Posts

,

HUKUM KOMISI BAGI BROKER (MAKELAR) DALAM ISLAM

HUKUM KOMISI BAGI BROKER (MAKELAR) DALAM ISLAM

 

Membaca kata broker, apa persepsi yang muncul di pikiran kita? Persepsi kita bisa berarti orang yang suka minta komisi, ada unsur percaloan. Broker sendiri berarti pedagang perantara. Mungkin takala zaman belum seperti sekarang, seorang produsen yang menciptakan suatu produk, disebabkan memiliki keterbatasaan waktu dan tenaga untuk menjual dan memasarkan produknya, kemudian menggunakan jasa broker dengan imbalan komisi bagi yang mampu membawa pembeli.

Broker bertindak sebagai pedagang perantara, berfungsi mempertemukan penjual dan pembeli, sehingga mempercepat dan membantu kelancaran proses negoisiasi. Hasil akhir adalah memperoleh komisi dari jasa layanan mereka. Broker menjual informasi tentang apa yang dibutuhkan pembeli, dan mencari pemasok-pemasok mana yang menyediakan barang kebutuhan tersebut.

Di bidang properti, seorang broker memiliki peran untuk menegosiasikan penjualan properti antara penjual dan pembeli dengan imbalan komisi tertentu. Sebagai broker professional, mereka harus bertindak bagi kepentingan penjual dan pembeli, dan bukan untuk dirinya sendiri. Selain itu ia juga harus bisa menjadi problem solver, mencari solusi bila ada ketidak sesuaian antara penjual dan pembeli dengan pendekatan win-win solution.

Prospek mencari listing (maksudnya mencari pemilik yang sedang/ingin menjual atau menyewa properti dan mempercayakan kita untuk memasarkannya), bisa kita dapatkan melalui kawan, kerabat, iklan baris di surat kabar, atau ketika sedang jalan-jalan dan menemukan tanda d idepan rumah pemilik. Semuanya itu bisa kita prospek agar bersedia diajak kerja sama dengan kita. Bila kita mendapatkan pembeli, kita tawarkan mau tidak sang pemilik memberi komisi kepada kita, atau bekerja sama untuk deal harga, atau sistemnya jual harga dengan cara pemilik menentukan harga, terserah kita mau menjual dengan harga berapa. Selisihnya itu menjadi milik kita.

Bagaimana komisi yang didapatkan broker, halal ataukah tidak? Simak bahasan berikut.

Tinjauan Islam terhadap Komisi Broker (Makelar)

Coba kita lihat Fatwa Komisi Fatwa Saudi Arabia, Al Lajnah Ad Daimah berikut ini:

Pertanyaan:

أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون. هل هذا المال حلال (العمولة)؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة، فهل هذا جائز؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة؟

Saya pernah membawa seorang konsumen ke salah satu pabrik atau toko untuk membeli suatu barang. Lalu pemilik pabrik atau toko itu memberi saya komisi atas konsumen yang saya bawa. Apakah komisi yang saya peroleh itu halal atau haram? Jika pemilik pabrik itu memberikan tambahan uang dalam jumlah tertentu dari setiap item yang dibeli konsumen tersebut, dan saya mau menerima tambahan tersebut sebagai balas jasa atas pembelian konsumen tersebut, apakah hal tersebut dibolehkan? Dan jika hal itu tidak dibolehkan, lalu seperti apakah komisi yang dibolehkan?

Jawaban:

إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة، وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون – فهذا جائز ولا محذور فيه. أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل، يزاد على المشتري في ثمن السلعة، فلا يجوز لك أخذه، ولا يجوز للبائع فعل ذلك؛ لأن في هذا إضرار بالمشتري بزيادة السعر عليه.

Jika pihak pabrik atau pedagang memberi Anda sejumlah uang atas setiap barang yang terjual melalui diri Anda sebagai balas jasa atas kerja keras yang telah Anda lakukan untuk mencari konsumen, dan uang tersebut tidak ditambahkan pada harga barang, dan tidak pula memberi mudharat pada orang lain yang menjual barang tersebut, di mana pabrik atau pedagang itu menjual barang tersebut dengan harga seperti yang dijual oleh orang lain, maka hal itu boleh dan tidak dilarang.

Tetapi jika uang yang Anda ambil dari pihak pabrik atau toko dibebankan pada harga barang yang harus dibayar pembeli, maka Anda tidak boleh mengambilnya, dan tidak boleh juga bagi penjual untuk melakukan hal tersebut. Sebab pada perbuatan itu mengandung unsur yang mencelakakan pembeli, karena harus menambah uang pada harga barangnya.

Wabillaahit taufiq. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. [Fatwa no. 19912, pertanyaan ketiga, 13/131. Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz sebagai ketua, Syaikh ‘Aziz Alu Syaikh sebagai wakil ketua, Syaikh Sholeh Al Fauzan dan Syaikh Bakr Abu Zaid sebagai anggota]

Fatwa di atas menunjukkan, bahwa pengambilan komisi dari broker atau makelar (dari pihak buyer/pembeli) dirinci sebagai berikut:

1. Jika komisi bagi broker dibebankan pada harga yang mesti dibayar pembeli tanpa sepengetahuan pembeli, maka tidak dibolehkan, karena hal ini termasuk merugikan pembeli.

2. Jika komisi bagi broker tidak dibebankan pada pembeli atau dibebankan pada pembeli dengan seizinnya, maka dibolehkan. [Lihat Fatwa Al Lajnah Ad Daimah no. 16043, 13/127-128.]

Contoh: Bila A memiliki toko bahan bangunan yang biasanya menjual genteng @ Rp 1.000,- (Seribu Rupiah). Akan tetapi karena konsumen B datang ke toko tersebut dibawa oleh C yang biasanya berprofesi sebagai tukang bangunan, maka A menjual gentingnya kepada B seharga @ Rp. 1.050,- (Seribu lima puluh Rupiah), dengan perhitungan: Rp 1.000,- adalah harga genteng sebenarnya, dan Rp 50,- adalah fee untuk C yang telah berjasa membawa konsumen ke toko A. Sudah barang tentu ketika A menaikkan harga penjualan dari Rp 1.000,- menjadi Rp 1.050,- dengan perhitungan seperti di atas, adalah tanpa sepengetahuan B. Dengan demikian, pada kasus seperti ini B dirugikan, karena ia dibebani Rp 50,- sebagai fee untuk C, tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Dan ini tentu bertentangan dengan firman Allah taala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” [QS. An Nisa’: 29]

Adapun bila pemilik toko memberi fee kepada C tanpa menaikkan harga jual, sehingga tetap saja ia menjual genteng tersebut seharga @ Rp 1.000,- maka itu tidak mengapa.

Atau bila sebelumnya pemilik toko memberitahukan kepada pembeli bahwa harga genting, ditambah dengan fee yang akan diberikan kepada mediator, dan ternyata pembeli mengizinkan, maka praktik semacam ini dibenarkan. [Contoh yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Arifin Baderi di link http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/419/tanya-jawab-hukum-mediator-dagang-makelar–perantara]

Jika broker tadi adalah dari pihak penjual (seller), maka rinciannya sebagai berikut:

• Jika si broker menaikkan harga tanpa izin atau sepengetahuan si penjual, maka ini tidak dibolehkan.
• Jika si broker menaikkan harga dengan izin atau sepengetahuan si penjual (baik kadar kenaikannya diserahkan kepada broker atau ditentukan oleh pemilik barang), ini dibolehkan.

Broker Harus Jujur dan Amanah

Syaikh Sholeh Al Munajjid hafizhohullah menerangkan:
“Hendaklah si broker (makelar) adalah orang yang paham terhadap info yang ia dapat dari penjual atau apa yang diinginkan pembeli. Sehingga dari sini ia tidak merugikan penjual atau juga pembeli, yang awalnya disangka ia punya info, tak tahunya hanya bualan belaka. Si broker juga harus memiliki sifat amanah dan jujur. Si broker tidak boleh hanya menguntungkan salah satu dari keduanya (merugikan lainnya). Jika ada aib (kejelekan) dari produk yang dijual, ia harus menerangkannya dengan amanah dan jujur. Ia pun tidak boleh melakukan penipuan kepada penjual atau pembeli.” [Fatawa Al Islam Sual wa Jawab no. 45726]

Wallahu a’lam bish showab.

 

Penulis: Al-Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, MSc hafizhahullah
Sumber: https://rumaysho.com/1671-hukum-komisi-bagi-broker-makelar.html

 

 

Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: http://nasihatsahabat.com/
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat
 
 
 
#brokerdalamislam #hukumbroker #hukumkomisidalamislam #hukummakelartanah #hukummakelardlmislam #makelar #broker #calo #percaloan #jualbeli #penjualpembeli #fikihjualbeli, #fiqihjualbeli
,

HUKUM DROPSHIPPING MENURUT ISLAM DAN SOLUSINYA

HUKUM DROPSHIPPING MENURUT ISLAM DAN SOLUSINYA
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ
HUKUM DROPSHIPPING MENURUT ISLAM DAN SOLUSINYA
 
Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.
 
Mengenal Dropshipping
 
Pada dasarnya, menjadi seorang pengusaha sukses adalah cita-cata banyak orang. Walau demikian sering kali mereka beranggapan, bahwa cita-cita ini tak ubahnya impian di siang bolong alias serasa mustahil tewujud. Masyarakat berpikiran demikian karena mereka beranggapan, bahwa dunia usaha hanyalah milik orang-orang yang berkantong tebal, atau paling kurang dilahirkan di tengah keluarga kaya raya.
 
Hadirnya sistem Dropshipping di tengah masyarakat bak hembusan angin surga bagi banyak orang untuk dapat mewujudkan impian besar mereka.
 
Betapa tidak, dengan sistem “Dropshipping” kita dapat menjual produk, bahkan berbagai produk, ke konsumen. Semua itu tanpa butuh modal atau berbagai piranti keras lainnya. Yang dibutuhkan hanyalah foto-foto produk yang berasalkan dari supplier/toko. Kita dapat menjalankan usaha dengan sistem ini walau tanpa membeli barang terlebih dahulu. Namun demikian kita dapat menjual produk dimaksud ke konsumen dengan harga yang ditentukan oleh Dropshipper (orang yang melakulan Dropshipping).
 
Dalam sistem Dropshipping konsumen terlebih dahulu melakukan pembayaran, baik tunai atau via transfer ke rekening Dropshipper. Selanjutnya Dropshipper melakukan pembayaran kepada supplier sesuai dengan harga beli Dropshipper disertai dengan ongkos kirim barang ke alamat konsumen. Sebagaimana Dropshipper berkewajiban menyerahkan data konsumen; berupa nama, alamat, dan nomor telpon kepada supplier. Bila semua prosedur di atas telah selesai, maka supplier bertugas mengirimkan barang yang dibeli kepada konsumen.
 
Namun perlu dicatat, walau supplier yang mengirimkan barang, akan tetapi nama Dropshipperlah yang dicantumkan sebagai pengirim barang. Dengan demikian konsumen tidak mengetahui, bahwa sejatinya ia membeli barang dari supplier (pihak ke dua), dan bukan dari Dropshipper (pihak pertama).
 
Keuntungan Sistem Dropshipping
 
Semua orang pasti menyadari, bahwa salah satu tujuan utama setiap kegiataan wirausaha ialah mendapatkan keuntungan. Karena itu sudah sepantasnya bila kita menanyakan, apa saja kuntungan mengikuti sistem ini.
Secara umum, menjalankan Dropshipping memiliki banyak sisi positifnya, di antaranya sebagai berikut:
1. Dropshipper, mendapatkan keuntungan atau fee atas jasanya memasarkan barang milik supplier.
2. Tidak butuh modal besar untuk dapat mengikuti sistem ini.
3. Sebagai Dropshipper, kita tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang.
4. Walau tanpa berbekalkan pendidikan tinggi, asalkan kita cakap dalam berselancar di dunia maya (berinternet), maka kita dapat menjalankan sistem ini.
5. Kita terbebas dari beban pengemasan dan pengantaran produk.
6. Sistem ini tidak kenal batas waktu atau ruang, alias kita dapat menjalankan usaha ini kapan pun dan di mana pun kita berada.
 
Hukum Dropshipping
Sebagai pengusaha Muslim tentu kita bukan hanya memilikirkan kemudahan atau besarnya keuntungan suatu jenis kewirausahaan. Status halal dan haram setiap jenis usaha yang hendak dijalankan pastilah menempati urutan pertama dari sekian banyak pertimbangan kita . Sikap ini selaras dengan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla:
 
للَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
 
“Ya Allah cukupkanlah aku dengan rezeki-Mu yang halal, sehingga aku tidak membutuhkan kepada hal-hal yang Engkau haramkan. Dan jadikanlah aku merasa puas dengan kemurahan-Mu, sehingga aku tidak mengharapkan kemurahan selain kemurahan-Mu.
 
Dan untuk mengetahui status hukum halal haram suatu perniagaan, maka kita harus melihat tingkat keselarasan sistem tersebut dengan prinsip-prinsip dasar perniagaan dalam syariat. Bila perniagaan tersebut selaras dengan prinsip syariat, maka halal untuk kita jalankan. Namun bila terbukti menyeleweng dari salah satu prinsip, atau bahkan lebih, maka sudah sepantasnya kita mewaspadainya.
Berikut beberapa prinsip syariat dalam perniagaan yang perlu dicermati, karena berkaitan erat dengan sistem Dropshipping:
 
Prinsip Pertama: Kejujuran
Berharap mendapat keuntungan dari suatu perniagaan bukan berarti menghalalkan dusta. Karena itu Rasulullah ﷺ dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya arti kejujuran dalam perniagaan, di antaranya melalui sabda beliau ﷺ:
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه
“Kedua orang yang terlibat transaksi jual-beli, selama belum berpisah, memiliki hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akadnya. Bila keduanya berlaku jujur dan transparan, maka akad jual-beli mereka diberkahi. Namun bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya keberkahan penjualannya dihapuskan.” Muttafaqun ‘alaih.
 
Prinsip Kedua: Jangan Menjual Barang Yang Tidak Kita Miliki
 
Islam begitu menekankan kehormatan harta kekayaan umatnya. Karena itu, Islam mengharamkan atas umat Islam berbagai bentuk tindakan merampas atau pemanfaatan harta orang lain tanpa izin atau kerelaan darinya. Allah taala berfirman:
 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” [QS. An Nisa’ 29]
 
(لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)
 
“Tidak halal harta orang Muslim, kecuali atas dasar kerelaan jiwa darinya”. Riwayat Ahmad, dan lainnya.
Begitu besar penekanan Islam tentang hal ini, sehingga Islam menutup segala celah yang dapat menjerumuskan umat Islam kepada praktik memakan harta saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan.
 
Prinsip Ketiga: Hindari Riba dan Berbagai Celahnya
Sejarah umat manusia telah membuktikan, bahwa praktik riba senantiasa mendatangkan menghancurkan tatanan ekonomi masyarakat. Wajar bila Islam mengharamkan praktik riba dan berbagai praktik niaga yang dapat menjadi celah terjadinya praktik riba.
 
Di antara celah riba yang telah ditutup dalam Islam adalah: “Menjual kembali barang yang telah kita beli, namun secara fisik belum sepenuhnya kita terima dari penjual”. Belum sepenuhnya kita terima bisa jadi:
 
a. Kita masih satu majlis dengan penjualnya.
b. Atau fisik barang belum kita terima, walaupun kita telah berpisah tempat dengan penjual. Pada kedua kondisi ini kita BELUM DIBENARKAN menjual kembali barang yang telah kita beli, mengingat kedua kondisi ini menyisakan celah terjadinya praktik riba. Sahabat Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma mengisahkan:
 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والحاكم
 
Rasulullah ﷺ melarang dari menjual kembali setiap barang di tempat barang itu dibeli, hingga barang itu dipindahkan oleh para pembeli ke tempat mereka masing-masing.” [Riwayat Abu dawud dan Al Hakim]
 
Dan pada hadis lain beliau ﷺ bersabda:
 
(مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ(. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه
 
“Barang siapa membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali, hingga ia benar-benar telah menerimanya” Ibnu ‘Abbas berkata: Dan saya berpendapat, bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan. [Muttafaqun ‘alaih]
 
Sahabat Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma ditanya lebih lanjut tentang alasan larangan ini menyatakan:
 
ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.
 
”Yang demikian itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual Dirham dengan Dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda (sekadar kedok belaka).” [Muttafaqun ‘alaih]
 
Sistem Dropshipping pada tahapan praktiknya bisa saja melanggar ketiga prinsip di atas, atau salah satunya, sehingga keluar dari aturan syariat alias HARAM. Seorang Dropshipper bisa saja mengaku sebagai pemiliki barang, atau paling kurang sebagai agen, padahal pada kenyataannya tidak demikian. Karena dusta ini bisa jadi konsumen menduga, bahwa ia mendapatkan barang dengan harga murah dan terbebas dari praktik percaloan, padahal kenyataannya tidak demikian. Andai ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang agen atau pihak kedua, bisa saja ia mengurungkan pembeliannya.
 
Pelanggaran bisa juga berupa Dropshipper menawarkan lalu menjual barang yang belum ia terima, walaupun ia telah membelinya dari supplier. Dengan demikian Dropshipper melanggar larangan Nabi ﷺ di atas.
 
Atau bisa jadi Dropshipper menentukan keuntungan melebihi yang diizinkan oleh supplier. Jelaslah ulah Dropshipper ini merugikan supplier, karena barang dagangan miliknya telat laku, atau bahkan kehilangan pasarnya.
 
Solusi:
Agar terhindar dari berbagai pelanggaran di atas, maka kita dapat saja melakukan salah dari beberapa alternatif berikut:
 
Alternatif Pertama: Sebelum menjalankan sistem Dropshipping, terlebih dahulu kita menjalin kesepakatan kerjasama dengan supplier. Atas kerjasama ini kita mendapatkan wewenang untuk turut memasarkan barang dagangannya. Dan atas partisipasi kita dalam pemasaran ini, kita berhak mendapatkan fee alias upah yang nominalnya telah disepakati bersama pula.
 
Penentuan fee atas jasa pemasaran ini bisa saja dihitung berdasarkan waktu kerjasama, atau berdasarkan jumlah barang yang berhasil kita jual. Bila alternatif ini yang menjadi pilihan kita , berarti kita bersama supplier menjalin akad “JU’ALAH” (jual jasa). Yaitu salah satu model dari akad jual-beli jasa yang upahnya ditentukan sesuai dengan hasil kerja, bukan waktu kerja.
 
Alternatif Kedua: Kita juga dapat mengadakan kesepakatan dengan para calon konsumen yang membutuhkan berbagai macam barang. Dan atas jasa kita mengadakan barang, kita mensyaratkan imbalan dalam nominal tertentu. Dengan demikian kita menjalankan model usaha jual beli jasa, atau semacam biro jasa pengadaan barang.
 
Alternatif Ketiga: Kita juga dapat menggunakan skema akad salam dalam aktivitas kita . Dengan demikian kita berkewajiban menyebutkan berbagai kriteria barang kepada calon konsumen, baik dilengkapi dengan gambar barang atau tidak. Dan setelah ada calon konsumen yang berminat terhadap barang yang kita tawarkan dengan harga yang disepakati pula, maka kita baru mengadakan barang. Skema salam samacam ini barang kali yang paling mendekati sistem Dropshipping, walau demikian perlu dicatatkan dua hal penting yang mungkin membedakan antara keduanya:
 
1. Dalam skema akad salam calon konsumen harus melakukan pembayaran secara tunai dan lunas pada awal akad.
2. Semua resiko selama pengiriman barang hingga barang tiba di tangan konsumen menjadi tanggung jawab Dropshipper dan bukan supplier.
 
Alternatif Keempat: Kita menggunakan skema akad MURABAHAH LIL ‘AMIRI BISSYIRA’ (Pemesanan Tidak Mengikat). Yaitu ketika ada calon konsumen yang tertarik dengan barang yang kita pasarkan, segera kita mengadakan barang tersebut sebelum ada kesepakatan harga dengan calon pembeli. Setelah mendapatkan barang yang diinginkan, segera kita mengirimkannya ke calon pembeli. Setiba barang di tempat calon pembeli, kita baru mengadakan negoisasi penjualan dengannya. Dan sudah dapat diduga bahwa calon pembeli memiliki wewenang oenuh untuk membeli atau mengurungkan rencana pembeliannya.
 
Mungkin kita berkata; bila alternatif ini yang saya pilih, betapa besar resiko yang harus saya pikul, dan betapa susahnya kerja saya, terlebih bila calon pembeli berdomisi jauh dari tempat tinggal saya?
 
Apa yang kita utarakan benar adanya. Karena itu mungkin alternatif ini paling sulit untuk diterapkan, terutama bila kita menjalankan bisnis secara online.
 
Walau demikian, bukan berarti besarnya resiko tidak dapat ditanggulangi. Untuk menanggulangi besarnya resiko yang harus kita tanggung, kita sebagai penjual dapat mensyaratkan hak khiyar (hak pilih membatalkan pembelian) kepada supplier dalam batas waktu tertentu. Dengan demikian, bila calon pembeli kita batal membeli, kita dapat mengembalikan barang tersebut kepada supplier . Sebagaimana kita juga dapat mensyaratkan kepada calon pembeli, bahwa batal membeli ia menanggung seluruh biaya mendatangkan barang, dan mengembalikannya kepada supplier.
 
Penutup:
Semoga paparan singkat tentang skema Dropshipping di atas dapat menambah khazanah ilmu agama kita . Dan besar harapan saya semoga Allah taala memudahkan dan memberkahi perniagaan kita . Wallahu taala a’alam bisshawab.
 
 
 
Penulis: Ustadz M. Arifin Badri hafizahullah
#jualbelionline #fikihjualbeli #fiqihjualbeli #hukum #dropshipping #doorshipping #doorshiping #dropshiping #akadjualbeli #agen #calo #sistem #solusidropshipping #jalankeluar #riba #menjualbarangyangtidakadaditangankita #riba #menjualbarangyangtidakadadikita #bisnis #perniagaan #perdagangan #dagang #niaga #dalamIslam #penjualdanpembeli