Posts

,

EMPAT HAK YANG HARUS DIDAHULUKAN SEBELUM PEMBAGIAN HARTA WARIS

EMPAT HAK YANG HARUS DIDAHULUKAN SEBELUM PEMBAGIAN HARTA WARIS
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
EMPAT HAK YANG HARUS DIDAHULUKAN SEBELUM PEMBAGIAN HARTA WARIS
 
Jika suatu permasalahan waris telah terpenuhi padanya rukun waris, syarat waris, sebab waris, dan tidak didapati penghalang waris, maka langkah selanjutnya adalah membagikan harta waris tersebut kepada Ahli Warisnya sesuai dengan apa yang dibimbingkan Allah ta’ala dan Rasul-Nya ﷺ. [Pembagian harta waris ini tentunya dengan melalui proses penghitungan tertentu, sebagaimana yang dirinci dalam Ilmu Al-Faraidh]
 
Namun perlu diketahui, ada empat perkara terkait dengan harta waris, yang amat menentukan proses pembagian harta waris. Di mana proses pembagian harta waris tidak akan bisa dilakukan hingga benar-benar diselesaikan terlebih dahulu empat perkara tersebut. Empat perkara itu adalah:
 
1. Biaya pemakaman si mayit dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan jenazahnya.
 
2. Utang dalam bentuk barang (berkaitan langsung dengan barang yang diwariskan), seperti sepeda motor utang (kredit) milik si mayit, dll. Dengan kata lain, utang mayit yang berbentuk gadai/utang beragunan.
 
3. Utang secara mutlak yang tidak berkaitan dengan barang, baik utang tersebut berkaitan dengan hak Allah ta’ala seperti zakat, kaffarah, haji (jjka sudah ada kemampuan secara finansial) dan lain-lain, maupun yang berkaitan dengan hak manusia seperti pinjam uang, transaksi tertentu yang belum dilunasi, pembayaran gaji pegawai dan lain-lain.
 
4. Pelaksanaan wasiat yang ditujukan kepada selain Ahli Waris dengan nominal yang tidak lebih dari 1/3 harta waris. Jadi misalnya wasiat yang membutuhkan dana dari harta mayit, berupa infak dalam wasiat, pembiayaan haji, perwasiatan harta kepada kawan atau kerabat, dan lain-lain. Seperti telah dikatakan sebelumnya, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga warisan, dan juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena mereka telah mendapat harta jatah warisannya, sehingga tidak adil jika mereka mendapat dua jatah; wasiat dan warisan.
 
Demikianlah empat perkara yang harus didahulukan sebelum pembagian harta waris. Jika empat perkara tersebut telah diselesaikan dengan baik, maka tibalah saatnya pembagian harta waris sesuai dengan yang dibimbingkan Allah ta’ala dan Rasul-Nya ﷺ.
Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: http://nasihatsahabat.com/
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat
#Muwarrits #warrits #jatahwaris1/3, #jatahwaris2/3, #AhliWaris, #ilmu faraidh, #faraidh, #faroidh, #ilmufaroidh, #ilmuwarisan, #tidakbisamewarisi, #hukum, #pembagianhartawarisan, #pembagianhartapusaka, #hartawarisan, #hartapusaka, #keutamaan, #fadhilah, #fadilah, #keutamaanilmuwarisan, #fadhilahilmuwarisan, #warisan #sepertiga #wasiat #sepertigawarisan #wasiat #wasiyat

#empathakyangharusdidahulukansebelumpembagianhartawaris #empathakyangharusdidahulukan #sebelumpembagianhartawaris #pembagianhartawaris #4hakyangharusdidahulukan

,

PENGHALANG-PENGHALANG WARIS

PENGHALANG-PENGHALANG WARIS
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
PENGHALANG-PENGHALANG WARIS
 
Penghalang waris adalah sesuatu yang dapat menghalangi Ahli Waris untuk mendapatkan hak warisnya (baik secara keseluruhan ataupun sebagian besarnya, pen.), meskipun telah terpenuhi padanya sebab-sebab waris. [Lihat Al-Khulashah Fi Ilmil Faraidh, hal. 45]
 
Penghalang Waris secara garis besar terbagi menjadi dua:
Pertama: Penghalang dalam bentuk sifat/kriteria tertentu yang dapat menghalangi Ahli Waris dari jatah warisnya secara keseluruhan, dan
Kedua: Penghalang dalam bentuk Ahli Waris yang berposisi lebih kuat. Artinya keberadaan Ahli Waris yang secara posisi lebih kuat itu bisa menyebabkan terhalangnya Ahli Waris tertentu untuk mendapatkan hak warisnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian besarnya. Proses penghalangan ini dalam Ilmu al-Faraidh dikenal dengan istilah Hajb. Seorang yang terhalang dari harta warisnya disebut Mahjub, sedangkan penghalangnya disebut Hajib.
 
Berikut ini adalah rincian dari masing-masing Penghalang Waris:
 
Penghalang Waris Pertama:
Penghalang dalam bentuk sifat/kriteria tertentu yang dapat menghalangi Ahli Waris dari jatah warisnya secara keseluruhan. Penghalang jenis ini bisa menimpa seluruh Ahli Waris tanpa terkecuali [Lihat Al-Fawa’idul Jaliyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 26, program Al-Maktabah Asy-Syamilah II], yang dalam Ilmu al-Faraidh dikenal dengan istilah Mawani’ul Irtsi (Penghalang-Penghalang Waris).
 
Adapun rincian Penghalang-Penghalang Waris jenis ini ada sembilan:
 
1) Perbudakan: Seorang yang berstatus budak tidaklah bisa mewarisi, karena dia dan hartanya menjadi milik tuannya. Tidak adanya hak milik bagi seseorang merupakan penghalang syari baginya untuk mendapatkan harta waris. Jika si budak tersebut mendapatkan harta waris, maka harta waris itu akan menjadi milik tuannya, padahal si tuan tersebut bukan bagian dari Ahli Waris si mayit. Atas dasar itulah, jika seorang mayit Muslim meninggalkan seorang anak Muslim yang berstatus budak dan seorang cucu Muslim dari kalangan merdeka, maka yang mewarisi hartanya adalah sang cucu walaupun ada bapaknya. Mengapa? Karena si bapak statusnya masih budak dan budak tidak bisa mewarisi, sedangkan sang cucu dari kalangan merdeka. [Lihat At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 46 dan Tashilul Faraidh, hal. 28]
 
2) Pembunuhan yang dilakukan terhadap pemilik harta waris (Muwarrits): Jika seorang Ahli Waris membunuh Muwarrits-nya, maka si pembunuh tersebut TIDAK BERHAK mendapatkan harta waris darinya.
Gambaran kasusnya adalah seorang anak (Ahli Waris) membunuh bapaknya (pemilik harta waris), maka si anak tersebut tidak berhak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan bapaknya. Di antara hikmah dari ketentuan di atas adalah mencegah bermudahannya Ahli Waris dari perbuatan keji tersebut, hanya karena untuk mendapatkan harta waris.
Hal ini didasarkan kaidah fikih yang berbunyi:
Orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka diberi sanksi untuk tidak mendapatkannya (وكلُّ مَنْ تَعَجَّلَ الشيءَ عَلَى وجهٍ مُحَرَّمٍ فمنعُه جَلا)
 
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah mengatakan:
 
وكلُّ مَنْ تَعَجَّلَ الشيءَ عَلَى وجهٍ مُحَرَّمٍ فمنعُه جَلا
 
“Dan setiap orang yang menyegerakan sesuatu yang diharamkan, maka hendaknya ia dicegah.”
 
Kaidah ini adalah kaidah yang sudah maruf yang seringkali digunakan oleh para ulama. Di antara contoh penerapan kaidah ini adalah:
 
– Barang siapa yang membunuh orang yang (sebenarnya bisa) mewariskan harta kepadanya, maka ia tidak mendapatkan warisannya. Hal ini dikarenakan ia telah menyegerakan seseuatu sebelum waktunya.
 
– Orang yang minum khamer (minuman keras) ketika di dunia, maka ia tidak akan minum khamer ketika di Akhirat kelak. Padahal khamer di Akhirat itu tidak memabukan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ.
– Dan seterusnya
 
Membunuh pewaris berarti menyegerakan kematian si pewaris dengan maksud untuk segera mendapat warisannya. Akan tetapi justru hukum melarang apa yang ingin disegerakannya yaitu dengan tidak diberikan hak mendapat warisan kepadanya.
 
Lalu apakah setiap jenis pembunuhan dapat menghalangi seseorang dari jatah warisnya? Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Namun menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah, bahwa pembunuhan yang menyebabkan terhalangnya seseorang dari jatah warisnya adalah pembunuhan yang bersifat Bighairil Haq (tidak dibenarkan secara syari), yaitu pembunuhan yang mengakibatkan Qishash, membayar Diyat (Tebusan), atau membayar kafarah, seperti misalnya:
– Pembunuhan dengan sengaja (Qatlul ‘Amd),
– Pembunuhan semi sengaja (Syibhul ‘Amd – contohnya seseorang memukul orang lain dengan menggunakan sandal, kemudian mati. Disebut semi sengaja, karena di satu sisi sengaja memukul orang tersebut, namun di sisi lain tidak berniat untuk membunuhnya] dan
– Pembunuhan karena kekeliruan (Khatha’an – contohnya seseorang membidikkan tembakan ke arah rusa, namun ternyata tembakan tersebut justru mengenai orang yang kebetulan sedang melintas di jalan tidak jauh dari rusa tersebut, hingga mati. Disebut keliru karena tidak ada niatan untuk membunuhnya, dan tidak ada upaya sama sekali untuk melakukan sesuatu terhadap orang tersebut] [Lihat At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 50-52 dan Tashilul Faraidh, hal. 29]
 
Dikecualikan darinya adalah pembunuhan Bil Haq (dengan cara yang dibenarkan secara syari), misalnya seorang eksekutor yang ditugasi Waliyul Amr (Pemerintah) untuk mengeksekusi seorang pembunuh sebagai bentuk qishash (balasan bunuh) baginya, seseorang yang membela diri hingga mengakibatkan terbunuhnya si pelaku aniaya tersebut, dll.
 
3) Perbedaan agama antara pemilik harta waris (Muwarrits) dengan Ahli Warisnya. Gambaran kasusnya: Si mayit yang meninggalkan harta waris adalah seorang Muslim, sedangkan Ahli Warisnya non-Muslim (kafir). Atau sebaliknya, si mayit yang meninggalkan harta waris adalah seorang non-Muslim (kafir), sedangkan Ahli Warisnya seorang Muslim. Menurut Jumhur (Mayoritas) Ulama, masing-masingnya tidak bisa saling mewarisi. Karena secara tinjauan syari, hubungan di antara mereka telah terputus. Dalilnya adalah firman Allah ta’ala kepada Nabi Nuh alaihisalam:
“Allah berfirman: ‘Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatan) dia adalah perbuatan yang tidak baik’.” [QS Hud: 46]
Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ:
 
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
 
“Tidaklah seorang Muslim mewarisi seorang non-Muslim (kafir) dan tidak pula seorang non-Muslim (kafir) mewarisi seorang Muslim.” [HR. Al-Bukhari no. 6383 dan Muslim no. 1614, dari hadits Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhu) [Lihat At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 53 dan Tashilul Faraidh, hal. 31]
 
Namun apabila si Ahli Waris yang tadinya kafir kemudian masuk Islam sebelum harta dibagi, maka si Ahli Waris yang mualaf ini berhak mendapatkan warisan. Jadi apabila pada waktu Muwarrits meninggal dunia ada ahli waris yang berbeda agama, kemudian sebelum harta warisan dibagi-bagi si Ahli Waris masuk Islam, maka dia berhak mendapat warisan.
 
4. Wanita yang sudah ditalak (raj’i) habis masa iddahnya.
 
5. Wanita yang ditalak tiga (Talak Bain Qubro – tidak bisa rujuk lagi).
 
6. Anak angkat. Sifatnya dua arah: Orang tua angkat tidak bisa mewarisi dari anak angkatnya, demikian pula sebaliknya, anak angkat tidak bisa mewarisi dari orang tua angkatnya.
 
7. Ibu tiri dan bapak tiri
 
8. Anak Lian. Lian adalah sumpah seorang suami untuk meneguhkan tuduhannya bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain. Sumpah itu dilakukan suami karena istrinya telah menyanggah tuduhan suaminya itu, sementara suami sendiri tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhan zinanya.
 
9. Anak hasil zina
 
Penghalang Waris Kedua:
Penghalang dalam bentuk Ahli Waris yang berposisi lebih kuat. Artinya keberadaan Ahli Waris yang secara posisi lebih kuat itu bisa menyebabkan terhalangnya Ahli Waris tertentu untuk mendapatkan hak warisnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian besarnya. Proses penghalangan ini dalam Ilmu al-Faraidh dikenal dengan istilah Hajb. Seorang yang terhalang dari harta warisnya disebut Mahjub, sedangkan penghalangnya disebut Hajib.
 
Penghalang jenis ini terbagi menjadi dua:
 
a. Hajb Hirman (menghalangi secara keseluruhan). Jika penghalangnya dari jenis pertama ini, maka dapat menghalangi seorang Ahli Waris dari jatah warisnya secara keseluruhan. Penghalang jenis ini bisa menimpa semua Ahli Waris kecuali enam orang; bapak, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami, dan istri.
 
b. Hajb Nuqshan (menghalangi dari jatah waris yang terbesar). Jika ada penghalang dari jenis kedua ini, maka dapat menghalangi seorang Ahli Waris dari jatah warisnya terbesar, sehingga ia bergeser dari jatahnya yang besar kepada jatahnya yang lebih sedikit. Penghalang jenis ini terbagi menjadi tujuh macam:
 
1) Menghalangi Ahli Waris tertentu dari jatah waris tertentu (Fardh) dengan menggesernya kepada jatah waris tertentu (Fardh) yang lebih sedikit. Misalnya, bergesernya suami dari jatah waris ½ kepada ¼. Demikian pula bergesernya satu orang istri atau lebih dari jatah waris ¼ kepada 1/8.
 
2) Menghalangi Ahli Waris tertentu dengan menggesernya dari suatu Tashib kepada Tashib yang lebih sedikit. Misalnya, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang bergeser dari Ashabah Ma’al Ghair kepada Ashabah Bil Ghair.
 
3) Menghalangi Ahli Waris tertentu dengan menggesernya dari jatah waris tertentu (Fardh) kepada Tashib yang lebih sedikit. Misalnya, bergesernya jatah waris ½ dari para pemiliknya kepada Ashabah Bil Ghair.
 
4) Menghalangi Ahli Waris tertentu dengan menggesernya dari Tashib kepada jatah waris tertentu (Fardh) yang lebih sedikit. Misalnya, bergesernya bapak dan kakek dari Tashib kepada jatah waris tertentu (Fardh).
 
5) Saling berserikat dalam jatah waris tertentu (Fardh). Misalnya, berserikatnya para istri pada jatah waris ¼ dan 1/8, berserikatnya para pemilik jatah waris 1/3 dan juga para pemilik jatah waris 2/3 pada jatah tersebut.
 
6) Saling berserikat dalam Tashib tertentu, seperti berserikatnya Ashabah pada suatu harta secara utuh atau pada apa yang tersisa dari Ashhabul Furudh.
 
7) Saling berserikat dalam masalah ‘aul [Masalah ‘aul adalah masalah berlebihnya jumlah jatah/saham Ahli Waris di atas jumlah Ashlul Mas’alah (Pokok masalah), saat proses penghitungan], di mana masing-masingnya mendapatkan jatah yang lebih (di atas kertas), namun dalam praktik nyatanya tidak demikian. [Lihat Al-Fawaidul Jaliyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 26-27 program Al-Maktabah Asy-Syamilah II]
 
 
Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: http://nasihatsahabat.com/
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat
#mawaniul irtsi #penghalang-penghalang waris #Muwarrits #warrits #Tashib, #jatahwaris1/3, #jatahwaris2/3, #jumlahjatahsaham, #AhliWaris, #AshlulMasalah, #Pokokmasalah, #salingberserikat, #berserikat, #AshhabulFurudh, #HajbNuqshan, #HajbHirman, #Hijab, #Hajib, #TalakBainQubro, #jatahwarisbekasistri, #AshabahMaalGhair, #AshabahBilGhair. #Ashabah, #Ashobah, #furu, #hayashi, #ilmu faraidh, #faraidh, #faroidh, #ilmufaroidh, #ilmuwarisan, #rukunwarisan, #syaratsahnyawarisan, #sebabwarisan, #warismewarisi, #budak, #perbudakan, #murtad, #kafir, #tidakbisamewarisi, #hukum, #ikatanwala, #pembagianhartawarisan, #pembagianhartapusaka, #hartawarisan, #hartapusaka, #keutamaan, #fadhilah, #fadilah, #keutamaa ilmuwarisan, #fadhilahilmuwarisan, #warisan
,

RUKUN, SYARAT DAN SEBAB WARIS (DALAM ILMU FARAIDH)

RUKUN, SYARAT DAN SEBAB WARIS (DALAM ILMU FARAIDH)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
RUKUN, SYARAT DAN SEBAB WARIS
 
Rukun Waris
 
Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan berkata:
“Proses waris-mewarisi mempunyai tiga rukun yang tidak akan terealisasi suatu proses waris-mewarisi kecuali dengan keberadaannya.” [At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 28]
 
Tiga rukun waris tersebut adalah:
 
1. Muwarrits: Si mayit yang meninggalkan harta waris/pemilik harta waris.
2. Warits: Ahli Waris/pewaris yang berhak mendapatkan harta waris.
3. Mauruts/Tarikah: Harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit. [Lihat Tashilul Faraidh, hal. 18]
Kalau tidak ada Muwarrits (si mayit yang meninggalkan harta waris), maka tidak akan ada harta waris, demikian pula orang yang mewarisinya. Jika tidak ada Ahli Waris, maka harta waris yang ditinggalkan si mayit pun tidak ada yang mewarisinya (dari Ahli Waris yang sesungguhnya). Demikian pula ketika tidak ada harta waris, tidaklah mungkin bisa terjadi proses waris-mewarisi. Dari sini jelaslah, bahwa keberadaan TIGA RUKUN WARIS tersebut MUTLAK ADA demi terealisasinya proses waris-mewarisi.
 
Syarat Waris
Syarat waris merupakan salah satu penentu bagi terealisasinya proses waris-mewarisi. Karena betapapun telah terpenuhi Rukun Waris, sementara Syarat Warisnya belum terpenuhi, maka proses waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Apa sajakah Syarat Waris itu?
 
Syarat Waris dalam hukum waris Islam ada tiga:
 
1. Kejelasan tentang meninggalnya si pemilik harta waris (Muwarrits). Baik meninggalnya bisa dipastikan, maupun sebatas didasari dugaan yang kuat (hukmi). Bisa dipastikan maksudnya bahwa, proses kematian si pemilik harta waris tersebut benar-benar bisa dipastikan, baik dengan melihatnya secara langsung, dengan kemasyhuran akan kematiannya, atau dengan persaksian dua orang lelaki yang adil (bisa dipertanggungjawabkan). Sedangkan yang dimaksud dengan didasari dugaan yang kuat adalah bahwa vonis kematian yang dijatuhkan kepada pemilik harta waris tersebut atas dasar dugaan yang kuat. Seperti seseorang yang diduga kuat telah mati, karena sejak lama menghilang dan tak didapati lagi tanda-tanda kehidupannya.
 
2. Kejelasan tentang hidupnya Ahli Waris setelah meninggalnya si pemilik harta waris/Muwarrits walau sesaat, baik secara pasti maupun didasari oleh dugaan kuat (hukmi). Maksud secara pasti adalah bahwa Ahli Waris tersebut dipastikan masih hidup saat meninggalnya pemilik harta waris. Kepastian ini bisa dibuktikan dengan melihatnya secara langsung, dengan kemasyhuran bahwa dia masih hidup, atau dengan persaksian dua orang lelaki yang adil (bisa dipertanggungjawabkan). Sedangkan yang dimaksud dengan didasari oleh dugaan yang kuat adalah bahwa vonis tentang hidupnya Ahli Waris tersebut didasari atas dugaan yang kuat. Seperti seorang anak yang masih berada di perut ibunya saat meninggalnya pemilik harta waris (Muwarrits-nya) walaupun belum ditiupkan ruh kepadanya. Maka dia digolongkan ke dalam jajaran Ahli Waris dan bisa mendapatkan harta waris, dengan syarat dilahirkan dalam kondisi hidup.
 
3. Mengetahui segala hal yang terkait dengan sebab terjadinya proses waris-mewarisi tersebut dan mengetahui keterkaitan masing-masing Ahli Waris dengan pemilik harta waris (Muwarrits)-nya. [Lihat Tashilul Faraidh, hal. 18-19]
 
Sebab Waris
Waris-mewarisi dalam hukum waris Islam tidaklah terjadi begitu saja. Akan tetapi amat terkait dengan sebab waris yang dengannya bisa terjadi proses waris-mewarisi.
 
Sebab waris tersebut ada tiga:
 
1. Perkawinan yang dibangun di atas akad nikah yang sah. Manakala telah terlaksana suatu perkawinan yang sah, maka suami istri tersebut mempunyai hak untuk saling mewarisi, walaupun belum terjadi khalwat (berduaan) maupun jima’ (hubungan sebadan) di antara mereka. Lebih-lebih lagi bila telah terjadi khalwat ataupun jima’ antara keduanya. Dalilnya adalah keumuman firman Allah ta’ala:
“Dan bagi kalian (para suami) setengah (1/2) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat (1/4) dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat (1/4) harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan (1/8) dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat, atau (dan) sesudah dibayar utang-utang kalian.” [QS An-Nisa’: 12]
 
Sebab pertama ini akan terus berlaku hingga terjadinya Talak Bain (cerai yang ketiga kalinya, atau cerai yang pertama/kedua dan telah habis masa ‘iddah/tenggangnya) atau Fasakh (Pembatalan nikah). Dengan terjadinya Talak Bain atau Fasakh, maka sejak saat itu pula mereka tidak bisa saling mewarisi lagi. Kecuali jika Talak Bain tersebut dijatuhkan oleh suami menjelang kematiannya yang (diduga kuat) bertujuan untuk menghalangi istri tersebut dari hak warisnya, maka dalam kondisi semacam ini si istri tetap mendapatkan jatah warisnya menurut pendapat yang rajih. Adapun Talak Raj’i (cerai yang pertama/kedua) dan masih dalam masa ‘iddah/tenggang, maka masih memungkinkan bagi mereka untuk saling mewarisi, jika saat itu salah satunya ada yang meninggal dunia, karena statusnya masih terhitung sebagai suami-istri. [Lihat Tashilul Faraidh, hal. 20 dan 22, dan At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 32-35]
 
2. Ikatan Nasab, yaitu hubungan kekerabatan antara dua orang, baik secara dekat maupun jauh. Hubungan kekerabatan ini meliputi:
• Ushul (bapak, ibu, kakek, dan nenek si mayit),
• Furu’ (anak, cucu dari anak lelaki si mayit, dan terus ke bawahnya), dan
• Hawasyi (saudara-saudara si mayit dan anak-anak lelakinya, paman-paman si mayit dan ke atasnya, anak-anak lelaki paman dan terus ke bawahnya). Dalilnya adalah firman Allah ta’ala:
“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat di dalam Kitab Allah). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” [QS Al-Anfal: 75] [Lihat At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 37 dan Tashilul Faraidh, hal. 21]
 
3. Ikatan Wala’, yaitu pembebasan seseorang terhadap budak tertentu, baik karena berderma semata atau karena suatu kewajiban; seperti nadzar, zakat, dan kafarah. Gambaran kasusnya adalah, bila seorang mantan budak meninggal dunia dan tidak ada yang mewarisi dari kalangan Ahli Warisnya, maka seseorang yang dahulu membebaskannya dari perbudakan itulah yang mewarisi hartanya. Menurut Jumhur (Mayoritas) Ulama, proses waris-mewarisi antara mantan budak dan yang membebaskannya itu hanya satu arah saja, yakni yang bisa mewarisi hanyalah pihak yang membebaskan saja, dan tidak sebaliknya. Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama yang bersama beliau berpandangan, bahwa proses waris-mewarisi bisa terjadi dari dua arah, yakni antara mantan budak dan yang membebaskannya tersebut bisa saling mewarisi. Mereka bisa saling mewarisi manakala TIDAK didapati Ahli Waris (asli) yang mewarisi dari masing-masingnya. [Lihat At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 37 dan Tashilul Faraidh, hal. 21]
 
Demikianlah tiga sebab yang dengannya bisa terjadi proses waris-mewarisi menurut kesepakatan Jumhur (Mayoritas) Ulama.
 
Ikuti kami selengkapnya di:
WhatsApp: +61 (450) 134 878 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Website: http://nasihatsahabat.com/
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/nasihatsahabatcom/
Instagram: NasihatSahabatCom
Telegram: https://t.me/nasihatsahabat
Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat
 #Muwarrits, #Mauruts, #Tarikah, #Warits #furu, #hayashi, #ilmufaraidh, #faraidh, #faroidh, #ilmufaroidh, #ilmuwarisan, #rukunwarisan, #syaratsahnyawarisan, #sebabwarisan, #warismewarisi, #budak, #perbudakan, #murtad, #kafir, #tidakbisamewarisi,#hukum, #ikatanwala
#Faraidh #faroidh, #ilmuFaraidh, #ilmufaroidh, #ilmuwaris, #pembagianhartawarisan, #pembagianhartapusaka, #hartawarisan, #hartapusaka, #keutamaan, #fadhilah, #fadilah, #keutamaanilmuwarisan#fadhilahilmuwarisan, #mempelajari, #setengahilmu, #separuhilmu, #seperduailmu, #pertamaangkatdariumatku#ilmupertamadiangkatdariumatku, #berebuthartawarisan, #perebutanhartawarisan, #setengahdariilmu, #separuhdariilmu, #seperduadariilmu #pentingnyailmuwaris, #mulianyailmuwaris
, ,

SAKSI DAN WALI DALAM NIKAH

SAKSI DAN WALI DALAM NIKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#NikahSyari
#MuslimahSholihah

SAKSI DAN WALI DALAM NIKAH

Abu Syuja’ rahimahullah berkata:

Akad nikah tidaklah sah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil (bukan orang fasik) [1]. Wali dan dua saksi tadi harus memenuhi enam syarat berikut ini:

  1. Islam [2]
  2. Baligh (dewasa) [3]
  3. Beraka l[4]
  4. Merdeka (bukan hamba sahaya)
  5. Laki-laki [5]
  6. Adil (bukan orang yang fasik)

Namun tidak perlu sampai mengislamakan si wali, jika wanitanya adalah wanita dzimmi [6] (dari Ahli Kitab)[7]. Dan tidak perlu menyaratkan sifat adil pada tuan dari hamba sahaya yang ingin dinikahi.

Urutan wali nikah [8]:

  1. Ayah
  2. Kakek (ayah dari ayah)
  3. Saudara laki-laki kandung
  4. Saudara laki-laki seayah
  5. Anak dari saudara laki-laki kandung (keponakan)
  6. Anak dari saudara laki-laki seayah (keponakan)
  7. Paman (saudara ayah)
  8. Anak dari paman (sepupu)

Jika ‘ashobah (pihak keluarga bapaknya – pen) di atas tidak ada, maka perwalian beralih pada bekas hamba sahaya yang pernah dibebaskan, lalu ashobah dari hamba sahaya tadi. Jika tidak ada, barulah beralih pada wali hakim [9].

Wallahu waliyyut taufiq.

 

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

[www.rumaysho.com]

Sumber: https://rumaysho.com/2765-saksi-dan-wali-dalam-nikah.html

 

 

Catatan Kaki:

[1] Dalil bahwasanya nikah mesti dengan wali dan dua orang saksi adalah sabda Nabi ﷺ:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”. (HR. Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya. Ibnu Hibban berkata, bahwasanya tidak shahih penyebutan dua orang saksi kecuali dalam hadis ini) (Lihat Tuhfatul Labiib, 2: 747). Imam Asy Syafi’i rahimahullah berkata: “Walaupun hadis ini munqothi’ (terputus) hanya sampai di bawah Nabi ﷺ, namun kebanyakan para ulama mengamalkan hadis tersebut. Mereka berkata, bahwa inilah bedanya antara nikah dan sesuatu yang hanya main-main, yaitu dengan adanya saksi.” At Tirmidzi berkata: “Hadis ini diamalkan oleh para ulama dari sahabat Nabi ﷺ, para tabi’in sesudahnya, dan selain mereka. Mereka berpendapat, bahwa tidak ada nikah kecuali dengan adanya saksi. Tidak ada ulama terdahulu yang berselisih pendapat mengenai hal ini, kecuali sebagian ulama belakangan yang berbeda.” (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3: 149).

Syaikh Abu Malik berkata, bahwa hadis yang membicarakan hal ini saling menguatkan satu dan lainnya. Jika dikatakan “Tidak ada nikah”, maka itu menunjukkan, bahwa adanya saksi merupakan syarat sahnya nikah. (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3: 150)

Syaikh Musthofa Al Bugho berkata: “Persaksian merupakan rukun di antara rukun akad nikah. Berbeda dengan akad lainnya, karena begitu agungnya (pernikahan – pen), dan konsekuensi besar yang ditimbulkan dari akad tersebut. Rukun ini mesti ada demi kehati-hatian dan menghindari pengingkaran. Konsekuensinya pun bisa berakibat pada pelalaian hak-hak dan nasab.” (Lihat At Tadzhib, 177)

[2] Tidak boleh non-Muslim menjadi wali atau menjadi saksi bagi orang Muslim. Dalilnya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi wali (penolong) bagi sebahagian yang lain.” (QS. At Taubah: 71). Jadi wali hanyalah dari orang-orang beriman.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.” (QS. An Nisa’: 141). Jadi tidak ada kekuasaan (sulthon) dan kuasa (perwalian), bagi orang kafir. Saksi termasuk perwalian. Sehingga tidak diterima persaksian non-Muslim bagi orang Muslim.

[3] Anak kecil tidak bisa menjadi wali atau saksi (Lihat Kifayatul Akhyar, 2: 75)

[4] Orang gila tidak menjadi wali atau saksi (Lihat Kifayatul Akhyar, 2: 75)

[5] Tidak sah wanita menjadi wali untuk wanita (Lihat Kifayatul Akhyar, 2: 76).  Dalilnya:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَالزَّانِيَةُ الَّتِى تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ad Daruquthni, 3: 227. Hadis ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dan Syaikh Ahmad Syakir)

[6] Kafir dzimmi yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum Muslimin, dan sebagai gantinya mereka mengeluarkan jizyah (semacam upeti), sebagai kompensasi perlindungan kaum Muslimin terhadap mereka.

[7] Imam Syafi’i berkata: “Walinya wanita kafir adalah laki-laki kafir. Karena laki-laki kafir tersebut memerhatikan harta anaknya, maka demikian dalam urusan nikah.” (Lihat Tuhfatul Labiib, 2: 749)

[8] Asalnya, tidak boleh wali yang berada dalam urutan terjauh menjadi wali, selama masih ada yang dekat dalam urutan. (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3: 144)

[9] Jika tidak ada wali dari ashobah (Pihak keluarga bapaknya – pen) dan bekas budak, barulah beralih pada wali hakim, yaitu penguasa. Karena Nabi ﷺ bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

“Penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali” (HR. Abu Daud no. 2083, Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879 dan Ahmad 6: 66. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan)

 

 

 

,

HUKUM BAIAT KEPADA SELAIN PEMERINTAH

HUKUM BAIAT KEPADA SELAIN PEMERINTAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#Fatwa_Ulama

HUKUM BAIAT KEPADA SELAIN PEMERINTAH

Asy-Syaikh Al-‘Allamah Ibnu Baz rahimahullah berkata:

هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها ؛ لأنها تفضي إلى شق العصا ، ووجود الفتن الكثيرة ، والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعي . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة »

“Ini adalah baiat yang batil, tidak boleh dilakukan. Karena itu akan membawa kepada perpecahan, munculnya banyak kekacauan dan pemberontakan kepada pemerintah, dengan cara yang tidak syari.

Dan telah shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

‘Aku wasiatkan kepada kalian, agar senantiasa bertakwa kepada Allah, serta mendengar dan taat kepada pemimpin negara, meski pemimpin tersebut seorang budak dari Habasyah. Karena sesungguhnya, siapa pun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian (menghindari perselisihan tersebut), dengan berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Al-Khulafa’ur Rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Peganglah sunnah itu, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara baru (bid’ah dalam agama), karena setiap bid’ah itu sesat.’ (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari ‘Irbadh bin Sariyah radhiyallahu’anhu).”

[Majmu’ Al-Fatawa, 28/250]

 

Penulis: Al-Ustadz Sofyan Chalid Ruray hafizhahullah

Sumber: https://www.facebook.com/sofyanruray.info/posts/738962502919901:0

JAUHI DELAPAN DOSA BESAR…!

JAUHI DELAPAN DOSA BESAR...!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#Mutiara_Sunnah

JAUHI DELAPAN DOSA BESAR…!

Sahabat yang mulia Abu Juhaifah radhiyallahu’anhu berkata:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang harga anjing, harga darah dan penghasilan budak wanita dari zina, dan melaknat wanita yang membuat tato dan meminta ditato, melaknat pemakan riba dan pemberi makannya, dan melaknat tukang gambar (yang bernyawa).”

[HR. Al-Bukhari]

 

Penulis: Al-Ustadz Sofyan Chalid Ruray hafizhahullah

Sumber: https://www.facebook.com/taawundakwah/posts/1911344895764979:0

,

SIAPA SAJAKAH KEDELAPAN GOLONGAN PENERIMA ZAKAT?

SIAPA SAJAKAH KEDELAPAN GOLONGAN PENERIMA ZAKAT?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#PanduanZakat

SIAPA SAJAKAH KEDELAPAN GOLONGAN PENERIMA ZAKAT?

  • Mengupas Delapan Golongan Penerima Zakat
  • Bolehkah kita memberikan zakat kepada selain kedelapan golongan tersebut?

 

Golongan yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan yang telah ditegaskan dalam Alquran Al Karim pada ayat berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk:

[1] Orang-orang fakir,

[2] Orang -orang miskin,

[3] Amil Zakat,

[4] Para mu’allaf yang dibujuk hatinya,

[5] Untuk (memerdekakan) budak,

[6] Orang -orang yang terlilit utang,

[7] Untuk jalan Allah dan

[8] Untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.” (QS. At Taubah: 60)

Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “Innama”. Hal ini menunjukkan, bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, TIDAK untuk yang lainnya [1].

Golongan Pertama dan Kedua: Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka.

Para ulama berselisih pendapat manakah yang kondisinya lebih susah antara fakir dan miskin. Ulama Syafi’iyah dan Hambali berpendapat, bahwa fakir itu lebih susah dari miskin. Alasan mereka karena dalam ayat ini, Allah menyebut fakir lebih dulu, baru miskin. Ulama lainnya berpendapat miskin lebih parah dari fakir [2].

Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya setiap harinya adalah sepuluh ribu Rupiah, namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, atau ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Sedangkan miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya [3].

Orang yang berkecukupan tidak boleh diberi zakat

Orang yang berkecukupan sama sekali tidak boleh diberi zakat, inilah yang disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لاَ حَظَّ فِيهَا لَغَنِىٍّ

“Tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan.” [4]

Apa standarnya orang kaya yang tidak boleh mengambil zakat?

Standarnya, ia memiliki kecukupan ataukah tidak. Jika ia memiliki harta yang mencukupi diri dan orang-orang yang ia tanggung, maka tidak halal zakat untuk dirinya. Namun jika tidak memiliki kecukupan, walaupun hartanya mencapai nishob, maka  ia halal untuk mendapati zakat. Oleh karena itu, boleh jadi orang yang wajib zakat karena hartanya telah mencapai nishob, ia sekaligus berhak menerima zakat. Demikian pendapat mayoritas ulama yaitu ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad [5].

Apa standar kecukupan?

Kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan pada makan, minum, tempat tinggal, juga segala yang mesti ia penuhi, tanpa bersifat boros atau tanpa keterbatasan. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah baik kebutuhan dirinya sendiri, atau orang-orang yang ia tanggung nafkahnya. Inilah pendapat mayoritas ulama [6].

Bolehkah memberi zakat kepada fakir miskin yang mampu mencari nafkah?

Jika fakir dan miskin mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya serta orang-orang yang ia tanggung atau memenuhi kebutuhannya secara sempurna, maka ia sama sekali tidak boleh mengambil zakat. Alasannya karena Nabi ﷺ bersabda:

لاَ حَظَّ فِيهَا لَغَنِىٍّ وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ مُكْتَسِبٍ

“Tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan tidak pula bagi orang yang kuat untuk bekerja.”[7]

Dalam hadis yang lain, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ سَوِىٍّ

“Tidak halal zakat bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi fisiknya sempurna (artinya: mampu untuk bekerja, pen)” [8]

Berapa kadar zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin?

Besar zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin adalah sebesar kebutuhan yang mencukupi kebutuhan mereka dan orang yang mereka tanggung dalam setahun, dan tidak boleh ditambah lebih daripada itu. Yang jadi patokan di sini adalah satu tahun, karena umumnya zakat dikeluarkan setiap tahun. Alasan lainnya adalah, bahwasanya Nabi ﷺ biasa menyimpan kebutuhan makanan keluarga beliau untuk setahun. Barangkali pula jumlah yang diberikan bisa mencapai ukuran nishob zakat.

Jika fakir dan miskin memiliki harta yang mencukupi sebagian kebutuhannya, namun belum seluruhnya terpenuhi, maka ia bisa mendapat jatah zakat untuk memenuhi kebutuhannya yang kurang dalam setahun. [9]

Golongan Ketiga: Amil Zakat

Untuk Amil Zakat, tidak disyaratkan termasuk miskin. Karena Amil Zakat mendapat bagian zakat disebabkan pekerjaannya. Dalam sebuah hadis disebutkan:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِىِّ

“Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau Amil Zakat, atau orang yang terlilit utang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin, kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya.”[10]

Ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah mengatakan, bahwa imam (penguasa) akan memberikan  pada Amil Zakat upah yang jelas, boleh jadi dilihat dari lamanya ia bekerja atau dilihat dari pekerjaan yang ia lakukan [11].

Siapakah Amil Zakat?

Sayid Sabiq mengatakan: “Amil Zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk Amil Zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor Amil Zakat.” [12]

‘Adil bin Yusuf al ‘Azazi berkata: “Yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengunpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Demikian pula termasuk Amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang berhak diberi zakat, meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya.”[13]

Syeikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin mengatakan: “Golongan ketiga yang berhak mendapatkan zakat adalah Amil Zakat. Amil Zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya, lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka, meski mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kaya. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk Amil Zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikit pun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan, maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat, maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain, bukan dari zakat.” [14]

Berdasarkan paparan di atas jelaslah, bahwa syarat agar bisa disebut sebagai Amil Zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa Muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya, sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai Amil bukanlah Amil secara syari. Hal ini sesuai dengan istilah Amil, karena yang disebut Amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu.

Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi Amil, karena Amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.

Golongan Keempat: Orang yang Ingin Dilembutkan Hatinya

Orang yang ingin dilembutkan hatinya. Bisa jadi golongan ini adalah Muslim dan kafir.

Contoh dari kalangan Muslim:

Orang yang lemah imannya namun ditaati kaumnya. Ia diberi zakat untuk menguatkan imannya.

Pemimpin di kaumnya, lantas masuk Islam. Ia diberi zakat untuk mendorong orang kafir semisalnya agar tertarik pula untuk masuk Islam.

Contoh dari kalangan kafir:

Orang kafir yang sedang tertarik pada Islam. Ia diberi zakat supaya condong untuk masuk Islam.

Orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya. Ia diberikan zakat agar menahan diri dari mengganggu kaum Muslimin [15].

Golongan Kelima: Pembebasan Budak

Pembebasan budak yang termasuk di sini adalah:

(1) Pembebasan budak mukatab, yaitu yang berjanji pada tuannya ingin merdeka dengan melunasi pembayaran tertentu,

(2) Pembebasan budak Muslim,

(3) Pembebasan tawanan Muslim yang ada di tangan orang kafir [16].

Golongan Keenam: Orang Yang Terlilit Utang.

Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

Pertama: Orang yang terlilit utang demi kemaslahatan dirinya.

Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

  1. Yang berutang adalah seorang Muslim.
  2. Bukan termasuk Ahlu Bait (keluarga Nabi ﷺ).
  3. Bukan orang yang bersengaja berutang untuk mendapatkan zakat.
  4. Utang tersebut membuat ia dipenjara.
  5. Utang tersebut mesti dilunasi saat itu juga, bukan utang yang masih tertunda untuk dilunasi beberapa tahun lagi kecuali jika utang tersebut mesti dilunasi di tahun itu, maka ia diberikan zakat.
  6. Bukan orang yang masih memiliki harta simpanan (seperti rumah) untuk melunasi utangnya.

Kedua: Orang yang terlilit utang karena untuk memerbaiki hubungan orang lain. Artinya, ia berutang bukan untuk kepentingan dirinya, namun untuk kepentingan orang lain. Dalil dari hal ini sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ

“Sesungguhnya permintaan itu tidak halal kecuali bagi tiga orang, yaitu: Orang laki-laki yang memunyai tanggungan bagi kaumnya, lalu ia meminta-minta hingga ia dapat menyelesaikan tanggungannya, setelah itu ia berhenti (untuk meminta-minta).” [17]

Ketiga: Orang yang berutang karena sebab Dhoman (menanggung sebagai jaminan utang orang lain). Namun di sini disyaratkan orang yang menjamin utang dan yang dijamin utang, sama-sama orang yang sulit dalam melunasi utang.[ 18]

Golongan Ketujuh: Di Jalan Allah

Yang termasuk di sini adalah:

Pertama: Berperang di Jalan Allah

Menurut mayoritas ulama, tidak disyaratkan miskin. Orang kaya pun bisa diberi zakat dalam hal ini. Karena orang yang berperang di jalan Allah tidak berjuang untuk kemaslahatan dirinya saja, namun juga untuk kemaslahatan seluruh kaum Muslimin. Sehingga tidak perlu disyaratkan fakir atau miskin.

Kedua: Untuk Kemaslahatan Perang

Seperti untuk pembangunan benteng pertahanan, penyediaan kendaraan perang, penyediaan persenjataan, pemberian upah pada mata-mata, baik Muslim atau kafir yang bertugas untuk memata-matai musuh. [19]

Golongan Kedelapan: Ibnu Sabil, Yaitu Orang Yang Kehabisan Bekal Di Perjalanan

Yang dimaksud di sini adalah orang asing yang tidak dapat kembali ke negerinya. Ia diberi zakat agar ia dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. Namun Ibnu Sabil tidaklah diberi zakat kecuali bila memenuhi syarat:

(1) Muslim dan bukan termasuk Ahlul Bait (keluarga Nabi ﷺ),

(2) Tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke negerinya, walaupun di negerinya dia adalah orang yang berkecukupan,

(3) Safar yang dilakukan bukanlah safar maksiat.[20]

Memberi Zakat untuk Kepentingan Sosial dan kepada Pak Kyai atau Guru Ngaji

Para fuqoha berpendapat TIDAK bolehnya menyerahkan zakat untuk kepentingan sosial seperti pembangunan jalan, masjid dan jalan. Alasannya karena sarana-sarana tadi bukan jadi milik individual dan dalam surat At Taubah ayat 60 hanya dibatasi diberikan kepada delapan golongan tidak pada yang lainnya.

Begitu pula tidak boleh menyerahkan zakat kepada pak Kyai atau guru ngaji, kecuali jika mereka termasuk dalam delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Surat At Taubah ayat 60.

Menyerahkan Zakat kepada Orang Muslim yang Bermaksiat dan Ahli Bid’ah

Orang yang menyandarkan diri pada Islam, ada beberapa golongan:

a. Muslim yang taat dan menjalankan syariat Islam. Maka tidak meragukan lagi bahwa golongan ini yang pantas diberikan zakat. Jadi seharusnya zakat diserahkan pada orang yang benar-benar memerhatikan shalat dan ibadah wajib lainnya.

b. Termasuk Ahli Bid’ah dan bid’ahnya adalah bid’ah yang sifatnya kafir. Orang seperti ini tidak boleh diberikan zakat pada dirinya. Misalnya adalah bid’ah mengakui ada Nabi ke-26.

c. Ahli Bid’ah (yang sifatnya tidak kafir) dan Ahli Maksiat. Jika diketahui dengan sangkaan kuat bahwa ia akan menggunakan zakat tersebut untuk maksiat, maka tidak boleh memberikan zakat pada orang semacam itu. [21]

Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan: “Sudah seharusnya setiap orang memerhatikan orang-orang yang berhak mendapakan zakat dari kalangan fakir, miskin, orang yang terlilit utang dan golongan lainnya. Seharusnya yang dipilih untuk mendapatkan zakat adalah orang yang berpegang teguh dengan syariat. Jika nampak pada seseorang kebid’ahan atau kefasikan, ia pantas untuk diboikot dan mendapatkan hukuman lainnya. Ia sudah pantas dimintai taubat. Bagaimana mungkin ia ditolong dalam berbuat maksiat.” [22]

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Catatan Kaki:

[1] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/8252, Asy SyAmilah, index “zakat”, point 156.

[2] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/8252, index “zakat”, point 157.

[3] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/8252, index “zakat”, point 158.

[4] HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubro, 6/351. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini shahih. Lihat Al Irwa’ no. 876.

[5] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/8254, index “zakat”, point 159.

[6] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/8256, index “zakat”, point 163.

[7] HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubro, 6/351. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini shahih. Lihat Al Irwa’ no. 876.

[8] HR. Abu Daud no. 1634, An Nasai no. 2597, At Tirmidzi no. 652, Ibnu Majah no. 1839 dan Ahmad 2/164 . Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini shahih. Lihat Al Irwa’ no. 877. Lihat Syarh Sunan Ibni Majah, As Suyuthi dkk, Asy SyAmilah 1/132.

[9] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/8257, index “zakat”, point 164.

[10] HR. Abu Daud no. 1635. Syaikh Al Albani mengatakan hadis ini shahih

[11] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/8258, index “zakat”, point 168.

[12] Fiqh Sunnah, terbitan Dar al Fikr Beirut, 1/327.

[13] Tamamul Minnah fi Fiqh al Kitab wa Shahih al Sunnah, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, terbitan Muassasah Qurthubah Mesir, 2/290

[14] Majalis Syahri Ramadhan, Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin, cet Darul Hadis Kairo, hal 163-164.

[15] Lihat Al Mughni, Ibnu Qudamah, Darul Fikr, Beirut, 1405 H, 7/319

[16] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/8260-8261, index “zakat”, point 169.

[17] HR. An Nasai no. 2579 dan Ahmad 5/60. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini shahih.

[18] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/8261-8262, index “zakat”, point 170 dan 171.

[19] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/8263, index “zakat”, point 172 dan 173.

[20] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/8264-8265, index “zakat”, point 174 dan 175.

[21] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/76-77.

[22] Majmu’ Al Fatawa, Ibnu Taimiyah, Darul Wafa’, 25/87.

Sumber: http://pengusahaMuslim.com/mengupas-8-golongan-penerima-zakat/

┈┈»̶•̵̭̌✽✽✽✽✽✽•̵̭̌«̶┈┈

,

TUJUH ORANG YANG TIDAK BOLEH MENERIMA ZAKAT

TUJUH ORANG YANG TIDAK BOLEH MENERIMA ZAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#Zakat

TUJUH ORANG YANG TIDAK BOLEH MENERIMA ZAKAT

Tujuh Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat yaitu:

Pertama: Keluarga Rasulullah ﷺ (Ahlul Bait)

Mereka tidak boleh makan harta zakat sedikit pun berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah ﷺ:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

“Sesungguhnya zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad ﷺ. Zakat adalah kotoran manusia.” (HR. Muslim 1072, An-Nasai 2609, dan yang lainnya).

Dalam riwayat lain, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ، لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad ﷺ.” (HR. Abu Daud 2985)

Keluarga Nabi ﷺ adalah semua keturunan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib.

Kedua: Orang Kaya

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

“Tidak ada hak zakat untuk orang kaya, maupun orang yang masih kuat bekerja..” (HR. Nasa’i 2598, Abu Daud 1633, dan dishahihkan Al-Albani).

Orang Kaya yang Dapat Zakat

Mereka adalah orang kaya yang masuk dalam daftar Delapan Golongan Penerima Zakat: Amil, muallaf, orang yang berperang, orang yang terlilit utang karena mendamaikan dua orang yang sengketa, dan Ibnu Sabil yang memiliki harta di kampungnya.

Ibnu Qudamah mengatakan:

من يأخذ مع الغنى خمسة؛ العامل، والمؤلف قلبه، والغازي، والغارم لإصلاح ذات البين، وابن السبيل الذي له اليسار في بلده

Orang yang berhak menerima zakat meskipun kaya, ada lima: Amil, muallaf, orang yang berperang, orang yang kelilit utang karena mendamaikan sengketa, dan Ibnu Sabil yang memiliki harta di kampungnya. (Al-Mughni, 6/486).

Ketiga: Orang Kafir

Ketika Nabi ﷺ mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Muadz mengajarkan tauhid, kemudian sholat, kemudian baru zakat. Beliau ﷺ bersabda:

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Ajarkan kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka. Diambilkan dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka.” (HR. Bukhari 1395 & Muslim 19).

Yang dimaksud ‘mereka’ pada hadis di atas adalah masyarakat Yaman yang telah masuk Islam.

Ibnul Mundzir menukil adanya kesepakatan ulama bahwa orang kafir tidak boleh menerima zakat. Beliau menegaskan:

وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين

“Para ulama sepakat, bahwa orang kafir Dzimmi tidak berhak mendapatkan zakat sedikit pun dari harta kaum Muslimin, selama mereka mukim.” (Al-Ijma’, hlm. 49).

Meninggalkan Sholat Termasuk Kafir

Termasuk orang kafir adalah orang yang asalnya Muslim, kemudian dia melakukan pembatal Islam. Seperti meninggalkan sholat atau melakukan praktik perdukunan, ilmu kebal, atau penyembah kuburan. Mereka tidak berhak mendapatkan zakat, meskipun dia orang miskin.

Dikecualikan dari aturan ini adalah orang kafir muallaf. Orang kafir yang tertarik masuk Islam, dan diharapkan bisa masuk Islam setelah menerima zakat. (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah, 23/325).

Keempat: Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh Muzakki (wajib zakat)

Termasuk aturan baku terkait penerima zakat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh Muzakki (wajib zakat), seperti istri, anak dan seterusnya ke bawah atau orang tua dan seterusnya ke atas. (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah, 23/326).

Zakat kepada anak atau orang tua yang tidak mampu, atau kepada orang yang wajib dia nafkahi, akan menggugurkan kebutuhan nafkah mereka. Sehingga ada sebagian manfaat zakat yang kembali kepada Muzakki.

Kelima: Orang Fasik Atau Ahli Bid’ah

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah  menceritakan kasus zakat yang pernah dialami orang Muzakki yang soleh:

قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، قَالَ: اللهُمَّ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، قَالَ: اللهُمَّ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللهُمَّ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، وَعَلَى سَارِقٍ، ….

Ada seseorang mengatakan: ‘Malam ini aku akan membayar zakat.’ Dia keluar rumah dengan membawa harta zakatnya. Kemudian dia berikan kepada wanita pelacur (karena tidak tahu). Pagi harinya, masyarakat membicarakan, tadi malam ada zakat yang diberikan wanita pelacur. Orang ini pun bergumam: ‘Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Zakatku jatuh ke tangan pelacur.’

‘Saya akan bayar zakat lagi.’ Ternyata malam itu dia memberikan zakatnya kepada orang kaya. Pagi harinya, masyarakat membicarakan, tadi malam ada zakat yang diberikan kepada orang kaya. Orang ini pun bergumam: ‘Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Zakatku jatuh ke tangan orang kaya.’

‘Saya akan zakat lagi.’ Malam itu, dia serahkan zakatnya kepada pencuri. Pagi harinya, masyarakat membicarakan, tadi malam ada zakat yang diberikan kepada pencuri. Orang ini pun bergumam: ‘Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Zakatku jatuh ke tangan pelacur, orang kaya, dan pencuri…” (HR. Bukhari 1421 dan Muslim 1022).

Al-Hafidz Ibn Hajar menjelaskan:

قوله اللهم لك الحمد أي لا لي لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها فلك الحمد حيث كان ذلك بإرادتك أي لا بإرادتي فإن إرادة الله كلها جميلة

Ucapan Muzakki: ‘Ya Allah, segala puji bagi-Mu’ maksud orang ini, aku salah sasaran, karena zakatku jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Maka segala puji bagi-Mu, di mana kejadian itu semata karena kehendak-Mu, artinya bukan kehendakku. Dan semua kehendak Allah itu baik. (Fathul Bari, Syarh Shahih Bukhari, 3/290).

Hadis ini menunjukkan, bahwa orang fasik itu contohnya pencuri atau pelacur.

Dalam Mausu’ah dinyatakan:

وقد صرح المالكية بأن الزكاة لا تعطى لأهل المعاصي إن غلب على ظن المعطي أنهم يصرفونها في المعصية، فإن أعطاهم على ذلك لم تجزئه عن الزكاة، وفي غير تلك الحال تجوز، وتجزئ

Malikiyah menegaskan, zakat tidak boleh diberikan kepada ahli maksiat, jika muzakki memiliki dugaan kuat, zakat itu akan mereka gunakan untuk melakukan maksiat. Jika dia berikan kepada ahli maksiat untuk mendukung kemaksiatannya, zakatnya tidak sah. Namun jika diberikan untuk selain tujuan itu, boleh dan sah. (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah, 23/328).

Syaikhul Islam menjelaskan:

فينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء. والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة فمن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره. والاستتابة فكيف يعان على ذلك

Selayaknya bagi seseorang untuk menempatkan zakatnya pada orang yang berhak menerima zakat, baik orang fakir, miskin, orang yang kelilit utang, atau lainnya, yang agamanya baik, mengikuti syariah. Karena orang yang terang-terangan melakukan bid’ah atau perbuatan maksiat, dia berhak mendapatkan hukuman dengan diboikot atau hukuman lainnya. Sehingga, bagaimana mungkin dia dibantu (dengan zakat). (Majmu’ Fatawa, 25/87).

Sementara sebagian Hanafiyah membolehkan memberi zakat kepada Ahli Bid’ah, selama dia termasuk Delapan Golongan yang Berhak Menerima Zakat. Dengan syarat, bid’ahnya tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. (Hasyiyah Ibn Abidin, 2/388).

Namun yang selayaknya kita dahulukan adalah penerima zakat yang baik, yang menjaga agamanya, bukan Ahli Bid’ah atau maksiat. Sehingga harta yang kita berikan, akan membantunya untuk melakukan ketaatan. Sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah ﷺ:

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

“Jangan miliki teman dekat, kecuali seorang Mukmin. Dan jangan sampai makan makananmu, kecuali orang yang bertakwa.” (HR. Ahmad 11337, Abu Daud 4832, Turmudzi 2395, dan sanadnya dinilai Hasan oleh Syuaib Al-Arnauth).

Keenam: Budak

Dalam hukum fikih, budak seutuhnya milik tuannya, sehingga yang dilakukan budak, harus atas izin tuannya. Termasuk harta yang dimiliki budak, harta ini menjadi milik tuannya. Misal, seorang budak diberi suatu benda oleh orang lain, benda ini menjadi milik tuannya. Sehingga, ketika dia mendapat zakat, sejatinya zakat ini diberikan kepada tuannya. Sementara zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang mampu.

Yang dikecualikan dalam hal ini adalah Budak Mukatab. Budak Mukatab adalah budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya jika dia sanggup membayar sejumlah uang. Misal, budak A dijanjikan tuannya, jika sanggup membayar 5 juta, dia bebas. Budak semacam ini berhak mendapatkan zakat.

Ketujuh: Anak Yatim Kaya

Di surat At-Taubah ayat 60, Allah telah menyebutkan Delapan Golongan Yang Berhak Menerima Zakat. Dari delapan orang itu, tidak disebutkan anak yatim. Artinya, yatim bukan kriteria orang yang berhak menerima zakat. Kecuali jika yatim ini adalah orang miskin, karena tidak memiliki warisan.

 

Allahu a’lam

 

Ditulis oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina www.KonsultasiSyariah.com)

Sumber:

http://www.konsultasisyariah.com/7-orang-yang-tidak-boleh-menerima-zakat-bagian-01/

http://www.konsultasisyariah.com/yang-tidak-boleh-menerima-zakat/

 

┈┈»̶·̵̭̌✽✽✽✽·̵̭̌«̶┈┈

 

 

, ,

HUKUM BAIAT KEPADA SELAIN PEMERINTAH

HUKUM BAIAT KEPADA SELAIN PEMERINTAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#FatwaUlama

#DakwahTauhid

HUKUM BAIAT KEPADA SELAIN PEMERINTAH

Asy-Syaikh Al-‘Allamah Ibnu Baz rahimahullah berkata:

هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها ؛ لأنها تفضي إلى شق العصا ، ووجود الفتن الكثيرة ، والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعي . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة »

“Ini adalah baiat yang batil. Tidak boleh dilakukan, karena itu akan membawa kepada perpecahan, munculnya banyak kekacauan dan pemberontakan kepada pemerintah dengan cara yang tidak syari.

Dan telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

‘Aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, serta mendengar dan taat kepada pemimpin Negara, meski pemimpin tersebut seorang budak dari Habasyah. Karena sesungguhnya, siapa pun diantara kalian yang hidup sepeninggalku, akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian (menghindari perselisihan tersebut), dengan berpegang teguh kepada sunnahku, dan sunnah Al-Khulafa’ur Rasyidin ,yang telah mendapat petunjuk. Peganglah sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara baru (bid’ah dalam agama), karena setiap bid’ah itu sesat.’ (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari ‘Irbadh bin Sariyah radhiyallahu’anhu).”

[Majmu’ Al-Fatawa, 28/250]

 

Penulis: Al-Ustadz Sofyan Chalid Ruray hafizhahullah

Sumber: https://www.facebook.com/sofyanruray.info/posts/738962502919901:0

, ,

ADAKAH PAHALA KHUSUS MENJADI COMBLANG?

ADAKAH PAHALA KHUSUS MENJADI COMBLANG?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ADAKAH PAHALA KHUSUS MENJADI COMBLANG?

Pertanyaan:

Apakah pahala bagi orang yang menjodohkan (nyomblangin)?

Jawaban:

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,

Rasulullah ﷺ sangat menekankan, agar mereka yang mampu untuk segera menikah. Karena dengan menikah, jiwa manusia akan menjadi lebih tenang. Dalam hadis dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, Nabi ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya.” (HR. Bukhari 5065 dan Muslim 1400).

Karena itulah, untuk mewujudkan pernikahan, Islam tidak hanya mengajak mereka yang belum menikah untuk berusaha menikah, namun Islam juga memotivasi yang lain untuk turut mensukseskan gerakan menikah. Salah satunya adalah dengan mencarikan pasangan bagi mereka yang belum menikah.

Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkahlah orang yang bujangan di antara kalian, serta orang baik dari budak kalian, yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).

Ayat ini berisi perintah bagi para wali, para tuan budak, untuk berupaya menikahkan setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Seperti bapak, wali anak yatim, dst.

Di saat yang sama, Allah melarang keras para orang tua secara sengaja menghalangi putranya untuk menikah. Allah menyebutnya sebagai tindakan adhal yang itu termasuk kezaliman. Allah berfirman:

فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. (QS. al-Baqarah: 232)

Karena itulah, Rasulullah ﷺ memberi ancaman bagi wali yang secara sengaja tidak menikahkan putrinya, sementara lelaki yang melamarnya memenuhi kriteria syari.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

“Apabila datang kepada kalian, orang yang kalian ridai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, akan terjadi fitnah di muka bumi, dan kerusakan yang luas.” (HR. Turmudzi 1107 dan dihasankan al-Albani)

Berdasarkan keterangan di atas, mencarikan jodoh orang lain, termasuk menjadi mak-comblang, hukumnya dianjurkan dalam Islam, sehingga termasuk amal berpahala. Setidaknya ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Lakukanlah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. (QS. al-Maidah: 2)

Apakah ada pahala khusus?

Allahu a’lam, kami tidak menjumpai dalil mengenai hal ini. Kita meyakini ini amal saleh.

Allahu a’lam.

 

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)

Sumber: https://konsultasisyariah.com/28756-pahala-jadi-comblang.html