Posts

,

HUKUM KOMISI BAGI BROKER (MAKELAR) DALAM ISLAM

HUKUM KOMISI BAGI BROKER (MAKELAR) DALAM ISLAM

 

Membaca kata broker, apa persepsi yang muncul di pikiran kita? Persepsi kita bisa berarti orang yang suka minta komisi, ada unsur percaloan. Broker sendiri berarti pedagang perantara. Mungkin takala zaman belum seperti sekarang, seorang produsen yang menciptakan suatu produk, disebabkan memiliki keterbatasaan waktu dan tenaga untuk menjual dan memasarkan produknya, kemudian menggunakan jasa broker dengan imbalan komisi bagi yang mampu membawa pembeli.

Broker bertindak sebagai pedagang perantara, berfungsi mempertemukan penjual dan pembeli, sehingga mempercepat dan membantu kelancaran proses negoisiasi. Hasil akhir adalah memperoleh komisi dari jasa layanan mereka. Broker menjual informasi tentang apa yang dibutuhkan pembeli, dan mencari pemasok-pemasok mana yang menyediakan barang kebutuhan tersebut.

Di bidang properti, seorang broker memiliki peran untuk menegosiasikan penjualan properti antara penjual dan pembeli dengan imbalan komisi tertentu. Sebagai broker professional, mereka harus bertindak bagi kepentingan penjual dan pembeli, dan bukan untuk dirinya sendiri. Selain itu ia juga harus bisa menjadi problem solver, mencari solusi bila ada ketidak sesuaian antara penjual dan pembeli dengan pendekatan win-win solution.

Prospek mencari listing (maksudnya mencari pemilik yang sedang/ingin menjual atau menyewa properti dan mempercayakan kita untuk memasarkannya), bisa kita dapatkan melalui kawan, kerabat, iklan baris di surat kabar, atau ketika sedang jalan-jalan dan menemukan tanda d idepan rumah pemilik. Semuanya itu bisa kita prospek agar bersedia diajak kerja sama dengan kita. Bila kita mendapatkan pembeli, kita tawarkan mau tidak sang pemilik memberi komisi kepada kita, atau bekerja sama untuk deal harga, atau sistemnya jual harga dengan cara pemilik menentukan harga, terserah kita mau menjual dengan harga berapa. Selisihnya itu menjadi milik kita.

Bagaimana komisi yang didapatkan broker, halal ataukah tidak? Simak bahasan berikut.

Tinjauan Islam terhadap Komisi Broker (Makelar)

Coba kita lihat Fatwa Komisi Fatwa Saudi Arabia, Al Lajnah Ad Daimah berikut ini:

Pertanyaan:

أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون. هل هذا المال حلال (العمولة)؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة، فهل هذا جائز؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة؟

Saya pernah membawa seorang konsumen ke salah satu pabrik atau toko untuk membeli suatu barang. Lalu pemilik pabrik atau toko itu memberi saya komisi atas konsumen yang saya bawa. Apakah komisi yang saya peroleh itu halal atau haram? Jika pemilik pabrik itu memberikan tambahan uang dalam jumlah tertentu dari setiap item yang dibeli konsumen tersebut, dan saya mau menerima tambahan tersebut sebagai balas jasa atas pembelian konsumen tersebut, apakah hal tersebut dibolehkan? Dan jika hal itu tidak dibolehkan, lalu seperti apakah komisi yang dibolehkan?

Jawaban:

إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة، وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون – فهذا جائز ولا محذور فيه. أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل، يزاد على المشتري في ثمن السلعة، فلا يجوز لك أخذه، ولا يجوز للبائع فعل ذلك؛ لأن في هذا إضرار بالمشتري بزيادة السعر عليه.

Jika pihak pabrik atau pedagang memberi Anda sejumlah uang atas setiap barang yang terjual melalui diri Anda sebagai balas jasa atas kerja keras yang telah Anda lakukan untuk mencari konsumen, dan uang tersebut tidak ditambahkan pada harga barang, dan tidak pula memberi mudharat pada orang lain yang menjual barang tersebut, di mana pabrik atau pedagang itu menjual barang tersebut dengan harga seperti yang dijual oleh orang lain, maka hal itu boleh dan tidak dilarang.

Tetapi jika uang yang Anda ambil dari pihak pabrik atau toko dibebankan pada harga barang yang harus dibayar pembeli, maka Anda tidak boleh mengambilnya, dan tidak boleh juga bagi penjual untuk melakukan hal tersebut. Sebab pada perbuatan itu mengandung unsur yang mencelakakan pembeli, karena harus menambah uang pada harga barangnya.

Wabillaahit taufiq. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. [Fatwa no. 19912, pertanyaan ketiga, 13/131. Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz sebagai ketua, Syaikh ‘Aziz Alu Syaikh sebagai wakil ketua, Syaikh Sholeh Al Fauzan dan Syaikh Bakr Abu Zaid sebagai anggota]

Fatwa di atas menunjukkan, bahwa pengambilan komisi dari broker atau makelar (dari pihak buyer/pembeli) dirinci sebagai berikut:

1. Jika komisi bagi broker dibebankan pada harga yang mesti dibayar pembeli tanpa sepengetahuan pembeli, maka tidak dibolehkan, karena hal ini termasuk merugikan pembeli.

2. Jika komisi bagi broker tidak dibebankan pada pembeli atau dibebankan pada pembeli dengan seizinnya, maka dibolehkan. [Lihat Fatwa Al Lajnah Ad Daimah no. 16043, 13/127-128.]

Contoh: Bila A memiliki toko bahan bangunan yang biasanya menjual genteng @ Rp 1.000,- (Seribu Rupiah). Akan tetapi karena konsumen B datang ke toko tersebut dibawa oleh C yang biasanya berprofesi sebagai tukang bangunan, maka A menjual gentingnya kepada B seharga @ Rp. 1.050,- (Seribu lima puluh Rupiah), dengan perhitungan: Rp 1.000,- adalah harga genteng sebenarnya, dan Rp 50,- adalah fee untuk C yang telah berjasa membawa konsumen ke toko A. Sudah barang tentu ketika A menaikkan harga penjualan dari Rp 1.000,- menjadi Rp 1.050,- dengan perhitungan seperti di atas, adalah tanpa sepengetahuan B. Dengan demikian, pada kasus seperti ini B dirugikan, karena ia dibebani Rp 50,- sebagai fee untuk C, tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Dan ini tentu bertentangan dengan firman Allah taala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” [QS. An Nisa’: 29]

Adapun bila pemilik toko memberi fee kepada C tanpa menaikkan harga jual, sehingga tetap saja ia menjual genteng tersebut seharga @ Rp 1.000,- maka itu tidak mengapa.

Atau bila sebelumnya pemilik toko memberitahukan kepada pembeli bahwa harga genting, ditambah dengan fee yang akan diberikan kepada mediator, dan ternyata pembeli mengizinkan, maka praktik semacam ini dibenarkan. [Contoh yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Arifin Baderi di link http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/419/tanya-jawab-hukum-mediator-dagang-makelar–perantara]

Jika broker tadi adalah dari pihak penjual (seller), maka rinciannya sebagai berikut:

• Jika si broker menaikkan harga tanpa izin atau sepengetahuan si penjual, maka ini tidak dibolehkan.
• Jika si broker menaikkan harga dengan izin atau sepengetahuan si penjual (baik kadar kenaikannya diserahkan kepada broker atau ditentukan oleh pemilik barang), ini dibolehkan.

Broker Harus Jujur dan Amanah

Syaikh Sholeh Al Munajjid hafizhohullah menerangkan:
“Hendaklah si broker (makelar) adalah orang yang paham terhadap info yang ia dapat dari penjual atau apa yang diinginkan pembeli. Sehingga dari sini ia tidak merugikan penjual atau juga pembeli, yang awalnya disangka ia punya info, tak tahunya hanya bualan belaka. Si broker juga harus memiliki sifat amanah dan jujur. Si broker tidak boleh hanya menguntungkan salah satu dari keduanya (merugikan lainnya). Jika ada aib (kejelekan) dari produk yang dijual, ia harus menerangkannya dengan amanah dan jujur. Ia pun tidak boleh melakukan penipuan kepada penjual atau pembeli.” [Fatawa Al Islam Sual wa Jawab no. 45726]

Wallahu a’lam bish showab.

 

Penulis: Al-Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, MSc hafizhahullah
Sumber: https://rumaysho.com/1671-hukum-komisi-bagi-broker-makelar.html

 

 

Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: http://nasihatsahabat.com/
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat
 
 
 
#brokerdalamislam #hukumbroker #hukumkomisidalamislam #hukummakelartanah #hukummakelardlmislam #makelar #broker #calo #percaloan #jualbeli #penjualpembeli #fikihjualbeli, #fiqihjualbeli
,

HUKUM DROPSHIPPING MENURUT ISLAM DAN SOLUSINYA

HUKUM DROPSHIPPING MENURUT ISLAM DAN SOLUSINYA
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ
HUKUM DROPSHIPPING MENURUT ISLAM DAN SOLUSINYA
 
Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.
 
Mengenal Dropshipping
 
Pada dasarnya, menjadi seorang pengusaha sukses adalah cita-cata banyak orang. Walau demikian sering kali mereka beranggapan, bahwa cita-cita ini tak ubahnya impian di siang bolong alias serasa mustahil tewujud. Masyarakat berpikiran demikian karena mereka beranggapan, bahwa dunia usaha hanyalah milik orang-orang yang berkantong tebal, atau paling kurang dilahirkan di tengah keluarga kaya raya.
 
Hadirnya sistem Dropshipping di tengah masyarakat bak hembusan angin surga bagi banyak orang untuk dapat mewujudkan impian besar mereka.
 
Betapa tidak, dengan sistem “Dropshipping” kita dapat menjual produk, bahkan berbagai produk, ke konsumen. Semua itu tanpa butuh modal atau berbagai piranti keras lainnya. Yang dibutuhkan hanyalah foto-foto produk yang berasalkan dari supplier/toko. Kita dapat menjalankan usaha dengan sistem ini walau tanpa membeli barang terlebih dahulu. Namun demikian kita dapat menjual produk dimaksud ke konsumen dengan harga yang ditentukan oleh Dropshipper (orang yang melakulan Dropshipping).
 
Dalam sistem Dropshipping konsumen terlebih dahulu melakukan pembayaran, baik tunai atau via transfer ke rekening Dropshipper. Selanjutnya Dropshipper melakukan pembayaran kepada supplier sesuai dengan harga beli Dropshipper disertai dengan ongkos kirim barang ke alamat konsumen. Sebagaimana Dropshipper berkewajiban menyerahkan data konsumen; berupa nama, alamat, dan nomor telpon kepada supplier. Bila semua prosedur di atas telah selesai, maka supplier bertugas mengirimkan barang yang dibeli kepada konsumen.
 
Namun perlu dicatat, walau supplier yang mengirimkan barang, akan tetapi nama Dropshipperlah yang dicantumkan sebagai pengirim barang. Dengan demikian konsumen tidak mengetahui, bahwa sejatinya ia membeli barang dari supplier (pihak ke dua), dan bukan dari Dropshipper (pihak pertama).
 
Keuntungan Sistem Dropshipping
 
Semua orang pasti menyadari, bahwa salah satu tujuan utama setiap kegiataan wirausaha ialah mendapatkan keuntungan. Karena itu sudah sepantasnya bila kita menanyakan, apa saja kuntungan mengikuti sistem ini.
Secara umum, menjalankan Dropshipping memiliki banyak sisi positifnya, di antaranya sebagai berikut:
1. Dropshipper, mendapatkan keuntungan atau fee atas jasanya memasarkan barang milik supplier.
2. Tidak butuh modal besar untuk dapat mengikuti sistem ini.
3. Sebagai Dropshipper, kita tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang.
4. Walau tanpa berbekalkan pendidikan tinggi, asalkan kita cakap dalam berselancar di dunia maya (berinternet), maka kita dapat menjalankan sistem ini.
5. Kita terbebas dari beban pengemasan dan pengantaran produk.
6. Sistem ini tidak kenal batas waktu atau ruang, alias kita dapat menjalankan usaha ini kapan pun dan di mana pun kita berada.
 
Hukum Dropshipping
Sebagai pengusaha Muslim tentu kita bukan hanya memilikirkan kemudahan atau besarnya keuntungan suatu jenis kewirausahaan. Status halal dan haram setiap jenis usaha yang hendak dijalankan pastilah menempati urutan pertama dari sekian banyak pertimbangan kita . Sikap ini selaras dengan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla:
 
للَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
 
“Ya Allah cukupkanlah aku dengan rezeki-Mu yang halal, sehingga aku tidak membutuhkan kepada hal-hal yang Engkau haramkan. Dan jadikanlah aku merasa puas dengan kemurahan-Mu, sehingga aku tidak mengharapkan kemurahan selain kemurahan-Mu.
 
Dan untuk mengetahui status hukum halal haram suatu perniagaan, maka kita harus melihat tingkat keselarasan sistem tersebut dengan prinsip-prinsip dasar perniagaan dalam syariat. Bila perniagaan tersebut selaras dengan prinsip syariat, maka halal untuk kita jalankan. Namun bila terbukti menyeleweng dari salah satu prinsip, atau bahkan lebih, maka sudah sepantasnya kita mewaspadainya.
Berikut beberapa prinsip syariat dalam perniagaan yang perlu dicermati, karena berkaitan erat dengan sistem Dropshipping:
 
Prinsip Pertama: Kejujuran
Berharap mendapat keuntungan dari suatu perniagaan bukan berarti menghalalkan dusta. Karena itu Rasulullah ﷺ dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya arti kejujuran dalam perniagaan, di antaranya melalui sabda beliau ﷺ:
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه
“Kedua orang yang terlibat transaksi jual-beli, selama belum berpisah, memiliki hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akadnya. Bila keduanya berlaku jujur dan transparan, maka akad jual-beli mereka diberkahi. Namun bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya keberkahan penjualannya dihapuskan.” Muttafaqun ‘alaih.
 
Prinsip Kedua: Jangan Menjual Barang Yang Tidak Kita Miliki
 
Islam begitu menekankan kehormatan harta kekayaan umatnya. Karena itu, Islam mengharamkan atas umat Islam berbagai bentuk tindakan merampas atau pemanfaatan harta orang lain tanpa izin atau kerelaan darinya. Allah taala berfirman:
 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” [QS. An Nisa’ 29]
 
(لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)
 
“Tidak halal harta orang Muslim, kecuali atas dasar kerelaan jiwa darinya”. Riwayat Ahmad, dan lainnya.
Begitu besar penekanan Islam tentang hal ini, sehingga Islam menutup segala celah yang dapat menjerumuskan umat Islam kepada praktik memakan harta saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan.
 
Prinsip Ketiga: Hindari Riba dan Berbagai Celahnya
Sejarah umat manusia telah membuktikan, bahwa praktik riba senantiasa mendatangkan menghancurkan tatanan ekonomi masyarakat. Wajar bila Islam mengharamkan praktik riba dan berbagai praktik niaga yang dapat menjadi celah terjadinya praktik riba.
 
Di antara celah riba yang telah ditutup dalam Islam adalah: “Menjual kembali barang yang telah kita beli, namun secara fisik belum sepenuhnya kita terima dari penjual”. Belum sepenuhnya kita terima bisa jadi:
 
a. Kita masih satu majlis dengan penjualnya.
b. Atau fisik barang belum kita terima, walaupun kita telah berpisah tempat dengan penjual. Pada kedua kondisi ini kita BELUM DIBENARKAN menjual kembali barang yang telah kita beli, mengingat kedua kondisi ini menyisakan celah terjadinya praktik riba. Sahabat Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma mengisahkan:
 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والحاكم
 
Rasulullah ﷺ melarang dari menjual kembali setiap barang di tempat barang itu dibeli, hingga barang itu dipindahkan oleh para pembeli ke tempat mereka masing-masing.” [Riwayat Abu dawud dan Al Hakim]
 
Dan pada hadis lain beliau ﷺ bersabda:
 
(مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ(. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه
 
“Barang siapa membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali, hingga ia benar-benar telah menerimanya” Ibnu ‘Abbas berkata: Dan saya berpendapat, bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan. [Muttafaqun ‘alaih]
 
Sahabat Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma ditanya lebih lanjut tentang alasan larangan ini menyatakan:
 
ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.
 
”Yang demikian itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual Dirham dengan Dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda (sekadar kedok belaka).” [Muttafaqun ‘alaih]
 
Sistem Dropshipping pada tahapan praktiknya bisa saja melanggar ketiga prinsip di atas, atau salah satunya, sehingga keluar dari aturan syariat alias HARAM. Seorang Dropshipper bisa saja mengaku sebagai pemiliki barang, atau paling kurang sebagai agen, padahal pada kenyataannya tidak demikian. Karena dusta ini bisa jadi konsumen menduga, bahwa ia mendapatkan barang dengan harga murah dan terbebas dari praktik percaloan, padahal kenyataannya tidak demikian. Andai ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang agen atau pihak kedua, bisa saja ia mengurungkan pembeliannya.
 
Pelanggaran bisa juga berupa Dropshipper menawarkan lalu menjual barang yang belum ia terima, walaupun ia telah membelinya dari supplier. Dengan demikian Dropshipper melanggar larangan Nabi ﷺ di atas.
 
Atau bisa jadi Dropshipper menentukan keuntungan melebihi yang diizinkan oleh supplier. Jelaslah ulah Dropshipper ini merugikan supplier, karena barang dagangan miliknya telat laku, atau bahkan kehilangan pasarnya.
 
Solusi:
Agar terhindar dari berbagai pelanggaran di atas, maka kita dapat saja melakukan salah dari beberapa alternatif berikut:
 
Alternatif Pertama: Sebelum menjalankan sistem Dropshipping, terlebih dahulu kita menjalin kesepakatan kerjasama dengan supplier. Atas kerjasama ini kita mendapatkan wewenang untuk turut memasarkan barang dagangannya. Dan atas partisipasi kita dalam pemasaran ini, kita berhak mendapatkan fee alias upah yang nominalnya telah disepakati bersama pula.
 
Penentuan fee atas jasa pemasaran ini bisa saja dihitung berdasarkan waktu kerjasama, atau berdasarkan jumlah barang yang berhasil kita jual. Bila alternatif ini yang menjadi pilihan kita , berarti kita bersama supplier menjalin akad “JU’ALAH” (jual jasa). Yaitu salah satu model dari akad jual-beli jasa yang upahnya ditentukan sesuai dengan hasil kerja, bukan waktu kerja.
 
Alternatif Kedua: Kita juga dapat mengadakan kesepakatan dengan para calon konsumen yang membutuhkan berbagai macam barang. Dan atas jasa kita mengadakan barang, kita mensyaratkan imbalan dalam nominal tertentu. Dengan demikian kita menjalankan model usaha jual beli jasa, atau semacam biro jasa pengadaan barang.
 
Alternatif Ketiga: Kita juga dapat menggunakan skema akad salam dalam aktivitas kita . Dengan demikian kita berkewajiban menyebutkan berbagai kriteria barang kepada calon konsumen, baik dilengkapi dengan gambar barang atau tidak. Dan setelah ada calon konsumen yang berminat terhadap barang yang kita tawarkan dengan harga yang disepakati pula, maka kita baru mengadakan barang. Skema salam samacam ini barang kali yang paling mendekati sistem Dropshipping, walau demikian perlu dicatatkan dua hal penting yang mungkin membedakan antara keduanya:
 
1. Dalam skema akad salam calon konsumen harus melakukan pembayaran secara tunai dan lunas pada awal akad.
2. Semua resiko selama pengiriman barang hingga barang tiba di tangan konsumen menjadi tanggung jawab Dropshipper dan bukan supplier.
 
Alternatif Keempat: Kita menggunakan skema akad MURABAHAH LIL ‘AMIRI BISSYIRA’ (Pemesanan Tidak Mengikat). Yaitu ketika ada calon konsumen yang tertarik dengan barang yang kita pasarkan, segera kita mengadakan barang tersebut sebelum ada kesepakatan harga dengan calon pembeli. Setelah mendapatkan barang yang diinginkan, segera kita mengirimkannya ke calon pembeli. Setiba barang di tempat calon pembeli, kita baru mengadakan negoisasi penjualan dengannya. Dan sudah dapat diduga bahwa calon pembeli memiliki wewenang oenuh untuk membeli atau mengurungkan rencana pembeliannya.
 
Mungkin kita berkata; bila alternatif ini yang saya pilih, betapa besar resiko yang harus saya pikul, dan betapa susahnya kerja saya, terlebih bila calon pembeli berdomisi jauh dari tempat tinggal saya?
 
Apa yang kita utarakan benar adanya. Karena itu mungkin alternatif ini paling sulit untuk diterapkan, terutama bila kita menjalankan bisnis secara online.
 
Walau demikian, bukan berarti besarnya resiko tidak dapat ditanggulangi. Untuk menanggulangi besarnya resiko yang harus kita tanggung, kita sebagai penjual dapat mensyaratkan hak khiyar (hak pilih membatalkan pembelian) kepada supplier dalam batas waktu tertentu. Dengan demikian, bila calon pembeli kita batal membeli, kita dapat mengembalikan barang tersebut kepada supplier . Sebagaimana kita juga dapat mensyaratkan kepada calon pembeli, bahwa batal membeli ia menanggung seluruh biaya mendatangkan barang, dan mengembalikannya kepada supplier.
 
Penutup:
Semoga paparan singkat tentang skema Dropshipping di atas dapat menambah khazanah ilmu agama kita . Dan besar harapan saya semoga Allah taala memudahkan dan memberkahi perniagaan kita . Wallahu taala a’alam bisshawab.
 
 
 
Penulis: Ustadz M. Arifin Badri hafizahullah
#jualbelionline #fikihjualbeli #fiqihjualbeli #hukum #dropshipping #doorshipping #doorshiping #dropshiping #akadjualbeli #agen #calo #sistem #solusidropshipping #jalankeluar #riba #menjualbarangyangtidakadaditangankita #riba #menjualbarangyangtidakadadikita #bisnis #perniagaan #perdagangan #dagang #niaga #dalamIslam #penjualdanpembeli
,

BOLEHKAH JUAL BELI DENGAN SEKADAR MEMAJANG KATALOG DI INTERNET?

BOLEHKAH JUAL BELI DENGAN SEKADAR MEMAJANG KATALOG DI INTERNET?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#FikihJualBeli

BOLEHKAH JUAL BELI DENGAN SEKADAR MEMAJANG KATALOG DI INTERNET?

Segala puji bagi Allah, Rabb pemberi segala nikmat. Shalawat dan Salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Sebagian orang agak sedikit rancu dengan jual beli Salam dan jual beli barang yang belum dimiliki. Ada yang masih bingung, sehingga ia anggap, bahwa jual beli Salam semacam di internet, yang hanya dengan memajang katalog barang yang akan dijual, itu tidak dibolehkan, karena dianggap termasuk larangan Nabi ﷺ menjual barang yang tidak dimiliki ketika akad. Inilah bahasan yang ingin kami angkat pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan singkat ini bisa menjawab kerancuan yang ada.

Pengertian Transaksi Salam

Jual beli Salam (biasa pula disebut “Salaf”) adalah jual beli dengan uang di muka secara kontan, sedangkan barang dijamin diserahkan tertunda. Istilahnya adalah, pembeli itu pesan dengan menyerahkan uang terlebih dahulu, sedangkan penjual mencarikan barangnya, walaupun saat itu barang tersebut belum ada di tangan penjual.

Jual beli Salam DIBOLEHKAN, berdasarkan dalil Alquran, As Sunnah, dan Ijma’ (kesepakatan ulama).

Bolehnya Transaksi Salam

Ayat yang menyebutkan bolehnya hal ini adalah firman Allah ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah  tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah: 282)

Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma mengatakan:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى)

“Aku bersaksi bahwa Salaf (transaksi Salam) yang dijamin hingga waktu yang ditentukan, telah dihalalkan oleh Allah ‘azza wa jalla. Allah telah mengizinkannya”. Setelah itu Ibnu ‘Abbas menyebutkan firman Allah ta’ala (yang artinya):

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah  tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah: 282) [HR. Al Baihaqi 6/18, Al Hakim 2/286 dan Asy Syafi’i dalam Musnadnya no. 597. Al Hakim mengatakan bahwa hadis ini Shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya]

Ibnu’ Abbas radhiyallahu ‘anhuma juga mengatakan:

قَدِمَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ ، فَقَالَ « مَنْ أَسْلَفَ فِى شَىْءٍ فَفِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ »

“Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) memraktikan jual beli buah-buahan dengan sistem Salaf (Salam), yaitu membayar di muka, dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian. Lantas Nabi ﷺ bersabda: “Siapa yang memraktikkan Salam dalam jual beli buah-buahan, hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui.” (HR. Bukhari no. 2240 dan Muslim no. 1604)

Adapun dalil ijma’ (kesepakatan para ulama) sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundzir, beliau rahimahullah mengatakan:

أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ السّلم جائز.

“Setiap ulama yang kami mengetahui perkataannya telah bersepakat (berijma’) tentang bolehnya jual beli Salam.” [Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq, 3/122, Darul Kutub Al ‘Arobi, Beirut, Lebanon]

Sayyid Sabiq rahimahullah menjelaskan:

“Jual beli Salam dibolehkan berdasarkan kaidah syariat yang telah disepakati. Jual beli semacam ini tidaklah menyelisihi qiyas. Sebagaimana dibolehkan bagi kita untuk melakukan pembayaran tertunda, begitu pula dibolehkan barangnya yang diserahkan tertunda seperti yang ditemukan dalam akad Salam, dengan syarat tanpa ada perselisihan antara penjual dan pembeli. Allah ta’ala berfirman (yang artinya):

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al Baqarah: 282).

Utang termasuk pembayaran tertunda, dari harta yang dijaminkan. Maka selama barang yang dijual disebutkan ciri-cirinya yang jelas dan dijaminkan oleh penjual, begitu pula pembeli sudah percaya, sehingga ia pun rela menyerahkan uang sepenuhnya kepada penjual, namun barangnya tertunda, maka ketika itu barang tersebut boleh diserahkan tertunda. Inilah yang dimaksud dalam surat Al Baqarah ayat 282, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma.” [Fiqh Sunnah, 3/123]

Apakah Akad Salam Sama Dengan Jual Beli Barang yang Bukan Milikmu?

Mengenai larangan menjual barang yang tidak dimiliki, telah disebutkan dalam hadis Hakim bin Hizam. Ia berkata pada Rasulullah ﷺ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِى الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ « لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ».

“Wahai Rasulullah, seseorang mendatangiku, lantas ia menginginkan dariku menjual barang yang bukan milikku. Apakah aku harus membelikan untuknya dari pasar?” Nabi ﷺ bersabda: “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, At Tirmidzi)

Perlu diketahui, bahwa maksud larangan hadis di atas adalah jual beli sesuatu yang sudah tertentu yang bukan miliknya, ketika akad itu berlangsung. Sebagaimana diterangkan dalam Syarhus Sunnah:

“Yang dimaksud dalam hadis di atas adalah jual beli barang yang sudah tertentu (namun belum dimiliki ketika akad berlangsung). Dan ini bukanlah dimaksudkan larangan jual beli dengan menyebutkan ciri-ciri barang (sebagaimana terdapat dalam akad Salam). Oleh karena itu, transaksi Salam itu dibolehkan dengan menyebutkan ciri-ciri barang yang akan dijual, asalkan terpenuhi syarat-syaratnya, walaupun belum dimiliki ketika akad berlangsung. Sedangkan contoh jual beli barang yang tidak dimiliki yang terlarang, seperti jual beli budak yang kabur, jual beli barang sebelum diserahterimakan, dan yang semakna dengannya, adalah jual beli barang orang lain tanpa seizinnya, karena pada saat ini tidak diketahui, bahwa yang memiliki barang tersebut mengizinkan ataukah tidak.” [‘Aunul Ma’bud, Al ‘Azhim Abadi, 9/291, Darul Kutub Al ‘Ilmiyyah-Beirut, 1415]

Sayyid Sabiq, rahimahullah, menjelaskan: “Jual beli Salam tidaklah masuk dalam larangan Rasulullah ﷺ mengenai jual beli yang bukan miliknya. Larangan tersebut terdapat dalam hadis Hakim bin Hizam: “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.”

Yang dimaksud larangan yang disebutkan dalam hadis ini adalah larangan menjual harta yang mampu diserahterimakan ketika akad. Karena barang yang mampu diserahterimakan ketika akad, dan ia tidak memilikinya saat itu, maka jika ia jual, berarti hakikatnya barang tersebut tidak ada. Sehingga jual beli semacam ini menjadi jual beli ghoror (ada unsur ketidakjelasan).

Sedangkan jual beli barang yang disebutkan ciri-cirinya dan sudah dijaminkan oleh penjual, serta penjual mampu menyerahkan barang yang sudah dipesan sesuai waktu yang ditentukan, maka jual beli semacam ini tidaklah masalah.” [Fiqh Sunnah, 3/123-124]

Contoh riil jual beli Salam adalah seperti kita lihat pada jual beli di internet, baik dengan brosur, katalog atau toko online. Jual beli semacam ini menganut jual beli sistem Salam. Penjual hanya memajang kriteria atau ciri-ciri barang yang akan dijual, sedangkan pembeli diharuskan untuk menyerahkan uang pembayaran lebih dahulu, dan barangnya akan dikirim setelah itu. Jual beli semacam ini tidaklah masalah selama syarat-syarat transaksi Salam dipenuhi.

Sedangkan jual beli barang yang tidak dimiliki ketika akad berlangsung, seperti ketika seseorang meminjam HP milik si A, lalu ia katakan pada si B (tanpa izin si A): “Saya jual HP ini untukmu”. Ini tidak dibolehkan karena si pemilik HP (si A) belum tentu mengizinkan HP tersebut dijual kepada yang lain (si B). Ini sama saja orang tersebut menjual HP yang bukan miliknya, karena tidak adanya izin dari si pemilik barang. Namun jika dengan izin si pemilik, beda lagi statusnya. Semoga contoh yang sederhana ini dapat memberikan kepahaman.

Jadi jual beli Salam dimaksudkan, yang dijual adalah ciri-ciri atau sifat barang, sedangkan larangan jual beli barang yang belum dimiliki yang dimaksud adalah, barang tersebut sudah ditentukan, namun belum jadi milik si penjual. Semoga Allah beri kepahaman.

Syarat Transaksi Salam

Setelah kita mengetahui bolehnya transaksi Salam, transaksi dibolehkan tentu saja dengan memenuhi syarat-syarat. Syarat yang dipenuhi adalah berkenaan dengan upah yang diserahkan pembeli dan berkaitan dengan akad Salam.

Syarat yang berkaitan dengan upah yang diserahkan pembeli adalah:

[1] Jelas jenisnya;
[2] Jelas jumlahnya,
[3] Diserahkan secara tunai ketika akad berlangsung (tidak boleh dengan pembayaran tertunda) [Syarat ketiga ini wajib dipenuhi, karena inilah syarat yang disepakati oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh Asy Syaukani dan muridnya, Shidiq Hasan Khon. (Lihat Ar Roudhotun Nadiyah, 182, Darul ‘Aqidah, cetakan pertama, tahun 1422)].

Syarat yang berkaitan dengan akad Salam adalah:

[1] Sudah dijamin oleh penjual;
[2] Barang yang dijual diketahui ciri-cirinya dan jumlahnya, sehingga bisa dibedakan dengan yang lain;
[3] Kapan barang tersebut sampai ke pembeli harus jelas waktunya. [Lihat Fiqh Sunnah, 3/124]

Demikian sedikit penjelasan kami mengenai akad Salam dan sedikit kerancuan mengenai jual beli barang yang tidak dimiliki. Semoga bermanfaat.

Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat.

 

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Sumber: https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html

,

SISTEM DROPSHIPPING DAN SOLUSINYA

SISTEM DROPSHIPPING DAN SOLUSINYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#FikihJualBeli

SISTEM DROPSHIPPING DAN SOLUSINYA

Sistem Dropshipping banyak diterapkan saat ini oleh para penggiat toko online. Mereka tidak mesti memiliki barang. Cukup mereka memasang iklan di website atau blog, lalu jika ada pesanan, mereka tinggal menghubungi pihak produsen atau grosir. Setelah itu pihak produsen atau grosir selaku Dropshipper yang mengirimkan barang langsung kepada buyer (pembeli). Bagaimana hukum jual beli dengan sistem Dropshipping semacam ini? Padahal bentuknya adalah menjual barang yang tidak dimiliki, dan ini dilarang dalam hadis. Adakah solusi syarinya?

Bentuk Dropshipping dan Siapakah Dropshipper?

Dropshipping adalah teknik manajemen rantai pasokan di mana reseller atau retailer (pengecer) tidak memiliki stok barang. Pihak produsen atau grosir selaku Dropshipper yang nantinya akan mengirim barang secara langsung pada pelanggan. Keuntungan didapat dari selisih harga antara harga grosir dan eceran. Tetapi beberapa reseller ada yang mendapatkan komisi yang disepakati dari penjualan yang nanti dibayarkan langsung oleh pihak grosir kepada reseller. Inilah bentuk bisnis yang banyak diminati dalam bisnis online saat ini.

Berikut ilustrasi mengenai sistem Dropshipping:

Barang dipasarkan lewat toko online atau dengan hanya memasang ‘display items’ atau ‘katalog. Lalu pihak buyer (pembeli) melakukan transaksi lewat toko online kepada reseller dropship. Setelah uang ditransfer, pihak Dropshipper (grosir) yang mengirim barang kepada buyer. Artinya, pihak reseller sebenarnya tidak memiliki barang saat itu, barangnya ada di pihak supplier, yaitu produsen atau grosir.

Menjual Barang yang Bukan Miliknya

Asalnya, yang dilakukan reseller adalah menjual barang yang bukan miliknya. Mengenai jual beli semacam ini termasuk dalam larangan dalam jual beli. Karena di antara syarat jual beli, orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau alat tukar, atau bertindak sebagai wakil. Jual beli barang yang bukan miliknya telah termaktub dalam beberapa hadis larangan jual beli sebagai berikut.

Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah ﷺ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah ﷺ menjawab: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, Tirmidzi no. 1232 dan Ibnu Majah no. 2187. Syaikh Al Albani mengatakan hadis ini Shahih).

Di antara salah satu bentuk dari menjual belikan barang yang belum menjadi milik kita ialah, menjual barang yang belum sepenuhnya diserahterimakan kepada kita, walaupun barang itu telah kita beli, dan mungkin saja pembayaran telah lunas. Larangan ini berdasarkan hadis Ibnu ‘Abbas, Nabi ﷺ bersabda:

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

“Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.” Ibnu ‘Abbas mengatakan:

وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَهُ

“Aku berpendapat, bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan.” (HR. Bukhari no. 2136 dan Muslim no. 1525).

Ibnu ‘Umar mengatakan:

وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

“Kami biasa membeli bahan makanan dari orang yang berkendaraan tanpa diketahui ukurannya. Kemudian Rasulullah ﷺ melarang kami menjual barang tersebut, sampai barang tersebut dipindahkan dari tempatnya” (HR. Muslim no. 1527).

Dalam riwayat lain, Ibnu ‘Umar juga mengatakan:

كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.

“Kami dahulu di zaman Rasulullah ﷺ membeli bahan makanan. Lalu seseorang diutus pada kami. Dia disuruh untuk memerintahkan kami, agar memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli tadi ke tempat yang lain, sebelum kami menjualnya kembali” (HR. Muslim no. 1527).

Bentuk serah terima di sini tergantung dari jenis barang yang dijual. Untuk rumah, cukup dengan nota pembelian atau balik nama. Untuk motor adalah dengan balik nama kepada pemilik yang baru; barang lain mesti dengan dipindahkan dan semisalnya. Lihat pembahasan syarat jual beli tersebut di sini: https://rumaysho.com/2306-aturan-jual-beli-2-syarat-bagi-orang-yang-melakukan-akad-jual-beli.html

Namun ada solusi yang ditawarkan oleh syariat untuk mengatasi perihal di atas. Silakan perhatikan fatwa dari Islamweb berikut ini.

Fatwa Islamweb (English Translation)

Pertanyaan:
Saya ingin bertanya mengenai sistem Dropshipping. Dalam masalah ini saya bertindak sebagai retailer (pengecer). Saya mendapatkan produk dari Dropshipper. Kemudian saya meminta pada pihak Dropshipper untuk mengirimkan gambar, dan saya akan mengiklankannya via eBay. Akan tetapi saya tidak memilki produk tersebut. Produk tersebut masih berada di pihak supplier.  Apakah situasi semacam ini termasuk dalam larangan hadis yang diceritakan oleh Hakim bin Hizaam, ia berkata bahwa ia bertanya pada Rasulullah ﷺ: “Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah ﷺ menjawab: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Abu Daud no. 3503, Tirmidzi no. 1232, dan An Nasai no. 4613. Syaikh Al Albani mengatakan hadis ini Shahih dalam Shahih An Nasai).

Perlu diketahui, bahwa saya punya surat kesepakatan dengan pihak supplier untuk mengiklankan dan menjualkan produknya. Oleh karena itu, bisakah saya dianggap sebagai agen dalam kondisi semacam ini? Jika saya sebagai agen, apakah berarti dibolehkan dalam sistem ini?

Jawaban:
Segala pujian yang sempurna bagi Allah, Rabb semesta alam. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Apa yang kami pahami dari pertanyaan Anda, bahwa Anda tidak membeli barang, baik dari pihak grosir maupun dari pihak produsen. Anda lebih berminat mengiklankan gambar produknya. Dan jika Anda menemukan seseorang yang memiliki keinginan untuk membeli barang tersebut, Anda akan menjualnya kepadanya dengan harga ecerean. Kemudian Anda membelinya dari pedagang grosir dengan harga grosir. Keuntungan yang diperoleh adalah dari selisih antara harga eceran dan harga grosir. Padahal dalam syariat Islam seperti itu dilarang, karena menjual apa yang tidak Anda miliki di tangan Anda, dan membuat keuntungan dari apa yang belum menjadi milik Anda (yaitu Anda tidak menanggung risiko dan bertanggung jawab pada barang tersebut).

Solusi syariat untuk permasalahan di atas adalah retailer (reseller) bertindak sebagai broker (makelar atau calo) atas nama pemilik barang dari produsen atau grosir. Dalam kondisi ini diperbolehkan bagi Anda untuk meminta komisi sebagai broker, sesuai yang disepakati dengan penjual (produsen atau grosir), atau dengan pembeli atau dengan kedua-duanya.

Jika Anda membeli barang dari produsen atau grosir untuk diri sendiri, dan kemudian ingin menjualnya, Anda harus terlebih dahulu memegangnya di tangan Anda. Perlu diketahui, bahwa kepemilikan apa pun berbeda sesuai dengan kenaturalan barang tersebut.

Solusi lain, Anda juga bisa bertindak sebagai agen sebagaimana yang Anda sebutkan, sehingga seakan-akan Anda memiliki barang tersebut atas nama Anda. Jika sebagai agen, Anda bisa menyimpan barang di tempat terpisah, di gudang pihak Dropshipper (produsen atau grosir) yang nanti bisa dipisahkan (dibedakan) dengan barang-barang mereka. Kemudian jika Anda menemukan seseorang yang ingin membelinya, Anda bisa menjualnya kepada dia dengan harga apa pun yang Anda dan grosir sepakati. Anda bisa mengirimkan barang tersebut kepada pembeli, atau bisa pula pihak Dropshipper (produsen atau grosir) yang melakukannya, jika ia merasa tidak masalah, dan ia memang yang menyediakan layanan pengiriman tersebut.

Fatwa Islamweb mengenai “Rulling on Dropshipping”.

Solusi Syari untuk Sistem Dropshipping

Ada tiga solusi yang ditawarkan dalam Fatwa di atas bagi pihak pengecer:

1- Bertindak sebagai calo atau broker. Dalam kondisi ini bisa mengambil keuntungan dari pihak pembeli atau produsen (grosir), atau keduanya sekaligus, sesuai kesepakatan. Lihat bahasan mengenai komisi makelar (broker): https://rumaysho.com/1671-hukum-komisi-bagi-broker-makelar.html

2- Bertindak sebagai agen atau wakil. Dalam kondisi ini barang masih boleh berada di tempat produsen (grosir), dan mereka pun bisa bertindak sebagai pengirim barang (Dropshipper) ke tangan konsumen atau buyer. Jika sebagai agen, berarti sudah disetujui oleh pihak produsen atau grosir, ada hitam di atas putih.

3- Jika menjual sendiri (misal atas nama toko online), tidak atas nama produsen, maka seharusnya barang sampai ke tangan, lalu boleh dijual pada pihak lain.

Bentuk dari solusi ketiga ini bisa menempuh dua cara:

a- Menggunakan sistem Bai’ Al Murabahah Lil Amir Bisy Syira’ (Memerintah untuk membelikan barang dengan keuntungan yang disepakati bersama). Sistem ini bentuknya adalah buyer (pembeli) melihat suatu barang yang ia tertarik di katalog toko online. Lalu buyer memerintahkan pada pihak toko online untuk membelikan barang tersebut dengan keuntungannya yang telah disepakati. Barang tersebut dibelikan dari pihak produsen (grosir). Namun catatan yang perlu diperhatikan, sistem Al Aamir Bisy Syiro’ tidak bersifat mengikat. Pihak buyer bisa saja membatalkan transaksi sebelum barang dikirimkan. Kemudian dalam sistem ini menunjukkan, bahwa barang tersebut sudah jadi milik penuh pihak toko online. Dalam sistem ini sebagai Dropshipper adalah pihak toko online itu sendiri, atau bisa jadi ia menyuruh pada supplier, namun ia yang bertanggungjawab penuh terhadap kerusakan barang. Lihat bahasan mengenai bai’ al murabahah lil amir bisy syira’: https://rumaysho.com/2201-murabahah-yang-mengandung-riba.html

b- Menggunakan sistem Bai’ Salam (uang tunai terlebih dahulu diserahkan, tidak bisa dicicil, lalu barang belakangan). Bentuknya adalah buyer (pembeli) mengirimkan uang tunai kepada pihak toko online seharga barang yang hendak dia beli, kemudian pihak toko online mencarikan barang pesanan pembeli. Lalu pihak toko online membeli barang, dan selanjutnya barang dikirim ke pembeli, tanpa disyaratkan pemilik toko online tersebut yang mengirimnya. Bisa saja pihak produsen (grosir) yang mengirimnya secara langsung pada buyer. Lihat bahasan mengenai jual beli salam: https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html

Sebelumnya tertulis demikian dalam tulisan Rumaysho.com ini: Lalu pihak toko online membeli barang, dan selanjutnya barang dikirim ke pembeli oleh pihak toko online. Semua risiko selama pengiriman barang ditanggung oleh pihak toko online. Intinya di sini, toko online sudah membeli barang tersebut dari supplier. Ini KELIRU, karena jual beli salam yang terpenting adalah pihak toko online bersedia menyediakan barang, setelah uang tunai diberikan, tidak dipersyaratkan siapakah yang mesti mengirim. Jazakumullah khoiron kepada yang telah mengingatkan atas kekeliruan ini. Lihat sekali lagi keterangan lebih lanjut mengenai jual beli salam: https://rumaysho.com/1069-bolehkah-jual-beli-dengan-sekedar-memajang-katalog-di-internet.html

Semoga Allah senantiasa menunjuki kita pada penghidupan yang halal. Berilmulah sebelum beramal dan terjun dalam jual beli.

Imam Syafi’i juga berkata: “Siapa yang ingin dunia, wajib baginya memiliki ilmu. Siapa yang ingin Akhirat, wajib baginya pula memiliki ilmu.” (Dinukil dari Mughnil Muhtaj)

Umar bin ‘Abdul ‘Aziz berkata: “Barang siapa beribadah pada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada mendatangkan maslahat.” (Dinukil dari Majmu’ Al Fatawa Ibnu Taimiyah, 2: 382)

Kami sangat mengharapkan masukan dan saran jika ada yang menemukan kekeliruan dalam tulisan di atas. Wallahu waliyyut taufiq was sadaad, hanya Allah yang memberikan taufik dan petunjuk.

 

Referensi:
1- http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=161689
2- http://en.wikipedia.org/wiki/Drop_shipping
3- http://www.blog.epathchina.com/tag/dropship-distributor/
4- http://topDropshipping.blogspot.com/
5- http://www.gorilladropship.net/the-basics-of-drop-shipping/
6- http://pengusahamuslim.com/Dropshipping-usaha-tanpa-modal-dan-alternatif-transaksinya-yang-sesuai-syariat
7- http://islamqa.org/hanafi/askimam/58344

 

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

[www.rumaysho.com]

Sumber: https://rumaysho.com/3035-sistem-Dropshipping-dan-solusinya.html

,

BAGAIMANA HUKUM BISNIS MLM?

BAGAIMANA HUKUM BISNIS MLM?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BAGAIMANA HUKUM BISNIS MLM?

Pertanyaan:

Saya ingin bertanya tentang usaha atau bisnis yang akhir-akhir ini sedang marak di masyarakat, yaitu MLM (Multi Level Marketing). Bagaimanakah hukumnya?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, dan para sahabatnya.

Banyak sekali pertanyaan yang datang kepada Al-Lajnah ad-Da’imah Lil Buhut al-Ilmiyah wal Ifta’ tentang aktivitas perusahaan-perusahaan pemarasan berpiramida (Multi Level Marketing), seperti Biznas. Yang inti dari aktivitas mereka adalah mengajak seseorang untuk membeli sebuah produk, agar dia juga bisa mengajak orang lain untuk membeli produk tersebut, demikian seterusnya.

Setiap kali bertambah tingkatan anggota di bawahnya, maka orang yang pertama akan mendapatkan keuntungan besar, yang bisa mencapai ribuan Real. Dan setiap anggota yang dapat mengajak orang-orang setelah bergabung, maka ia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar pula, selagi ia berhasil merekrut anggota-anggota baru ke dalam daftar para anggota. Inilah yang dinamakan dengan pemasaran berpiramida atau Multi Level Marketing (MLM).

Maka, Lajnah Da’imah menjawab:

“Sesungguhnya transaksi jenis ini adalah HARAM, karena tujuannya adalah komisi, bukan produk. Terkadang komisi itu bisa mencapai puluh ribu, padahal harga produk tidaklah sampai seratus. Orang yang berakal ketika dihadapkan di antara dua pilihan, niscaya ia akan memilih komisi. Karena itu, sandaran perusahaan-perusaan ini dalam memromosikan produk-produk mereka, adalah menampakkan jumlah komisi yang besar, yang mungkin didapatkan oleh anggota, dan menjanjikan buat mereka keuntungan yang melampaui batas, sebagai imbalan dari modal yang kecil, yaitu harga produk. Maka produk yang dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan ini sekadar label dan pengantar untuk mendapatkan keuntungan besar.

Melihat hakikat dari transaksi di atas, maka secara syari, usaha seperti ini adalah HARAM karena beberapa alasan:

Transaksi tersebut mengandung riba, baik Riba Fadhl atau Riba Nasi-Ah (Riba Fadhl adalah penambahan pada salah satu dari dua barang ribawi [barang yang bisa diterapkan hukum riba padanya] yang sejenis dengan transaksi yang kontan. Adapun Riba Nasi’ah adalah transaksi antara dua jenis barang ribawi yang sama sebab ribanya, tapi tidak secara kontan). Orang yang ikut dalam bisnis itu membayar sejumlah kecil dari hartanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar darinya. Maka, ia menukar uang dengan uang dalam bentuk tafadhul (ada selisih nilai) dan ta’khir (tidak kontan). Ini adalah bentuk riba yang diharamkan menurut nash Alquran dan as-Sunnah dan kesepakatan para ulama. Produk yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen hanya sebagai kedok untuk barter uang tersebut, dan bukan menjadi tujuan anggota untuk mendapatkan keuntungan dari pemasarannya, sehingga keberadaan produk tidak berpengaruh dalam hukum transaksi jual beli.

Transaksi seperti ini termasuk gharar (yaitu hakikat atau kadar barang yang tidak diketahui oleh salah satu dari kedua belah pihak) yang diharamkan menurut syariat, karena anggota tidak mengetahui, apakah dia akan berhasil mendapatkan jumlah anggota yang cukup atau tidak? Dan bagaimanapun pemasaran berpiramida itu berlanjut, pasti akan mencapai batas akhir yang akan berhenti padanya. Sedangkan anggota tidak tahu ketika bergabung di dalam piramida, apakah dia berada di tingkatan teratas sehingga ia beruntung, atau berada di tingkatan bawah sehingga ia merugi. Dan kenyataannya, kebanyakan anggota piramida merugi, kecuali sangat sedikit di tingkatan atas. Dengan demikian, yang mendominasi adalah kerugian. Maka, ini adalah hakikat gharar (tidak ada kejelasan di antara dua belah pihak). Padahal, Rasulullah ﷺ telah melarang dari perbuatan gharar, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya.

Apa yang terdapat dalam transaksi ini merupakan praktik memakan harta manusia dengan cara yang batil, karena tidak ada yang mengambil keuntungan dari transaksi ini, selain perusahaan dan para anggota yang ditentukan oleh perusahaan, dengan tujuan menipu anggota lainnya. Hal ini telah disebutkan dalam Alquran tentang keharamannya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…” (QS. An-Nisa: 29).

Dalam transaksi ini terdapat penipuan, pengaburan dan penyamaran terhadap manusia. Dari sisi penampakan produk, seakan-akan itulah tujuan dalam transaksi, padahal kenyataannya tidak demikian. Dan dari sisi yang lain, mereka menjanjikan komisi yang besar, tapi seringnya tidak terwujud. Dan ini semua terhitung penipuan yang diharamkan. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ

“Siapa saja yang menipu, maka ia bukan golonganku.” (HR. Muslim 295).

Dan dalam hadis yang lain, beliau ﷺ bersabda:

الْبَيْعَانِ بِلْخِيَارِ مَا لِمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بِوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Dua orang yang melakukan transaksi jual beli berhak menentukan pilihannya (khiyar) selama belum berpisah, niscaya akan mendapatkan berkah dari transaksinya. Dan jika keduanya saling dusta dan tertutup, niscaya akan dicabut keberkahan transaksinya.” (HR. al-Bukhari, 2079 dan Muslim 1532).

Adapun pendapat bahwa transaksi ini tergolong samsarah (jasa sebagai perantara atau makelar), maka itu TIDAK BENAR. Karena samsarah adalah transaksi di mana pihak pertama mendapatkan imbalan atas usaha menjual produknya. Adapun pemasaran MLM, anggotalah yang mengeluarkan biaya untuk memasarkan produk tersebut.

Hakikat atau maksud dari samsarah adalah memasarkan barang, berbeda dengan pemasaran berbasis MLM, yang maksud sebenarnya adalah pemasaran komisi dan bukan (pemasaran) produk. Karena itu, orang yang bergabung dalam MLM akan memasarkan kepada orang yang akan memasarkan dan seterusnya. Berbeda dengan samsarah, (di mana) pihak perantara benar-benar memasarkan kepada calon pembeli barang. Perbedaan di antara dua transaksi sangatlah jelas.

Adapun pendapat bahwa komisi-komisi tersebut masuk dalam kategori hibah (pemberian), maka ini tidak benar. Andaikata (pendapat itu) diterima, maka tidak semua bentuk hibah itu boleh menurut syariat. (Sebagaimana) hibah yang terkait dengan suatu pinjaman adalah riba.

Oleh karena itu, Abdullah bin Salam berkata kepada Abu Burdah:

إِنَّكَ بِأَزْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ إَذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيْرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٌ فَإِنَّهُ رِبًا

“Sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang riba tersebar padanya. Maka, jika engkau memiliki hak pada seseorang kemudian dia menghadiahkan kepadanya sepikul jerami, sepikul gandum atau sepikul tumbuhan, maka itu adalah riba.” (HR. al-Bukhari, 3814).

Dan (hukum) hibah tergantung dari SEBAB ADANYA hibah tersebut. Karena itu, ketika ada seorang pekerja yang datang lalu berkata: “Ini untuk kalian, dan ini dihadiahkan kepada saya.” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda: “Bukankah seandainya engkau duduk di rumah ayahmu atau ibumu, lalu engkau menunggu (saja), apakah dihadiahkan kepadamu atau tidak?” (HR. Muslim 1832).

Dan komisi-komisi ini hanyalah diperoleh karena bergabung dalam sistem pemasaran berjejaring. Maka apapun namanya, baik itu hadiah, hibah, atau selainnya, maka hal tersebut sama sekali TIDAK mengubah hakikat dan hukumnya.

Dan (juga) hal yang patut disebut juga, ada beberapa perusahaan yang muncul di pasar bursa dengan sistem pemasaran berpiramida (MLM) dalam transaksi mereka. Dan hukumnya sama dengan perusahaan-perusahaan yang telah berlalu penyebutannya. Walaupun sebagiannya berbeda dengan yang lainnya pada produk-produk yang mereka perdagangkan. Wabillahi taufiq wa shallallahu ‘ala Nabiyina Muhammad wa aalihi wa shahbihi. (Lihat Fatwa al-Lajnah ad-Da’imah Lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta’ tanggal 14/3/1425 no. 22935)

Sumber: Majalah Al Mawaddah, Vol. 34/Ramadhan-Syawwal 1431 H

Dipublikasikan oleh www.PengusahaMuslim.com dengan pengubahan tata bahasa seperlunya oleh tim redaksi.

Sumber : http://pengusahamuslim.com/tanya-jawab-bagaimana-hukum-bisnis-mlm

 

 

KAPAN MEMBERIKAN SUAP MENJADI HALAL?

KAPAN MEMBERIKAN SUAP MENJADI HALAL?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KAPAN MEMBERIKAN SUAP MENJADI HALAL?

Suap adalah harta yang diperoleh karena terselesaikannya suatu kepentingan manusia (baik untuk memeroleh keuntungan, maupun menghindari kerugian atau bahaya), yang semestinya harus diselesaikan tanpa imbalan.

Atau bisa juga kita katakan, risywah (suap-menyuap) ialah pemberian apa saja berupa uang atau yang lain kepada penguasa, hakim atau pengurus suatu urusan, agar memutuskan perkara atau menangguhkannya dengan cara yang batil.

Praktik suap menyuap di dalam agama Islam hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil syari berupa Alquran, Al-Hadis, dan Ijma’ para ulama. Pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya ﷺ.

Terdapat banyak dalil syari yang menjelaskan keharaman suap menyuap, di antaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ.

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap”. (HR. Abu Daud II/324 no.3580, At-Tirmidzi III/623 no.1337, Ibnu Majah, 2313 dan Hakim, 4/102-103; dan Ahmad II/164 no.6532, II/190 no.6778. Dan dinyatakan Shohih  oleh syaikh Al-Albani di dalam Shohih At-Targhib wa At-Tarhib II/261 no.2211).

Hal ini menunjukkan bahwa suap-menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam Rasulullah ﷺ dengan laknat dari Allah. Dan arti laknat ialah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mengatakan: “Suap menyuap termasuk dosa besar, karena Rasulullah ﷺ melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Sedangkan laknat tidaklah terjadi, kecuali pada dosa-dosa besar. ” (Lihat Taudhihul Ahkam VII/119).

Pada dasarnya memberikan suap kepada siapa pun hukumnya haram, berdasarkan ayat-ayat Alquran, hadis-hadis Nabi ﷺ, dan Ijma. Hal ini karena terkandung di dalamnya banyak unsur kezaliman, seperti menzalimi hak orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, menghalalkan yang haram atau sebaliknya, mempengaruhi keputusan hakim yang merugikan pihak lain dan lain sebagainya.

Akan tetapi hukum suap akan berbeda dan berubah menjadi halal, apabila tidak mengandung unsur kezaliman terhadap hak orang lain sedikit pun. Seperti memberikan suap untuk mengambil sesuatu dari haknya yang terhalang, atau dipersulit oleh pihak tertentu. Atau melakukan suap karena untuk mencegah bahaya yang lebih besar, atau mewujudkan manfaat (yang sesuai dengan syariat) yang besar. Dalam keadaan seperti ini, maka si pemberi suap tidak berdosa dan tidak terlaknat. Dosa suap menyuap dan laknat Allah tersebut hanya ditimpakan kepada si penerima suap.

Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan: “Tentang memberikan uang suap, jika seorang itu menyuap hakim agar hakim memenangkan perkaranya, padahal dia bersalah, atau agar hakim tidak memberikan keputusan yang sejalan dengan realita, maka memberi suap hukumnya haram. Sedangkan suap dengan tujuan agar mendapatkan hak, hukumnya tidaklah haram (halal) sebagaimana uang tebusan untuk menebus tawanan.” (Lihat Raudhatu Ath-Thalibin wa Umdatu Al-Muftin IV/131).

Maka dari itu, sebagai contoh, apabila ada seseorang sudah ikut proses penerimaan PNS dengan benar kemudian ia diterima, atau ada seseorang telah mengajukan permohonan KTP, SIM, paspor kepada pihak yang berwenang dengan syarat-syarat administrasi yang lengkap, namun pada saat pengambilan hak, nomor NIP tidak bisa keluar, atau SIM, KTP, dan paspor tidak dapat diperoleh, karena pihak berwenang meminta sejumlah uang. Dalam keadaan seperti ini, hendaknya ia melaporkan kasus tersebut kepada pihak-pihak terkait yang berwenang mengawasi, menegur dan menjatuhkan sanksi kepada mereka, serta memberikan hak kepada para pemilik hak. Akan tetapi jika seseorang hidup di suatu negara yang tidak bisa memberikan jaminan hak kepada yang berhak menerimanya, maka pada kondisi seperti ini dibolehkan bagi calon PNS, dan orang yang mengajukan permohonan SIM, KTP dan paspor tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak berwenang, agar ia bisa memunyai NIP dan memeroleh KTP, SIM dan paspor. Ia tidak menzalimi siapa pun. Suap tersebut ia lakukan karena terpaksa dan hanya untuk mengambil haknya dia saja. Ia tidak berdosa. Dosa hanya ditimpakan kepada pihak berwenang. Jadi dalam kondisi ini, yang berdosa adalah yang menerima suap, bukan yang menyuap.

Wallahu a’lam bish-showab.

 

Dinukil dari tulisan berjudul “Suap Menyuap yang Halal dan yang Haram Dalam Agama Islam” yang ditulis oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

https://abufawaz.wordpress.com/2012/10/05/suap-menyuap-yang-halal-dan-yang-haram-dalam-agama-islam/