikh Al-Albany dalam Ash-Shohihah No. 11]

KEMBALI KEPADA DIEN YANG MURNI ITULAH SOLUSINYA. Kembali kepada nilai-nilai tauhid yang murni. Memelajari dan melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya, menyemarakkan as-Sunnah dan mengikis bid’ah dan mentarbiyah ummat di atas nilai tauhid. Dakwah kepada jalan Allah itulah jalan keluarnya, dan bukan melalui kotak suara atau kampanye-kampanye semu! Tetapi realita apa yang terjadi??

Para du’at (da’i) sudah berubah profesi. Kini ia menyandang predikat baru, yaitu juru kampanye (jurkam), menyeru kepada partainya, dan bukan lagi menyeru kepada jalan Allah. Menebar janji-janji; bukan lagi menebar nilai-nilai tauhid. Sibuk berkampanye, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Bukan lagi berdakwah, tetapi sibuk mengurusi urusan politik, padahal bukan bidangnya dan ahlinya- serta tidak lagi menuntut ilmu.

Mereka berdalih: “Masalah tauhid memang penting, akan tetapi kita tidak boleh melupakan waqi’ (realita).”

Waqi’ (realita) apa yang mereka maksud? Apakah realita yang termuat di koran-koran, majalah-majalah, surat kabar-surat kabar? Karena itulah referensi mereka. Atau realita umat yang masih jauh dari akidah yang benar, praktik syirik yang masih banyak dilakukan, atau amalan bid’ah yang masih bertebaran. Ironinya hal ini justru ada pada partai-partai yang mengatas namakan Islam! Wallahul Musta’an.

Mereka ngotot untuk tetap ikut pemungutan suara, agar dapat duduk di kursi parlemen. Dan untuk mengelabuhi umat, mereka pun melontarkan beberapa syubhat!

Syubhat-Syubhat Sistem Demokrasi dan Bantahannya

  • Syubhat:

Mereka mengatakan: Bahwa sistem demokrasi sesuai dengan Islam secara keseluruhan. Lalu mereka namakan dengan syura (musyawarah), berdalil dengan firman Allah:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

” Dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka”.[Asy-Shura/42: 38]

Lalu mereka bagi demokrasi menjadi dua bagian: Yang bertentangan dengan syariat, dan yang tidak bertentangan dengan syariat.

  • Bantahan:

Tidak samar lagi batilnya ucapan yang menyamakan antara syura menurut Islam, dengan demokrasi ala Barat. Dan sudah kita cantumkan sebelumnya tiga perbedaan antara syura dan demokrasi!

Adapun membagi demokrasi ke dalam shahih (benar) dan tidak shahih adalah pembagian tanpa dasar, sebab istilahnya sendiri tidak dikenal dalam Islam.

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ﴿٢٢﴾إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ

“Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk, (menyembah)-nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka” [An-Najm/53: 22-23]

  • Syubhat:

Mereka mengatakan: Bahwa pemungutan suara sudah ada pada awal-awal Islam, ketika Abu Bakar, Umar, Ustman radhiyallahu ‘anhum telah dipilih dan dibaiat. [Lihat kitab syari’atul intikhabat hal.15]

  • Bantahan:

Ucapan mereka itu tidak benar karena beberapa sebab:

  1. Telah jelas bagi kita semua kerusakan yang ditimbulkan oleh pemungutan suara seperti kebohongan, penipuan, kedustaan, pemalsuan dan pelanggaran syariat lainnya. Maka amat tidak mungkin, sebaik-baik kurun melakukan praktik-praktik seperti itu.
  1. Para sahabat (sebagaimana yang dimaklumi dan diketahui di dalam sejarah) telah bermufakat dan bermusyawarah tentang khalifah umat ini sepeninggal Rasul ﷺ.

Dan setelah dialog yang panjang, di antaranya ucapan Abu Bakar as-Sidiq yang membawakan sebuah hadis yang berbunyi: “Para imam itu adalah dari bangsa Quraisy.” Lalu mereka bersepakat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Tidak diikutsertakan seorang wanita pun di dalam musyawarah tersebut.

Kemudian Abu Bakar mewasiatkan Umar sebagai khalifah setelah beliau, tanpa ada musyawarah.

Kemudian Umar menunjuk enam orang sebagai anggota musyawarah, untuk menetapkan salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah. Keenam orang itu termasuk 10 sahabat Rasulullah ﷺ yang dijamin masuk Surga. Adapun sangkaan sebagian orang, bahwa Abdurrahman bin Auf menyertakan wanita dalam musyawarah adalah tidak benar.

Di dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan di dalamnya penyebutan musyawarah Abdurrahman bin Auf bersama wanita, dan tidak juga bersama para tentara. Bahkan yang tersebut di dalam riwayat Bukhari tersebut, Abdurrahman bin Auf mengumpulkan lima orang yang telah ditunjuk Umar, yaitu Ustman, Ali, Zubair, Thalhah, Saad dan beliau sendiri (lihat Fathul Bari juz 7 hal. 61,69), Tarikhul Islam karya Az-Zahabi (hal. 303), Ibnu Ashir dalam thariknya (3/36), Ibnu Jarir at-Thabari dalam Tarikhkul Umam (4/431). Adapun yang disebutkan oleh Imam Ibnu Isuji di dalam Kitabnya al-Munthadam riwayatnya Dhaif.

Dan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam al-Bidayah wa Nihayah (4/151) adalah riwayat tanpa sanad, tidak dapat dijadikan sandaran.

Kesimpulannya:

1.Berdasarkan riwayat yang shahih, Abdurrahman bin Auf hanya bermusyawarah dengan lima orang yang ditunjuk Umar.

  1. Dalam riwayat yang shahih disebutkan, bahwa Abdurrahman bin Auf juga mengajak bertukar pendapat dengan sahabat lainnya.
  2. Adapun penyertaan wanita di dalam musyawarah adalah tidak benar, sebab riwayatnya tidak ada asalnya.
  • Syubhat:

Mereka mengatakan: Ini adalah masalah ijtihadiyah’

  • Bantahan:

Apa yang dimaksud dengan masalah ijtihadiyah? Jika mereka katakan: Yaitu masalah baru yang tidak dikenal di masa wahyu dan Khulafaur Rasyidin, maka jawabannya:

  1. Ucapan mereka ini menyelisihi, atau bertentangan dengan ucapan sebelumnya, yaitu sudah ada pada awal Islam.
  1. Memang benar pemungutan suara ini tidak ada pada zaman wahyu. Tetapi bukan berarti seluruh perkara yang tidak ada pada zaman wahyu, ditetapkan hukumnya dengan ijtihad. Dalam masalah ini, ulama menetapkan hukum setiap masalah berdasarkan kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah umum. Dan untuk masalah pemungutan suara ini telah diketahui kerusakan-kerusakannya.

Jika dikatakan: Yang kami maksud masalah ijtihadiyah adalah masalah yang belum ada dalil al-Kitab dan as-Sunnah. Maka jawabannya sama seperti jawaban kami yang telah lalu.

Jika dikatakan masalah ijtihadiyah artinya: Kami mengetahui keharamannya, tetapi kami memandang ikut serta di dalamnya untuk mewujudkan maslahat, maka jawabannya: Kalau ucapan itu benar, maka pasti sudah ada buktinya semenjak munculnya pemikiran seperti ini. Di negara-negara Islam tidak pernah terwujud maslahat tersebut, bahkan hanya kembali dua sepatu usang (gagal).

Sedang Rasulullah ﷺ bersabda: “Seorang Mukmin tidaklah disengat dua kali dari satu lubang” [Mutafaqun alaih]

Jika dikatakan masalah ijtihadiyah adalah masalah yang diperdebatkan dan diperselisihkan di kalangan ulama serta bukan masalah ijma’, maka jawabannya:

  1. Coba tunjukkan perselisihan di kalangan ulama yang muktabar (dipercaya) yang didakwakan itu. Tentu saja mereka tidak akan mendapatkannya.
  1. Yang dikenal di kalangan ulama, bahwa yang dimaksud khilafiyah atau masalah yang diperdebatkan, yaitu: Jika kedua pihak memiliki alasan atau dalil yang jelas dan dapat diterima sesuai kaidah. Sebab kalau hanya mencari masalah khilafiyah, maka tidak ada satu permasalahan pun, melainkan di sana ada khilaf atau perbedaan pendapat. Akan tetapi banyak di antara pendapat itu yang tidak muktabar.
  • Syubhat:

Mereka mengatakan: Bahwa pemungutan suara tersebut termasuk Maslahat Mursalah.

  • Bantahan:
  1. Maslahat Mursalah bukanlah sumber asli hukum syari, tapi hanyalah sumber taba’i (mengikut) yang tidak dapat berdiri sendiri. Maslahat Mursalah hanyalah wasilah, yang jika terpenuhi syarat-syaratnya, baru bisa diamalkan.
  1. Menurut defisinya Maslahat Mursalah itu adalah: apa-apa yang tidak ada nash tertentu padanya dan masuk ke dalam kaidah umum. Menurut definisi lain adalah: sebuah sifat (maslahat) yang belum ditetapkan oleh syariat.

Jadi Maslahat Mursalah itu adalah salahsatu proses ijtihad untuk mencapai sebuah kemaslahatan bagi umat, yang belum disebutkan syariat, dengan memperhatikan syarat-syaratnya.

Kembali kepada masalah pemungutan yang dikatakan sebagai Maslahat Mursalah tersebut, apakah sesuai dengan tujuan Maslahat Mursalah itu sendiri, atau justru bertentangan? Tentu saja amat bertentangan, dilihat dari kerusakan kerusakan pemungutan suara, yang cukup menjadi bukti, bahwa antara keduanya amat jauh berbeda.

  • Syubhat:

Mereka mengatakan: Pemungutan suara ini hanya wasilah, bukan tujuan, dan maksud kami adalah baik.

  • Bantahan:

Tidak dikenal kamus tujuan menghalalkan segala cara, sebab itu adalah kaidah Yahudiah. Sebab berdasarkan kaidah Usuliyah: Hukum sebuah wasilah ditentukan hasil yang terjadi (didapat). Jika yang terjadi adalah perkara haram (hasilnya haram), maka wasilahnya juga haram.

Adapun ucapan mereka bahwa yang mereka inginkan adalah kebaikan, maka jawabannya adalah bahwa niat yang baik lagi ikhlas, serta keinginan yang baik lagi tulus, belumlah menjamin kelurusan amal. Sebab betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tetapi tidak mendapatkannya.

Sebab sebuah amal dapat dikatakan shahih dan makbul, jika memenuhi dua syarat: Niat ikhlas dan Menetapi as-Sunnah. Jadi bukan hanya bermodal keinginan (i’tikad baik saja).

  • Syubhat:

Mereka mengatakan: Kami mengikuti pemungutan suara dengan tujuan menegakkan daulah Islam.

  • Bantahan:

Ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada mereka, bagaimana cara menegakkan daulah Islam?

Sedangkan di awal perjuangan, mereka sudah tunduk pada undang-undang sekuler yang diimpor dari Eropa. Mengapa mereka tidak memulai menegakkan hukum Islam itu pada diri mereka sendiri, atau memang ucapan mereka “Kami akan menegakkan daulah Islam” hanyalah slogan kosong belaka? Terbukti mereka tidak mampu untuk menegakkannya pada diri mereka sendiri.

Kalau ingin buktinya, maka silakan melihat mereka-mereka yang meneriakkan slogan tersebut.

  • Syubhat:

Mereka mengatakan: Kami tidak mau berpangku tangan dengan membiarkan musuh-musuh bergerak leluasa tanpa hambatan.

  • Bantahan:

Apakah masuk akal jika untuk menghadapi musuh-musuhnya, mereka bergandengan tangan dengan musuh-musuhnya dalam kursi parlemen, berkompromi dengan musuh dalam membuat undang-undang? Bukankah ini tipu daya ala Yahudi yang telah Allah nyatakan dalam Alquran:

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Segolongan lain dari Ahli Kitab berkata kepada sesamanya: Perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang Mukmin) kembali (kepada kekafiran)”. [Ali-Imran/3: 72]

Dan ucapan mereka, bahwa masuknya mereka ke kancah demokrasi itu adalah refleksi perjuangan mereka, tidak dapat dipercaya. Bukankah Allah telah mengatakan:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka” [Al-Baqarah/2: 120].

Lalu mengapa mereka saling bahu membahu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Apakah mereka menerapkan kaidah: Saling bertolong-tolongan pada perkara-perkara yang disepakati dan saling toleransi pada perkara- perkara yang diperselisihkan? Tidakkah mereka takut pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu?)”. [An-Nisaa/4: 144]

  • Syubhat:

Mereka mengatakan: Kami terjun dalam kancah demokrasi karena alasan darurat.

  • Bantahan:

Darurat menurut Ushul yaitu: Keadaan yang menimpa seorang insan berupa kesulitan bahaya dan kepayahan/kesempitan, yang dikhawatirkan terjadinya kemudharatan atau gangguan pada diri (jiwa), harta, akal, kehormatan dan agamanya. Maka dibolehkan baginya perkara yang haram (meninggalkan perkara yang wajib) atau menunda pelaksanaannya, untuk menolak kemudharatan darinya, menurut batas-batas yang dibolehkan syariat.

Lalu timbul pertanyaan kepada mereka: Yang dimaksud alasan itu, karena keadaan darurat atau karena maslahat?

Sebab maslahat tentu saja lebih luas dan lebih umum ketimbang darurat. Jika dahulu mereka katakan bahwa demokrasi itu atau pemungutan suara itu hanyalah wasilah, maka berarti yang mereka lakukan tersebut bukanlah karena darurat, akan tetapi lebih tepat dikatakan untuk mencari maslahat. Maka terungkaplah, bahwa ikut sertanya mereka dalam kancah demokrasi tersebut bukanlah karena darurat, tapi hanya karena sekedar mencari setitik maslahat.

  • Syubhat:

Mereka mengatakan: Kami terpaksa melakukannya. Sebab jika tidak, maka musuh akan menyeret kami dan melarang kami menegakkan hukum Islam, dan melarang kami shalat di masjid-masjid dan melarang kami berbicara (berkhutbah).

  • Bantahan:

Mereka hanya dihantui bayangan saja. Atau mereka menyangka, kelangsungan dakwah kepada jalan Allah hanya tergantung di tangan mereka saja. Dengan itu mereka menyimpang dari Manhaj An-Nabawi dalam berdakwah kepada Allah dan dalam al-islah (perbaikan). Lalu mereka menuduh orang-orang yang tetap berpegang teguh pada as- Sunnah sebagai orang-orang pengecut (orang-orang yang acuh tak acuh terhadap nasib umat). Apakah itu yang menyebabkan mereka membabi buta dan gelap mata?

Hendaknya mereka mengambil pelajaran dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Dzar al-Giffari ketika Rasulullah ﷺ berpesan kepadanya:

“Tetaplah kau di tempat engkau, jangan pergi kemana-mana sampai aku mendatangimu. Kemudian Rasulullah ﷺ pergi di kegelapan hingga lenyap dari pandangan. Lalu aku mendengar suara gemuruh. Maka aku khawatir jika seseorang telah menghadang Rasulullah ﷺ, hingga aku ingin mendatangi beliau ﷺ. Tapi aku ingat pesan beliau ﷺ: Tetaplah engkau di tempat, jangan kemana-mana. Maka aku pun tetap di tempat, tidak ke mana-mana. Hingga beliau ﷺ mendatangiku. Lalu aku berkata bahwa aku telah mendengar suara gemuruh, sehingga aku khawatir terhadap beliau ﷺ, lalu aku ceritakan kisahku. Lalu beliau ﷺ berkata, apakah engkau mendengarnya? Ya, kataku. Beliau ﷺ berkata itu adalah Jibril, yang telah berkata kepadaku: Barang siapa di antara umatmu (umat Rasulullah ﷺ) yang wafat dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, akan masuk ke dalam Surga. Aku bertanya, walaupun dia berzina dan mencuri? Beliau ﷺ berkata: Walaupun dia berzina dan mencuri”. [Mutafaqun alaih]

Lihatlah bagaimana keteguhan Abu Dzar al-Ghifari terhadap pesan Rasulullah ﷺ untuk tidak bergeming dari tempat, walaupun dalam sangkaan beliau, Rasulullah ﷺ berada dalam mara bahaya! Bukankah hal tersebut gawat dan genting? Suara gemuruh yang mencemaskan beliau atas nasib Rasulullah ﷺ. Namun apa gerangan yang menahan Abu Dzar al-Ghifari untuk menemui Rasulullah ﷺ? Apakah beliau takut, atau beliau pengecut, atau beliau acuh tak acuh akan nasib Rasulullah ﷺ? Tidak! Sekali-kali tidak! Tidak ada yang menahan beliau melainkan pesan Rasulullah ﷺ: Tetaplah engkau di tempat, jangan pergi ke mana-mana, hingga aku datang!

Keteguhan beliau di atas garis as-Sunnah telah mengalahkan (menundukkan) pertimbangan akal dan perasaan! Beliau tidak memilih melanggar pesan Rasulullah ﷺ dengan alasan ingin menyelamatkan beliau ﷺ.

Kemudian kita lihat hasil keteguhan beliau atas pesan Rasulullah ﷺ berupa ilmu tentang tauhid yang dibawa malaikat Jibril kepada Rasulullah ﷺ. Kabar gembira bagi para Muwahhid (ahli tauhid), yaitu Surga. Seandainya beliau melanggar pesan Rasulullah ﷺ, maka belum tentu beliau mendapatkan ilmu tersebut pada saat itu!!

Demikian pula dikatakan kepada mereka: Kami tidak hendak melanggar as-Sunnah dengan dalih menyelamatkan umat! (Karena keteguhan di atas as-Sunnah itulah yang akan menyelamatkan umat -red).

Berbahagialah ahlu sunnah (Salafiyin) berkat keteguhan mereka di atas as-Sunnah.

  • Syubhat:

Mereka mengatakan: Bahwa mereka mengikuti kancah pemunggutan suara untuk memilih kemudharatan yang paling ringan.

Mereka juga berkata, bahwa mereka mengetahui hal itu adalah jelek, tapi ingin mencari mudharat yang paling ringan, demi mewujudkan maslahat yang lebih besar.

  • Bantahan:

Apakah mereka menganggap kekufuran dan syirik sebagai sesuatu yang ringan kemudharatannya? Timbangan apa yang mereka pakai untuk mengukur berat ringannya suatu perkara? Apakah timbangan akal dan hawa nafsu? Tidakkah mereka mengetahui, bahwa demokrasi itu adalah sebuah kekufuran dan syirik produk Barat? Lalu apakah ada yang lebih berat dosanya selain kekufuran dan syirik?

Kemudian, apakah mereka mengetahui syarat-syarat dan batasan-batasan kaidah “Memilih kemudharatan yang paling ringan.”

Jika jawaban mereka tidak mengetahui; maka hal itu adalah musibah.

Jika jawabannya mereka mengetahui, maka dikatakan kepada mereka: Coba perhatikan kembali syarat-syaratnya! Di antaranya:

  1. Maslahat yang ingin diraih adalah nyata (realistis), bukan sekedar perkiraan (anggapan belaka). Kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh mereka yang melibatkan di dalam kancah demokrasi itu cukuplah sebagai bukti, bahwa maslahat yang mereka janjikan itu hanyalah khayalan dan isapan jempol belaka.
  1. Maslahat yang ingin dicapai harus lebih besar dari mafsadah (kerusakan) yang dilakukan, berdasarkan paham ahli ilmu. Jika realita adalah kebalikannya, yaitu maslahat yang hendak dicapai lebih kecil ketimbang mafsadah yang terjadi, maka kaidahnya berganti menjadi:

Menolak mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan ketimbang mencari (mengambil) mashlahat (kebaikan).

  1. Tidak ada cara (jalan) lain untuk mencapai maslahat tersebut, melainkan dengan melaksanakan mafsadah (kerusakan) tersebut.

Syarat yang ketiga ini sungguh amat berat untuk dipenuhi oleh mereka, sebab konsekuensinya adalah: Tidak ada jalan lain untuk menegakkan hukum Islam, kecuali dengan jalan demokrasi tersebut. Sungguh hal itu adalah kebatilan yang amat nyata! Apakah mungkin manhaj Rasulullah ﷺ dalam ishlah (perbaikan) divonis tidak layak dipakai untuk menegakkan hukum Islam? Tidaklah kita mengenal Islam, kecuali melalui beliau ﷺ?

  • Syubhat:

Mereka mengatakan: Bahwa beberapa Ulama Ahlu Sunnah telah berfatwa tentang disyariatkannya pemungutan suara (pemilu) ini, seperti: Syeikh al-Albani, Bin Baz, Bin Utsaimin. Lalu apakah kita menuduh mereka (para ulama) hizbi?

  • Bantahan:

Jawabannya tentu saja tidakl

Amat jauh para ulama itu dari sangkaan mereka, karena beberapa alasan:

  1. Mereka adalah ulama dan pemimpin kita, serta pemimpin dakwah yang penuh berkah ini (dakwah Salafiyah) dan pelindung Islam. Kita tidak meneguk ilmu, kecuali dari mereka. Kita berlindung kepada Allah, semoga mereka tidak demikian (tidak hizbi)! Bahkan sebaliknya, merekalah yang telah memeringatkan umat dari bahaya Hizbiyah. Tidaklah umat selamat dari Hizbiyah, kecuali melalui nasihat-nasihat mereka, setelah taufik dari Allah tentunya. Kitab-kitab dan kaset-kaset mereka penuh dengan peringatan tentang Hizbiyah.
  1. Para ulama berfatwa (memberi fatwa) sesuai dengan kadar soal yang ditanyakan. Bisa saja seorang datang kepada ulama dan bertanya:

Ya Syeikh! Kami ingin menegakkan syariat Allah, dan kami tidak mampu, kecuali melalui pemungutan suara dengan tujuan untuk mengenyahkan orang-orang sosialis dan sekuler dari posisi mereka! Apakah boleh kami memilih seorang yang saleh untuk melaksanakan kepentingan ini? Demikianlah soalnya!

Lain halnya seandainya bunyi soal: Ya Syeikh, pemungutan suara itu menimbulkan mafsadah (kerusakan) begini dan begini, dengan menyebutkan sisi negatif yang ditimbulkannya, maka niscaya jawabannya akan lain. Mereka-mereka itu (yaitu Hizbiyun dan orang-orang yang terfitnah oleh Hizbiyun) mencari-cari talbis (tipu daya) terhadap para ulama! Adapun dalil bahwa seorang alim berfatwa berdasarkan apa yang ia dengar. Dan sebuah fatwa ada kalanya keliru, adalah dari sebuah hadis dari Ummu Salamah:

“Sesungguhnya kalian akan mengadukan pertengkaran di antara kalian padaku. Barang kali sebagian kalian lebih pandai berdalih ketimbang lainnya. Barang siapa yang telah aku putuskan baginya dengan merebut hak saudaranya, maka yang dia ambil itu hanyalah potongan dari api Neraka. Hendaknya dia ambil atau dia tinggalkan” [Mutafaqun alaih]

Rasulullah ﷺ juga telah memerintahkan kepada para qadi untuk mendengarkan kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah ﷺ berkata kepada Ali bin Abu Thalib:

“Wahai Ali, jika menghadap kepada engkau dua orang yang bersengketa, janganlah engkau putuskan antara mereka berdua, hingga engkau mendengar dari salah satu pihak, sebagaimana engkau mendengarnya dari pihak lain. Sebab jika engkau melakukan demikian, akan jelas bagi engkau, putusan yang akan diambil”. [Hadis Riwayat Ahmad]

Oleh sebab itu, kejahatan yang paling besar yang dilakukan oleh seorang Muslim adalah diharamkannya perkara-perkara yang sebelumnya halal, disebabkan pertanyaannya. Dalam sebuah hadis riwayat Saad bin Abi Waqas radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Sesungguhnya kejahatan seorang Muslim yang paling besar adalah bertanya tentang sebuah perkara yang belum diharamkan. Lalu diharamkan disebabkan pertanyaannya”. [Mutafaqun Alaih]

Ibnu Thin berkata, bahwa kejahatan yang dimaksud adalah menyebabkan kemudharatan atas kaum Muslimin disebabkan pertanyaannya. Yaitu menghalangi mereka dari perkara-perkara halal sebelum pertanyaannya.

Hendaknya orang-orang yang melakukan tindakan berbahaya seperti ini bertaubat kepada Allah. Dan para tokoh kaum Muslimin agar berhati-hati terhadap orang-orang semacam itu.

  1. Lalu bagaimana sikap mereka (para Hizbiyin), tatkala telah jelas, bahwa bagi para Ulama, demokrasi dan pemilihan suara ini adalah haram, disebabkan mafsadah yang ditimbulkannya. Apakah mereka akan mengundurkan diri dari kancah demokrasi dan pemilu itu? Atau mereka tetap nekat. Realita menunjukkan, bahwa mereka hanya memancing di air keruh. Mereka hanya mencari keuntungan untuk golongannya saja dari fatwa para ulama. Terbukti jika fatwa ulama tidak menguntungkan golongan mereka, maka mereka pun menghujatnya dengan berbagai macam pelecehan. Wallahu a’lam.

 

[Disalin dari Majalah As-Sunnah Edisi 11/Th. III/1420-1999. Disadur dari kitab Tanwiir adz-Dzulumat tulisan Abu Nashr Muhammad bin Abdillah al-Imam dan kitab Madarik an-Nazhar Fi Siasah tulisan Abdul Malik Ramadhani]

 

Sumber: https://almanhaj.or.id/497-syubhat-syubhat-sekitar-masalah-demokrasi-dan-pemungutan-suara.html

 

,

NODA HITAM DEMOKRASI

NODA HITAM DEMOKRASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NODA HITAM DEMOKRASI

Menurut para pencetusnya, demokrasi adalah kekuasaan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan mutlak, di mana rakyat berperan serta langsung menentukan arah kebijaksanaan negaranya dengan memilih wakil yang dia kehendaki secara bebas.

Sistem demokrasi sangat BERTENTANGAN dengan hukum Islam ditinjau dari beberapa segi:

  1. Hukum dan Undang-Undang Buatan Manusia

Dalam Islam, hukum dan undang-undang merupakan hak mutlak Allah, sedang Nabi Muhammad ﷺ hanya menyampaikan.

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah” (QS al-An‘am [6]: 57)

Manusia boleh membuat peraturan dan undang-undang, selama TIDAK BERTENTANGAN dengan Alquran dan Sunah.

Adapun dalam sistem demokrasi, undang-undang dibuat oleh manusia (baca: perwakilan rakyat dalam parlemen), sehingga mereka membuat hukum dan undang-undang yang TIDAK berdasar pada agama Islam.

أَمْ لَهُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ

“Apakah mereka memunyai sembahan-sembahan selain Allah, yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” (QS al-Syura [42]: 21).

2. Partai dan Perpecahan

Tidaklah samar bagi kita, bahwa demokrasi dibangun di atas partai politik. Kemudian setiap partai mengajukan wakil mereka, dan nantinya salah satu mereka akan dipilih oleh suara mayoritas rakyat dalam pemilu. Begitu pula tidaklah diragukan, bahwa partai merupakan sumber perpecahan dan permusuhan, yang sangat bertentangan dengan agama Islam yang menganjurkan persatuan dan melarang perpecahan.

3. Kebebasan yang Melampuai Batas

Dalam Islam, kebebasan harus tetap dikendalikan, agar sesuai dengan agama Islam, dan tidak menerjang rambu-rambunya. Adapun dalam sistem demokrasi, kebebasan memiliki wilayah yang seluas-luasnya tanpa kendali.

Oleh karena itu, tak heran bila dalam hukum demokrasi setiap individu tidak dilarang melakukan aktivitas apa pun, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, sekalipun dengan murtad dari agama Islam!!! Hanya kepada Allah kita mengadu.

4. Suara Mayoritas adalah Standar

Dalam Islam, standar kebenaran dan kemenangan adalah yang sesuai dengan Alquran dan Sunah, sekalipun sedikit orangnya. Adapun dalam sistem demokrasi, standarnya adalah suara dan aspirasi mayoritas rakyat, sehingga konsekuensi logisnya adalah, apabila mayoritas rakyat suatu negara adalah orang yang rusak, maka mereka akan memilih pemimpin yang sesuai dengan selera mereka, karena burung-burung itu berkumpul dengan sesama jenisnya!!

5. Persamaan Derajat antara Pria dan Wanita

Dalam banyak hukum, agama Islam menyetarakan antara pria dan wanita. Namun dalam sebagiannya, Islam membedakan antara keduanya, seperti dalam hukum waris, diyat, aqiqah, persaksian, dan sebagainya. Sementara itu, dalam hukum demokrasi, pria dan wanita setara dalam semua bidang!!!

 

***

 

Sumber: Risalah al-‘Adlu fi Syarī‘ah Islam wa Laisa fi Dimuqratiyyah al-Maz‘umah karya al-Syaikh ‘Abdul-Muhsin al-‘Abbad hlm. 36–44.

 

Penyusun: Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi hafizhahullah

[Artikel Muslim.or.id]

 

, ,

BAGAIMANA SYARATNYA AGAR MLM MENJADI HALAL?

BAGAIMANA SYARATNYA AGAR MLM MENJADI HALAL?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BAGAIMANA SYARATNYA AGAR MLM MENJADI HALAL?

Bandingkan Dengan MLM Yang Ada Di Indonesia

Kontroversi mengenai bisnis dengan metode Multi Level Marketing (MLM) telah lama menyebar. Para ulama pun telah mevonis aktivitas ini sebagai cara bisnis yang menzalimi orang lain dan memakan harta atau hasil keringat orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Namun demikian, masih ada pihak-pihak yang tetap menggandrungi bisnis ini dan tidak memerdulikan status hukumnya dalam kaca mata syariat Islam. Berikut ini ada sebuah artikel menarik, bagaimana MLM yang telah divonis terlarang tersebut bisa menjadi diperbolehkan dan halal, apabila memenuhi kriteria yang dihalalkan.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar marketing dengan sistem MLM hukumnya halal:

  • Pertama, orang yang ingin memasarkan produk TIDAK diharuskan untuk membeli produk tersebut.
  • Kedua, harga produk yang dipasarkan dengan sistem MLM itu tidak boleh lebih mahal dari pada harga wajar untuk produk sejenis. Hanya ada dua pilihan harga semisal dengan harga produk sejenis atau malah lebih murah.
  • Ketiga, orang yang ingin memasarkan produk tersebut tidak disyaratkan harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi anggota.

Jika tiga syarat ini bisa dipenuhi, maka sistem MLM yang diterapkan adalah sistem yang tidak melanggar syariat.

Namun bisa dipastikan bahwa tiga syarat ini tidak mungkin bisa direalisasikan oleh perusahaan yang menggunakan MLM sebagai sistem marketingnya. Jika demikian, maka sistem marketing ini TERLARANG, karena merupakan upaya untuk memakan harta orang lain dengan cara cara yang tidak bisa dibenarkan.

Demikian penjelasan Syaikh Dr. Abdullah bin Nashir al Sulmi sebagaimana bisa disimak di sini: https://youtu.be/Ij5swUzbBWU

[Artikel www.PengusahaMuslim.com]

Sumber: https://aslibumiayu.net/9054-bagaimana-syaratnya-agar-mlm-menjadi-halal-bandingkan-dengan-mlm-yang-ada-di-indonesia.html

,

BAGAIMANA HUKUM BISNIS MLM?

BAGAIMANA HUKUM BISNIS MLM?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BAGAIMANA HUKUM BISNIS MLM?

Pertanyaan:

Saya ingin bertanya tentang usaha atau bisnis yang akhir-akhir ini sedang marak di masyarakat, yaitu MLM (Multi Level Marketing). Bagaimanakah hukumnya?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, dan para sahabatnya.

Banyak sekali pertanyaan yang datang kepada Al-Lajnah ad-Da’imah Lil Buhut al-Ilmiyah wal Ifta’ tentang aktivitas perusahaan-perusahaan pemarasan berpiramida (Multi Level Marketing), seperti Biznas. Yang inti dari aktivitas mereka adalah mengajak seseorang untuk membeli sebuah produk, agar dia juga bisa mengajak orang lain untuk membeli produk tersebut, demikian seterusnya.

Setiap kali bertambah tingkatan anggota di bawahnya, maka orang yang pertama akan mendapatkan keuntungan besar, yang bisa mencapai ribuan Real. Dan setiap anggota yang dapat mengajak orang-orang setelah bergabung, maka ia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar pula, selagi ia berhasil merekrut anggota-anggota baru ke dalam daftar para anggota. Inilah yang dinamakan dengan pemasaran berpiramida atau Multi Level Marketing (MLM).

Maka, Lajnah Da’imah menjawab:

“Sesungguhnya transaksi jenis ini adalah HARAM, karena tujuannya adalah komisi, bukan produk. Terkadang komisi itu bisa mencapai puluh ribu, padahal harga produk tidaklah sampai seratus. Orang yang berakal ketika dihadapkan di antara dua pilihan, niscaya ia akan memilih komisi. Karena itu, sandaran perusahaan-perusaan ini dalam memromosikan produk-produk mereka, adalah menampakkan jumlah komisi yang besar, yang mungkin didapatkan oleh anggota, dan menjanjikan buat mereka keuntungan yang melampaui batas, sebagai imbalan dari modal yang kecil, yaitu harga produk. Maka produk yang dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan ini sekadar label dan pengantar untuk mendapatkan keuntungan besar.

Melihat hakikat dari transaksi di atas, maka secara syari, usaha seperti ini adalah HARAM karena beberapa alasan:

Transaksi tersebut mengandung riba, baik Riba Fadhl atau Riba Nasi-Ah (Riba Fadhl adalah penambahan pada salah satu dari dua barang ribawi [barang yang bisa diterapkan hukum riba padanya] yang sejenis dengan transaksi yang kontan. Adapun Riba Nasi’ah adalah transaksi antara dua jenis barang ribawi yang sama sebab ribanya, tapi tidak secara kontan). Orang yang ikut dalam bisnis itu membayar sejumlah kecil dari hartanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar darinya. Maka, ia menukar uang dengan uang dalam bentuk tafadhul (ada selisih nilai) dan ta’khir (tidak kontan). Ini adalah bentuk riba yang diharamkan menurut nash Alquran dan as-Sunnah dan kesepakatan para ulama. Produk yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen hanya sebagai kedok untuk barter uang tersebut, dan bukan menjadi tujuan anggota untuk mendapatkan keuntungan dari pemasarannya, sehingga keberadaan produk tidak berpengaruh dalam hukum transaksi jual beli.

Transaksi seperti ini termasuk gharar (yaitu hakikat atau kadar barang yang tidak diketahui oleh salah satu dari kedua belah pihak) yang diharamkan menurut syariat, karena anggota tidak mengetahui, apakah dia akan berhasil mendapatkan jumlah anggota yang cukup atau tidak? Dan bagaimanapun pemasaran berpiramida itu berlanjut, pasti akan mencapai batas akhir yang akan berhenti padanya. Sedangkan anggota tidak tahu ketika bergabung di dalam piramida, apakah dia berada di tingkatan teratas sehingga ia beruntung, atau berada di tingkatan bawah sehingga ia merugi. Dan kenyataannya, kebanyakan anggota piramida merugi, kecuali sangat sedikit di tingkatan atas. Dengan demikian, yang mendominasi adalah kerugian. Maka, ini adalah hakikat gharar (tidak ada kejelasan di antara dua belah pihak). Padahal, Rasulullah ﷺ telah melarang dari perbuatan gharar, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya.

Apa yang terdapat dalam transaksi ini merupakan praktik memakan harta manusia dengan cara yang batil, karena tidak ada yang mengambil keuntungan dari transaksi ini, selain perusahaan dan para anggota yang ditentukan oleh perusahaan, dengan tujuan menipu anggota lainnya. Hal ini telah disebutkan dalam Alquran tentang keharamannya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…” (QS. An-Nisa: 29).

Dalam transaksi ini terdapat penipuan, pengaburan dan penyamaran terhadap manusia. Dari sisi penampakan produk, seakan-akan itulah tujuan dalam transaksi, padahal kenyataannya tidak demikian. Dan dari sisi yang lain, mereka menjanjikan komisi yang besar, tapi seringnya tidak terwujud. Dan ini semua terhitung penipuan yang diharamkan. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ

“Siapa saja yang menipu, maka ia bukan golonganku.” (HR. Muslim 295).

Dan dalam hadis yang lain, beliau ﷺ bersabda:

الْبَيْعَانِ بِلْخِيَارِ مَا لِمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بِوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Dua orang yang melakukan transaksi jual beli berhak menentukan pilihannya (khiyar) selama belum berpisah, niscaya akan mendapatkan berkah dari transaksinya. Dan jika keduanya saling dusta dan tertutup, niscaya akan dicabut keberkahan transaksinya.” (HR. al-Bukhari, 2079 dan Muslim 1532).

Adapun pendapat bahwa transaksi ini tergolong samsarah (jasa sebagai perantara atau makelar), maka itu TIDAK BENAR. Karena samsarah adalah transaksi di mana pihak pertama mendapatkan imbalan atas usaha menjual produknya. Adapun pemasaran MLM, anggotalah yang mengeluarkan biaya untuk memasarkan produk tersebut.

Hakikat atau maksud dari samsarah adalah memasarkan barang, berbeda dengan pemasaran berbasis MLM, yang maksud sebenarnya adalah pemasaran komisi dan bukan (pemasaran) produk. Karena itu, orang yang bergabung dalam MLM akan memasarkan kepada orang yang akan memasarkan dan seterusnya. Berbeda dengan samsarah, (di mana) pihak perantara benar-benar memasarkan kepada calon pembeli barang. Perbedaan di antara dua transaksi sangatlah jelas.

Adapun pendapat bahwa komisi-komisi tersebut masuk dalam kategori hibah (pemberian), maka ini tidak benar. Andaikata (pendapat itu) diterima, maka tidak semua bentuk hibah itu boleh menurut syariat. (Sebagaimana) hibah yang terkait dengan suatu pinjaman adalah riba.

Oleh karena itu, Abdullah bin Salam berkata kepada Abu Burdah:

إِنَّكَ بِأَزْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ إَذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيْرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٌ فَإِنَّهُ رِبًا

“Sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang riba tersebar padanya. Maka, jika engkau memiliki hak pada seseorang kemudian dia menghadiahkan kepadanya sepikul jerami, sepikul gandum atau sepikul tumbuhan, maka itu adalah riba.” (HR. al-Bukhari, 3814).

Dan (hukum) hibah tergantung dari SEBAB ADANYA hibah tersebut. Karena itu, ketika ada seorang pekerja yang datang lalu berkata: “Ini untuk kalian, dan ini dihadiahkan kepada saya.” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda: “Bukankah seandainya engkau duduk di rumah ayahmu atau ibumu, lalu engkau menunggu (saja), apakah dihadiahkan kepadamu atau tidak?” (HR. Muslim 1832).

Dan komisi-komisi ini hanyalah diperoleh karena bergabung dalam sistem pemasaran berjejaring. Maka apapun namanya, baik itu hadiah, hibah, atau selainnya, maka hal tersebut sama sekali TIDAK mengubah hakikat dan hukumnya.

Dan (juga) hal yang patut disebut juga, ada beberapa perusahaan yang muncul di pasar bursa dengan sistem pemasaran berpiramida (MLM) dalam transaksi mereka. Dan hukumnya sama dengan perusahaan-perusahaan yang telah berlalu penyebutannya. Walaupun sebagiannya berbeda dengan yang lainnya pada produk-produk yang mereka perdagangkan. Wabillahi taufiq wa shallallahu ‘ala Nabiyina Muhammad wa aalihi wa shahbihi. (Lihat Fatwa al-Lajnah ad-Da’imah Lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta’ tanggal 14/3/1425 no. 22935)

Sumber: Majalah Al Mawaddah, Vol. 34/Ramadhan-Syawwal 1431 H

Dipublikasikan oleh www.PengusahaMuslim.com dengan pengubahan tata bahasa seperlunya oleh tim redaksi.

Sumber : http://pengusahamuslim.com/tanya-jawab-bagaimana-hukum-bisnis-mlm